Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor: 4 Tahun 2014

 

 

 

 

bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri C).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri C), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

 

3.

Bupati adalah Bupati Sleman.

 

4.

Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral, yang selanjutnya disebut Dinas SDAEM, adalah Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman.

 

5.

Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dipenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

 

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

7.

Pajak mineral bukan logam dan batuan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

 

8.

Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu.

 

9.

Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

 

10.

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

 

 

 

 

2.

Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dipenda dan Dinas SDAEM secara koordinatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

3.

Ketentuan pada Lampiran diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

a.

angka 1 huruf a kolom Nilai Pasar diubah sehingga berbunyi 50.000,00;

 

b.

angka 1 huruf b kolom Nilai Pasar diubah sehingga berbunyi 30.000,00;

 

c.

angka 2 huruf a kolom Nilai Pasar diubah sehingga berbunyi 40.000,00;

 

d.

angka 2 huruf b kolom Nilai Pasar diubah sehingga berbunyi 25.000,00;

 

e.

angka 3 kolom Nilai Pasar diubah sehingga berbunyi 15.000,00;

 

f.

angka 4 huruf a kolom Nilai Pasar diubah sehingga berbunyi 50.000,00.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Maret 2014
BUPATI SLEMAN,
ttd.
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
ttd.
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI C