Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor: 30 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

2.

Bupati adalah Bupati Pati.

3.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

5.

Koordinator pengelola penerimaan Retribusi Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

6.

Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pati.

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

 

 

 

 

 

 

Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:

a.

kinerja Instansi;

b.

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pelaksana pemungut Retribusi;

c.

pendapatan daerah; dan

d.

pelayanan kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional diberikan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Keuangan Daerah;

 

b.

Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

c.

Instansi yang terdiri dari:

 

 

1.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;

 

 

2.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati;

 

 

3.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati;

 

 

4.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

 

 

5.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;

 

 

6.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati;

 

 

7.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati;

 

 

8.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati; dan

 

 

9.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.

(2)

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Instansi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2)

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan per jenis Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

(3)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4)

Dalam hal satu jenis retribusi pemungutannya dilaksanakan oleh 2 (dua) Instansi atau lebih maka target pendapatannya adalah per jenis retribusi.

(5)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(6)

Apabila pada akhir triwulan keempat realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan ketiga dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(7)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari:

a.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

b.

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Pencatatan Sipil;

c.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

d.

Retribusi Pelayanan Pasar;

e.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

f.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

g.

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;

h.

Retribusi Terminal;

i.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

j.

Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;

k.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

l.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

m.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

n.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

o.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

p.

Retribusi Izin Gangguan; dan

q.

Retribusi Izin Trayek.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya insentif ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.

(2)

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)

Perincian pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

Besarnya insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Instansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif bagi Pejabat dan Pegawai pada Instansi diatur oleh masing-masing Kepala Instansi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Instansi dapat mengajukan insentif apabila realisasi Retribusi Daerah telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2).

(2)

Mekanisme pengajuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

Kepala Instansi mengajukan permohonan insentif kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati; dan

 

b.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan realisasi Retribusi Daerah yang telah diverifikasi.

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban pemberian dan pemanfaatan Insentif oleh Kepala Instansi sebagai berikut:

a.

Kepala Instansi menyerahkan Surat Pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;

b.

tata cara dan batas waktu penyerahan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 28 April 2011

BUPATI PATI,

ttd.

TASIMAN

 

Diundangkan di Pati

pada tanggal 28 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 179