Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor: 10 Tahun 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa perlu adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada layanan publik tertentu, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pelayanan publik tertentu;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Semarang.

4.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang dapat dikenakan Pajak.

7.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

8.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

10.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

11.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

12.

Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB-P2 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

13.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

14.

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

15.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

16.

Sistem Informasi adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi secara online yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan KSWP dan KSWPD.

17.

Host to Host adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung.

18.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

19.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

20.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat, baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

21.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP dan KSWPD.

(2)

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:

 

a.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan

 

b.

meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah dari Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

jenis Layanan Publik Tertentu yang diberikan KSWP dan KSWPD;

b.

tata cara pelaksanaan KSWP dan KSWPD; dan

c.

pembinaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Layanan Publik Tertentu meliputi jenis Layanan Publik Tertentu yang menjadi kewenangan DPMPTSP.

(2)

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan KSWP dengan status valid.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki:

 

a.

NPWP Kabupaten Semarang;

 

b.

NPWPD; dan

 

c.

NOP PBB-P2.

(2)

Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWP, NPWPD, dan NOP PBB-P2, terlebih dahulu mendaftar pada:

 

a.

KPP yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Semarang untuk penerbitan NPWP; dan/atau

 

b.

BKUD Kabupaten Semarang untuk penerbitan NPWPD dan NOP PBB-P2.

(3)

DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.

(4)

DPMPTSP melakukan KSWP kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh KSWP yang memuat status valid atau tidak valid.

(5)

DPMPTSP melakukan KSWPD kepada BKUD yang membidangi Pajak Daerah untuk memperoleh KSWPD yang memuat status valid atau tidak valid.

(6)

KSWP dan KSWPD diberikan melalui Sistem Informasi Host to Host antara DPMPTSP, Direktorat Jenderal Pajak, dan BKUD.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam melaksanakan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), DPMPTSP mengecek validitas data Wajib Pajak sebelum menindaklanjuti proses permohonan Layanan Publik Tertentu.

(2)

Validitas data Wajib Pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

 

a.

nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

 

b.

telah menyampaikan Tahunan Pajak Penghasilan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.

(3)

Dalam hal data Wajib Pajak telah dinyatakan valid oleh sistem, maka Layanan Publik Tertentu dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya.

(4)

Dalam hal data Wajib Pajak dinyatakan tidak valid, Wajib Pajak harus mendatangi KPP untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid agar mendapatkan KSWP yang memuat status valid sebelum melanjutkan proses Layanan Publik Tertentu.

(5)

Alur mekanisme KSWP dan KSWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan pemberian KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), DPMPTSP mengecek validitas data Wajib Pajak kepada BKUD.

(2)

BKUD memberikan validitas data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemberian KSWPD, meliputi:

 

a.

NOP PBB-P2;

 

b.

NPWPD;

 

c.

nama Wajib Pajak; dan

 

d.

jenis Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid;

(2)

KSWPD memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemohon Layanan Publik Tertentu memenuhi ketentuan:

 

a.

nama Wajib Pajak dan NPWPD tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah; dan

 

b.

NOP PBB-P2 telah melakukan pembayaran:

 

 

1)

PBB-P2 tahun terakhir; dan

 

 

2)

BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.

(3)

Pemohon Layanan Publik Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKUD memberikan Keterangan yang menyatakan KSWPD tidak valid.

 

 

 

 

 

(1)

Pemohon Layanan Publik Tertentu yang telah memperoleh KSWPD yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka permohonan Layanan Publik Tertentu dapat dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya.

(2)

Dalam hal pemohon Layanan Publik Tertentu telah memperoleh KSWPD yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengajukan permohonan KSWPD untuk mendapatkan status valid kepada BKUD.

(3)

BKUD selanjutnya melakukan pengecekan terhadap permohonan KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melalui BKUD dan DPMPTSP serta KPP Pratama melakukan pembinaan atas pelaksanaan KSWP dan KSWPD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2)

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

 

 

 

 

 

 

Permohonan Layanan Publik Tertentu yang telah diterima dan belum diproses oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka persyaratan dan penerbitan Layanan Publik Tertentu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat berkas permohonan diterima.

 

 

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan KSWP dan KSWPD, BKUD dan DPMPTSP serta KPP Pratama melakukan sosialisasi KSWP dan KSWPD kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Januari 2022
BUPATI SEMARANG,
ttd.
NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,
ttd.
DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 10