Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor: 6 Tahun 2022

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah alokasi dana desa setiap tahun dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;

b.

bahwa alokasi dana desa setiap dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Desa untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

c.

bahwa tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6757);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

18.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

21.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 10);

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 11);

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3);

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6);

33.

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 99);

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

4.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

5.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

6.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.

7.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

8.

Camat adalah Camat di Kabupaten Situbondo.

9.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

10.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

11.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

12.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

15.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

16.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.

17.

Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.

18.

Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

19.

Variabel Jumlah Perangkat Desa yaitu jumlah perangkat Desa berdasarkan data yang bersumber dari masing-masing desa di Kabupaten Situbondo.

20.

Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

21.

Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

22.

Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

23.

Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

24.

Variabel Jumlah Hasil Pajak yaitu jumlah hasil Pajak Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Kabupaten Situbondo.

25.

Variabel Jumlah Hasil Retribusi yaitu jumlah hasil Retribusi Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Kabupaten Situbondo.

26.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

27.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

28.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

29.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

30.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

31.

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.

32.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

33.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

34.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

 

(1)

Maksud pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2)

Tujuan pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

 

a.

meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

 

b.

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

 

c.

mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;

 

d.

mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

 

e.

meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;

 

f.

menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

 

g.

meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

 

h.

meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

 

i.

meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

 

j.

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

 

k.

meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

 

l.

meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;

 

m.

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

 

n.

meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;

 

o.

meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;

 

p.

meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

(3)

Sasaran pemberian ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 132 (seratus tiga puluh dua) desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Daerah.

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Alokasi Dana Desa;

b.

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.

Tahapan Pelaksanaan dan Mekanisme Pencairan;

d.

Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;

e.

Indikator Keberhasilan;

f.

Sanksi dan Penghargaan.

 

 

(1)

Sumber dana ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(2)

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

 

 

 

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

 

(1)

Rumus dasar penetapan ADD:

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD)

 

 

 

 

 

 

(3)

Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

 

a.

KV Perangkat Desa

 

 

 

 

b.

KV Jumlah Penduduk

 

 

 

 

c.

KV Angka Kemiskinan Desa

 

 

 

 

d.

KV Luas Wilayah Desa

 

 

 

 

e.

KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km)

 

 

 

(4)

Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

 

 

 

(5)

Definisi Variabel

 

a.

Variabel Jumlah Perangkat Desa yaitu jumlah perangkat Desa berdasarkan data yang bersumber dari masing-masing desa di Daerah;

 

b.

Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;

 

c.

Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;

 

d.

Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;

 

e.

Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

 

(1)

Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan:

 

a.

ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD;

 

b.

ADDP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

(2)

Yang dimaksud asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu selanjutnya disebut ADDP.

(3)

Yang dimaksud asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut ADDM.

(4)

Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

jumlah perangkat desa;

 

b.

jumlah penduduk desa;

 

c.

angka kemiskinan desa;

 

d.

luas wilayah desa; dan

 

e.

tingkat kesulitan geografis desa.

(5)

Besar penerimaan ADD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

(1)

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

(2)

Pengelolaan keuangan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

 

Tahapan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:

a.

tahapan persiapan;

b.

tahapan perencanaan; dan

c.

tahapan pencairan.

 

 

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

a.

penetapan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;

b.

pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

c.

penyusunan Pedoman Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

 

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa bertujuan untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari:

a.

pelaksanaan kegiatan sosialisasi program-program Pemerintahan Desa sesuai tujuan pemberian ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;

b.

pelaksanaan musyawarah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan

c.

penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

(1)

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah pencairan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Pemerintah desa, terdiri dari:

 

a.

pencairan tahap kesatu dan tahap kedua dengan persentase masing-masing 50 % (lima puluh persen) dari besaran nilai ADD setelah dikurangi besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

b.

pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diajukan apabila telah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban belanja tahap pertama Tahun Anggaran berjalan secara lengkap.

(2)

Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan apabila Pemerintah Desa telah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban belanja tahap kedua Tahun Anggaran sebelumnya secara lengkap.

(3)

Dokumen pengajuan pencairan tahap kesatu dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BKAD melalui Camat.

 

(1)

Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menggunakan tahapan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2)

Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diajukan kepada Bupati melalui Camat setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan.

(3)

Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan apabila Pemerintah Desa telah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya secara lengkap.

 

(1)

Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau upah per bulan.

(2)

Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar dengan ketentuan:

 

a.

1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa dan perangkat desa;

 

b.

4% (empat persen) dibayar oleh DPMD yang anggarannya dialokasikan dalam APBD.

(3)

PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4)

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan melalui rekening BPJS Kesehatan.

(5)

Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Camat mengajukan permohonan permintaan pembayaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain:

a.

surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Camat dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

b.

kuitansi bermaterai dengan nilai pengajuan dana sesuai prosentase pencairan per-tahapan;

c.

rekomendasi kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I (satu) yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

d.

berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahapan sebelumnya dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;

e.

rencana penggunaan dana;

f.

fotokopi buku rekening kas pemerintah desa;

g.

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Urusan Keuangan;

h.

Pakta Integritas Kepala Desa;

i.

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kaur Keuangan;

j.

Keputusan Bupati Situbondo tentang besaran alokasi dana bagi hasil pajak/retribusi daerah dan Bantuan Keuangan sesuai APBD Kabupaten Situbondo;dan

k.

salinan APBDesa.

 

Camat mengajukan permohonan permintaan pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Kepala BKAD, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a.

surat permohonan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Camat, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

b.

kuitansi bermaterai dengan nilai pengajuan per bulan.

c.

rekomendasi kelengkapan persyaratan pengajuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;

d.

berita Acara hasil verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari tim pendamping kecamatan;

e.

daftar penerima penghasilan tetap;

f.

SK pengangkatan Perangkat Desa untuk bulan pertama pengajuan termasuk perubahan SK (jika ada);

g.

Fotokopi buku rekening kas pemerintah desa;

h.

Salinan APBDesa (untuk bulan pertama pengajuan).

 

 

(1)

Pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan terintegrasi pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

(2)

Pengenaan pajak dalam pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(3)

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

 

(1)

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

 

a.

Camat;

 

b.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;

 

c.

APIP;

 

d.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 

 

(1)

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh:

 

a.

APIP;

 

b.

Camat;

 

c.

BPD;dan

 

d.

Masyarakat Desa.

(2)

Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Monitoring dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

 

 

(1)

Evaluasi ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

 

a.

evaluasi program; dan

 

b.

evaluasi kegiatan.

(2)

Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3)

Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.

(5)

Evaluasi ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

 

 

Keberhasilan pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari:

a.

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;

c.

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.

 

Keberhasilan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari:

a.

tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;

c.

daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;

d.

tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;

e.

besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;

f.

tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g.

terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;

h.

mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

 

 

(1)

Pelanggaran penyimpangan terhadap penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian negara diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(3)

Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.

(4)

SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:

 

a.

penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;

 

b.

penyimpanan uang dalam bentuk apapun di luar rekening kas pemerintah desa.

(5)

Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengurangan pagu ADD desa yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

(6)

Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD berupa penambahan pagu anggaran sebesar pengurangan pagu alokasi ADD dari desa yang terkena sanksi administrasi.

(2)

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peringkat prestasi yang diraih oleh desa.

(3)

Peringkat prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diukur berdasarkan indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

 

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Maret 2022
BUPATI SITUBONDO,
ttd.
KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
ttd.
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 6