Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 45 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu disusun tata cara penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD diatur dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 59);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.

Bupati adalah Bupati Sleman.

4.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

5.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

6.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

8.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

9.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

12.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilakukan dengan SPPT atau SKPD.

(2)

Pembayaran dengan SPPT apabila wajib pajak menyampaikan SPOP ke Pemerintah Daerah.

(3)

Pembayaran dengan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP, atau besaran pajak yang terutang didasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.

(2)

Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SPOP.

(3)

SPOP disampaikan oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

(4)

Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

(1)

Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individual.

(2)

Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.

(3)

Penerbitan SPPT secara individual dilakukan atas permohonan wajib pajak.

 

 

 

 

 

SPPT secara individual dapat berbentuk:

a.

salinan SPPT;

b.

SPPT Objek Pajak Baru;

c.

SPPT Mutasi; atau

d.

SPPT Pembetulan.

 

 

 

 

 

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan petunjuk pengisian SPPT diatur oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran objek pajak baru yang belum terdaftar pada administrasi Dinas.

(2)

Kondisi objek pajak belum terdaftar pada administrasi Dinas disebabkan karena:

 

a.

adanya perubahan alam;

 

b.

adanya perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau

 

c.

adanya perubahan administrasi pemerintahan.

 

 

 

 

 

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.

(2)

Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.

(3)

Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah. Paragraf 4 SPPT Pembetulan.

 

 

 

 

 

 

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.

(2)

Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:

 

a.

SPPT ganda;

 

b.

objek pajak tidak ada;

 

c.

objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau

 

d.

penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT ditandatangani Kepala Dinas dalam bentuk:

 

a.

tanda tangan basah;

 

b.

cap tanda tangan; atau

 

c.

cetakan tanda tangan.

(2)

Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:

 

a.

cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

 

b.

tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3)

Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara individual dapat dilakukan dengan:

 

a.

cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

 

b.

tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT yang diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/desa/padukuhan.

(2)

Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

 

 

 

 

 

(1)

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.

(2)

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SPPT.

 

 

 

 

 

 

 

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT secara individual, surat keterangan NJOP, dan pembatalan ketetapan SPPT secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

 

 

 

 

 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a.

penerbitan SPPT secara individual:

 

1.

salinan SPPT:

 

 

a)

fotokopi identitas pemohon;

 

 

b)

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

 

 

c)

Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;

 

 

d)

Surat keterangan SPPT rusak atau hilang dari Kepala Desa setempat;

 

 

e)

Bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun sebelumnya.

 

2.

SPPT objek pajak baru:

 

 

a)

fotokopi identitas pemohon;

 

 

b)

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

 

 

c)

SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

 

 

d)

fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

 

 

e)

denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;

 

 

f)

surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab pendaftaran objek pajak baru;

 

 

g)

surat pengantar dari Kepala Desa setempat.

 

3.

SPPT mutasi objek/subjek pajak:

 

 

a)

fotokopi identitas pemohon;

 

 

b)

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

 

 

c)

SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

 

 

d)

fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;

 

 

e)

fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

 

 

f)

fotokopi dokumen perolehan hak;

 

 

g)

denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;

 

 

h)

SSPD BPHTB yang sudah divalidasi.

 

4.

SPPT pembetulan:

 

 

a)

fotokopi identitas pemohon;

 

 

b)

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

 

 

c)

SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;

 

 

d)

SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;

 

 

e)

fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah.

b.

surat keterangan NJOP:

 

1.

fotokopi identitas pemohon;

 

2.

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

 

3.

fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

 

4.

fotokopi SPPT tahun sebelumnya dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir.

c.

pembatalan ketetapan SPPT:

 

1.

fotokopi identitas pemohon;

 

2.

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

 

3.

SPPT asli tahun yang bersangkutan;

 

4.

surat pengantar dari Kepala Desa setempat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2)

Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3)

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(4)

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan:

 

a.

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;

 

b.

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;

 

c.

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak, dan pembetulan SPPT;

 

d.

paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.

(5)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) digunakan sebagai dasar:

 

a.

pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada Dinas;

 

b.

penerbitan SPPT secara individual.

(2)

Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP.

(3)

Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

a.

SPOP tidak disampaikan wajib pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas; atau

b.

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima wajib pajak.

(2)

Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b didasarkan laporan hasil pemeriksaan kantor atau lapangan yang dilakukan oleh Dinas.

 

 

 

 

 

 

Penandatanganan SKPD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah.

 

 

 

 

 

 

SKPD disampaikan kepada wajib pajak secara langsung atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/desa/padukuhan.

 

 

 

 

 

(1)

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.

(2)

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SKPD.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Oktober 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd.

SRI PURNOMO

 

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 31 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd.
SUNARTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI C