Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor: 14 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu mengatur pemberian dan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Pasuruan.

2.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasuruan.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

4.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.

Kepala Badan/Dinas adalah Kepala OPD Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasuruan.

6.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9.

Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

10.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diberikan apabila sudah mencapai target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara Triwulan sesuai Peraturan Bupati Pasuruan tentang Anggaran Kinerja Pendapatan (AKPD) Kabupaten Pasuruan.

 

 

 

 

 

(1)

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(2)

Insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dijadikan 100% dan secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;

 

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;

 

c.

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 5% (lima persen); dan

 

d.

Pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2 dan sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk insentif PBB-P2 dan secara proporsional dibayarkan kepada instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah yang diatur melalui Kepala OPD Penghasil Pajak Daerah.

(3)

Insentif Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c setelah dijadikan 100% (seratus persen) secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Kecamatan, sebesar 20% (dua puluh persen);

 

b.

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada tingkat Desa/Kelurahan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(4)

Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dijadikan 100% (seratus persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing 3,5% (tiga koma lima persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;

 

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;

 

c.

Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada instansi pelaksana Pemungut retribusi Daerah yang diatur melalui Kepala OPD Penghasil Retribusi Daerah.

(5)

Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

(6)

Bagi pegawai pada Perangkat Daerah penghasil diberikan pilihan untuk menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD) atau Insentif.

 

 

 

 

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan:

 

a.

dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

 

b.

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

 

c.

di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan

 

d.

di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2)

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibayarkan secara triwulanan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (2) dengan besaran penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala OPD menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

(1)

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

 

a.

kinerja Instansi;

 

b.

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;

 

c.

pendapatan daerah; dan

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

(3)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

 

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 14