Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 24 Tahun 2018

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

11.

Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

12.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22);

13.

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 9);

14.

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 43).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

3.

Bupati adalah Bupati Simeulue.

4.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMT2PTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

5.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMT2PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

6.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

7.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.

11.

Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.

 

 

 

 

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
 

(1)

Sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan tertentu, DPMT2PTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid.

(2)

Pelaksanaan Konfirmasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan melalui:

 

a.

Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

 

b.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIMSATU);

 

c.

Sistem Informasi Pelayanan Tenaga Kerja Asing Daerah (STPPKAD); dan/atau

 

d.

Aplikasi yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3)

Layanan Perizinan dan non perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

b.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

 

c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

 

d.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

 

e.

Izin Gangguan (IG);

 

f.

Izin trayek;

 

g.

Surat Izin Usaha Perikanan; dan

 

h.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid.

(2)

Keterangan Status Pajak dengan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

 

 

(1)

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan non perizinan pada DPMT2PTSP.

(2)

Dalam hal pemohon perizinan dan non perizinan memperolah Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan perizinan dan non perizinan pada DPMT2PTSP tidak dapat diproses lebih lanjut.

(3)

Permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

 

 

 

 

BAB III
PENUTUP
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Maret 2018 M (10 Rajab 1349 H)
BUPATI SIMEULUE,
ttd.
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Maret 2018 M (10 Rajab 1349 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,
ttd.
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 24