Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor: 85 Tahun 2020

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong perkembangan perekonomian pasar tradisional, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 126);

11.

Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 41).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan angka 3 dan angka 15 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

 

2.

Bupati adalah Bupati Pati.

 

2a.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi pelayanan persampahan/kebersihan.

 

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

6.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

 

7.

Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

 

8.

Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

 

9.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

10.

Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

11.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

12.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

 

13.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

 

14.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Umum.

 

15.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

 

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

17.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

 

18.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

 

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

20.

Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

 

21.

Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayar retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

22.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

23.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume sampah.

 

 

 

 

 

3.

Pasal 3 dihapus.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara online melalui bank persepsi yang ditetapkan oleh Bupati.

 

(2)

Dalam hal pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui petugas penerimaan retribusi atau petugas yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui setoran tunai ke bank, electronic money (e-money), tapping machine , mesin electronic data capture (EDC), transfer bank dan/atau fasilitas pembayaran dan penyetoran lain yang disediakan oleh bank persepsi ke Rekening Kas Daerah.

 

(2)

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui petugas penerimaan retribusi atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan di tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

 

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Termasuk dalam kategori kios pada pertokoan yang dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kios, los dan pelataran pada pasar Daerah.

 

(2)

Dalam rangka mendorong perkembangan pasar tradisional dan peningkatan perekonomian pelaku usaha kecil di lingkungan pasar tradisional, maka:

 

 

a.

untuk los pada pasar Daerah diberikan keringanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 70% (tujuh puluh persen), sehingga pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebesar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kios pada pertokoan;

 

 

b.

untuk pelataran pada pasar Daerah diberikan keringanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 80% (delapan puluh persen), sehingga pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebesar sebesar 20% (dua puluh persen) dari Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kios pada pertokoan.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 November 2020
BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 85