Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 56 Tahun 2015

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tarif pelayanan Laboratorium sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan di Laboratorium Kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan ditetapkan oleh Bupati;

c.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

6.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;

7.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

8.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

9.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

10.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN.

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.

Bupati adalah Bupati Sleman.

4.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

6.

Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium kesehatan dan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis pelayanan laboratorium, menyelenggarakan pelayanan pengujian kualitas air, makanan dan minuman, pemeriksaan laboratorium klinis, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan, pemeliharaan peralatan laboratorium, tata usaha, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan sumber daya yang merupakan kekayaan daerah.

7.

Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan laboratorium yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya, yang dapat diberlakukan sebagian atau seluruhnya.

8.

Harga satuan (unit cost) adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk satu jenis pemeriksaan laboratorium kesehatan dan merupakan penjumlahan dari biaya bahan, jasa pelayanan, dan biaya sarana.

9.

Biaya bahan adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan laboratorium dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu relatif singkat.

10.

Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima olek pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.

11.

Biaya sarana adalah biaya yang diperlukan untuk operasional, pemeliharaan, penyusutan peralatan dan fasilitas laboratorium yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium.

12.

Jasa lain adalah biaya lain di luar biaya operasional yang belum tertampung dalam harga satuan dan diperhitungkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga satuan.

13.

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di UPT BLUD Laboratorium Kesehatan.

14.

Parameter wajib adalah persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.

15.

Parameter tambahan adalah parameter di luar parameter wajib yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu parameter tambahan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

16.

Pemeriksaan paket adalah pemeriksaan lebih dari satu parameter sekaligus sesuai kelompok jenis pemeriksaan yang dilakukan, sesuai kemampuan UPT BLUD Laboratorium Kesehatan dengan perhitungan tertentu.

17.

Tarif Non subsidi adalah tarif sesuai perhitungan harga satuan (unit cost).

18.

Tarif Subsidi adalah tarif yang sebagian biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

19.

Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.

20.

Pengambilan sampel adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat oleh petugas UPT BLUD Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau atas permintaan pelanggan, berupa pengambilan bahan uji yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

21.

Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga pranata laboratorium dan berkaitan dengan ketrampilan pemeriksaan laboratorium.

22.

Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh petugas Laboratorium Kesehatan dan tidak berkaitan dengan ketrampilan pemeriksaan laboratorium.

23.

Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh petugas UPT BLUD Laboratorium Kesehatan yang ditujukan kepada perorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain yang melakukan praktik berupa praktik klinik, non klinik.

24.

Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik dengan perhitungan 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.

25.

Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

26.

Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti

27.

Kondisi tertentu adalah adanya kejadian luar biasa (KLB) penyakit/keracunan, bencana, pelayanan untuk orang miskin dan kepentingan program.

28.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

 

 

 

 

BAB II
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
 

(1)

Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium dan/atau pemanfaatan fasilitas laboratorium kesehatan dikenakan tarif pelayanan laboratorium kesehatan.

(2)

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat

 

 

1.

kualitas air;

 

 

2.

kualitas makanan minuman;

 

 

3.

kualitas udara dan lingkungan.

 

b.

pelayanan laboratorium kesehatan perorangan:

 

 

1.

kimia klinik;

 

 

2.

hematologi;

 

 

3.

urinalisis;

 

 

4.

tinja;

 

 

5.

mikrobiologi;

 

 

6.

seroimunologi;

 

 

7.

toksikologi.

 

c.

pelayanan lain-lain:

 

 

1.

pelayanan konsultasi;

 

 

2.

pelayanan pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi;

 

 

3.

pelayanan pendidikan;

 

 

4.

pelayanan studi banding;

 

 

5.

pelayanan penelitian.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2)

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan harga satuan (unit cost) ditambah jasa lain.

(3)

Komponen harga satuan terdiri atas:

 

a.

biaya bahan;

 

b.

jasa pelayanan;

 

c.

biaya sarana.

(4)

Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif terdiri dari:

 

a.

tarif subsidi;

 

b.

tarif non subsidi.

(2)

Tarif subsidi diperuntukkan bagi:

 

a.

penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Sleman;

 

b.

orang atau badan yang mengajukan permintaan pemeriksaan dengan bahan uji diambil dari wilayah Kabupaten Sleman;

 

c.

penjamin biaya penduduk Sleman dan/atau tempat usaha penjamin biaya berada di wilayah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran tarif dilakukan secara tunai dan lunas sebelum pemeriksaan dilakukan.

(2)

Pembayaran tarif dapat dilakukan setelah pemeriksaan berdasarkan perjanjian kerjasama dan/atau untuk kegiatan program Dinas Kesehatan.

 

 

 

 

 

BAB III
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
 

(1)

Laboratorium kesehatan dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk memberikan pelayanan laboratorium kesehatan yang bertujuan memantau kondisi kesehatan individu maupun masyarakat.

(2)

Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang bekerjasama dengan pihak lain maka sistem pembayaran tarif dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 ayat (2).

 

 

 

 

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 11 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2015
Pj. BUPATI SLEMAN,
ttd.
GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
ttd.
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI C