Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor: 9 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8);

13.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

14.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 45);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Rembang.

4.

Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.

5.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

6.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

7.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.

10.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

11.

Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.

(2)

Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun sebelumnya.

(3)

Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap Tahun anggaran.

 

 

 

 

 

Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut:

a.

60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

b.

40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing

 

 

 

 

(1)

Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

 

a.

Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

 

b.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sebesar 5% (lima persen);

 

c.

Pajak tambang selain mineral dan logam sebesar 5% (lima persen);

 

d.

Pajak hotel sebesar 5% (lima persen);

 

e.

Pajak lainnya sebesar 5% (lima persen);

 

f.

Retribusi pasar sebesar 5% (lima persen);

 

g.

Retribusi TPI sebesar 5% (lima persen).

(2)

Penghitungan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus:

 

 

(3)

Hasil penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2)

Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.

(3)

Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap dengan prosentase 30% tahap I dan 70% tahap II.

(4)

Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I dan II dilakukan pada triwulan IV Tahun anggaran berjalan.

 

 

 

 

 

Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

a.

tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa;

b.

operasional Pemerintah Desa;

c.

belanja pembangunan;

d.

belanja lainnya.

 

 

 

 

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

seluruh Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

b.

kepala desa dan perangkat desa yang tidak berbengkok diberikan penghasilan pengganti bengkok sebesar:

 

1)

Kades maksimal Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

 

2)

Sekdes maksimal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

 

3)

Perangkat lainnya maksimal Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

 

 

 

 

Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi:

a.

alat tulis kantor;

b.

benda pos;

c.

pakaian dinas dan atribut;

d.

alat dan bahan kebersihan;

e.

perjalanan dinas;

f.

pemeliharaan;

g.

jasa listrik, air dan telepon;

h.

honor penatausahaan keuangan;

i.

uang saku peserta;

j.

peralatan kantor;

k.

cetak penggandaan;

l.

makanan dan minuman rapat;

m.

sewa peralatan;

n.

bahan bakar minyak dan gas;

o.

pajak kendaraan bermotor.

 

 

 

 

Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan:

a.

sarpras gedung kantor;

b.

balai desa;

c.

gedung pertemuan/aula;

d.

sarpras kesehatan;

e.

sarpras pendidikan dasar;

f.

sarpras lingkungan permukiman;

g.

sarpras usaha ekonomi produktif.

 

 

 

 

Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, digunakan untuk operasional BPD dan Lembaga Desa.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd.

ABDUL HAFIDZ

 

Diundangkan di Rembang

pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd.

SUBAKTI

 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 10