Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor: 13 Tahun 2019

 

 

 

 

 

bahwa untuk menentukan besarnya Honorarium Non PNS Tenaga khusus Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, dipandang perlu mengatur besaran Honorarium Non PNS Tenaga khusus Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BESARAN HONORARIUM TENAGA KHUSUS PELAYANAN PAJAK DAERAH NON PNS KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK DAERAH NON PBB DAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

 

 

 

 

Honorarium Non PNS Tenaga khusus Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB pada Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah NON PBB Dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, diberikan sebagai upah kerja.

 

 

 

 

Besaran honorarium Non PNS Tenaga khusus Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp2.000.000,­ (dua juta rupiah) per bulan.

 

 

 

 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

 

 

 

 

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
ttd.
Drs. H.IYUS PERMANA,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13