Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor: 81 Tahun 2018

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak.

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126).

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PIDIE.

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Pidie

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie

3.

Bupati adalah Bupati Pidie.

4.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;

5.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

6.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum memberikan layanan Perizinan dan Non Perizinan tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

10.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak.

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

 

Tujuan Peraturan Bupati ini

a.

mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan

b.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

 

 

(1)

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP.

(2)

Sebelum memberikan layanan perizinan dan nonperizinan tertentu, DPM-PTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid.

(3)

Pelaksanaan Konfirmasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilakukan melalui:

 

a.

Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

 

b.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (SIMSATU);

 

c.

Sistem Informasi Pelayanan Tenaga Kerja Asing Daerah (STPPKAD); dan/atau

 

d.

Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(4)

Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid;

(5)

Keterangan Status Pajak dengan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

(1)

Layanan Perizinan dan Non Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

 

a.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

b.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

 

c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

 

d.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

 

e.

Izin trayek;

 

f.

Surat Izin Usaha Perikanan; dan

 

g.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

(2)

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

 

 

(1)

Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2)

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

 

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 5 November 2018 M (27 Shafar 1440 H)
BUPATI PIDIE,
ttd.
RONI AHMAD

Diundangkan di Sigli
Pada tanggal 5 November 2018 M (27 Shafar 1440 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,
ttd.
MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 81