Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 47 Tahun 2010

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah Pajak Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri C).

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH PAJAK AIR TANAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.

Bupati ialah Bupati Sleman.

4.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

6.

Pajak air tanah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

7.

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau cara lain untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lain.

8.

Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan dengan harga dasar air.

9.

Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

10.

Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya per meter kubik.

11.

Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah nilai faktor yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.

12.

Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak.

 

 

 

 

 

 

 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan pajak adalah NPA.

(2)

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

 

a.

jenis sumber air;

 

b.

lokasi sumber air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas air; dan/atau

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

NPA sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.

(2)

HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan HAB dengan FNA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDA untuk wajib pajak PDAM ditetapkan sebesar Rp125,00/m3 (seratus dua puluh lima rupiah per meter kubik).

 

 

 

 

 

 

 

 

HAB ditetapkan sebesar Rp100,00/m³ (seratus rupiah per meter kubik).

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nilai faktor yang dipergunakan untuk menghitung FNA, ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

 

a.

Jenis sumber air, meliputi:

 

 

1.

Sumber air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman 0 meter sampai dengan 30 meter dengan nilai faktor 1;

 

 

2.

Mata air/air artetis, yaitu air tanah yang muncul di permukaan tanah dan langsung dapat dipergunakan, dengan nilai faktor 1,25;

 

 

3.

Sumber air tanah dalam, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman lebih dari 30 meter dengan nilai faktor 1,5.

 

b.

Lokasi sumber air, berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang dan wilayah, meliputi:

 

 

1.

Kawasan permukiman atau perumahan, nilai faktor 1;

 

 

2.

Kawasan pendidikan, nilai faktor 1;

 

 

3.

Kawasan perkantoran, nilai faktor 1;

 

 

4.

Kawasan perdagangan:

 

 

 

a)

Primer, nilai faktor 2;

 

 

 

b)

Sekunder, nilai faktor 1,5;

 

 

 

c)

Tersier, nilai faktor 1,25.

 

 

5.

Kawasan industri:

 

 

 

a)

Rumah tangga/kecil, nilai faktor 1,25;

 

 

 

b)

Menengah/sedang, nilai faktor 1,5;

 

 

 

c)

Besar, nilai faktor 2.

 

 

6.

Kawasan khusus/budaya, nilai faktor 0,5;

 

 

7.

Kawasan wisata, nilai faktor 1,5;

 

 

8.

Kawasan pertanian:

 

 

 

a)

Lahan basah, nilai faktor 1;

 

 

 

b)

Lahan kering, nilai faktor 1,5.

 

 

9.

Kawasan resapan air:

 

 

 

a)

Primer, nilai faktor 2;

 

 

 

b)

Sekunder, nilai faktor 1,5.

 

 

10.

Kawasan yang tidak dapat diidentifikasikan ke dalam angka 1 sampai dengan kawasan angka 9, atau kawasan perdesaan, nilai faktor 0,75.

 

c.

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, meliputi:

 

 

1.

Usaha kecil, nilai faktor 1;

 

 

2.

Usaha sedang, nilai faktor 1,25;

 

 

3.

Usaha Besar, nilai faktor 1,5.

 

d.

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, terdiri dari:

 

 

1

jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dinyatakan dalam satuan m3 (meter kubik) dan digolongkan kedalam:

 

 

 

a)

Sampai dengan 48 m3 per bulan, nilai faktor 1;

 

 

 

b)

49 m3 sampai dengan 100 m3 per bulan, nilai faktor 1,25;

 

 

 

c)

101 m3 sampai dengan 200 m3 per bulan, nilai faktor 1,75;

 

 

 

d)

Lebih 200 m3 per bulan, nilai faktor 2.

 

 

2

Jumlah air yang diambil dan/dimanfaatkan dalam suatu masa pajak dengan pengaturan, sebagai berikut:

 

 

 

a)

Kemarau, nilai faktor 1,5;

 

 

 

b)

Penghujan, nilai faktor 1,25.

 

e.

Kualitas air, meliputi:

 

 

1.

Air langsung dapat diminum, yaitu air yang keluar dari mata air dan dapat langsung diminum tanpa harus diolah terlebih dahulu, nilai faktor 1,75;

 

 

2.

Air yang harus diolah dahulu, yaitu air untuk keperluan konsumsi yang harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, nilai faktor 1,5;

 

 

3.

Air perikanan dan peternakan, yaitu air yang khusus dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, nilai faktor 1,25;

 

 

4.

Air industri, yaitu air yang dipergunakan khusus untuk industri, penggelontoran, dan pertanian/perkebunan, nilai faktor 1.

 

f.

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, terdiri dari:

 

 

1.

Tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air oleh wajib pajak yang diukur menurut debit liter air per detik, meliputi:

 

 

 

a)

Kurang dari 2 liter per detik, nilai faktor 1;

 

 

 

b)

2 liter sampai dengan 5 liter, nilai faktor 1,25;

 

 

 

c)

6 liter sampai dengan 10 liter per detik, nilai faktor 1,5;

 

 

 

d)

11 liter sampai dengan 15 per detik, nilai faktor 1,75;

 

 

 

e)

Lebih dari 15 liter per detik, nilai faktor 2.

 

 

2.

Luas pengaruh keadaan air tanah akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan oleh wajib pajak yang disetarakan dengan lamanya waktu ketika mengadakan pemompaan, meliputi:

 

 

 

a)

Kurang dari 300 meter, disetarakan dengan lama pemompaan kurang dari 10 menit, nilai faktor 1;

 

 

 

b)

300 meter sampai dengan 350 meter disetarakan dengan lama pemompaan 10 menit sampai dengan 12 menit, nilai faktor 1,25;

 

 

 

c)

351 meter sampai dengan 400 meter disetarakan dengan lama pemompaan 13 menit sampai dengan 15 menit, nilai faktor 1,5;

 

 

 

d)

401 meter sampai dengan 500 meter disetarakan dengan lama pemompaan 16 menit sampai dengan 35 menit, nilai faktor 1,75;

 

 

 

e)

Lebih dari 500 meter disetarakan dengan lama pemompaan lebih dari 35 menit, nilai faktor 2.

(2)

Besaran FNA diperoleh dengan cara mengalikan nilai-nilai faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

Jenis usaha kecil, usaha sedang, dan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara penghitungan besarnya pajak sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010
BUPATI SLEMAN,
ttd.
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
ttd.
SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C