Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor: 81 Tahun 2016

 

 

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan, dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik;

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

17.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan;

18.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

19.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

20.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.B Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Pangandaran.

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

4.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

5.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran.

6.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala BPPTPM adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran.

7.

Izin Gangguan adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk menyelenggarakan usaha yang jenis kegiatannya menimbulkan gangguan.

8.

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.

Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan.

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

12.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

13.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

15.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

 

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 

(1)

Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Retribusi
 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan di BPPTPM atau ke rekening Kas Daerah pada Bank Jabar Banten (BJB) melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.

(3)

Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.

(4)

Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket BPPTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima (resi) pembayaran.

(5)

Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6)

Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di BPPTPM.

(7)

Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

(1)

Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(2)

Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran.

 

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Retribusi
 

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPPTPM untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(1)

Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran.

(2)

Kepala BPPTPM atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(3)

Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala BPPTPM menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
 

(1)

Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.

(2)

Kepala BPPTPM menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pegawai BPPTPM atau melalui Pos kepada wajib retribusi.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5)

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan di BPPTPM atau langsung dibayar melalui kas daerah.

(6)

Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7)

Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui BPPTPM.

(2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara.

(3)

Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

 

Wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal;

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:

 

a.

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

 

b.

Fotokopi identitas wajib retribusi;

 

c.

Fotokopi Kartu Keluarga;

 

(1)

Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala BPPTPM dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(3)

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPTPM wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.

(4)

Bentuk keputusan bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

a.

SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang dan/atau;

b.

dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

 

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib retribusi mengajukan:

a.

permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPPTPM dengan mencantumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:

 

1.

Fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

 

2.

Fotokopi SKRD dan/atau STRD;

 

3.

Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

b.

surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

 

(1)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala BPPTPM menerbitkan:

 

a.

SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang atau;

 

b.

SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.

(2)

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPTPM tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala BPPTPM menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

 

(1)

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh BPPTPM dengan utang retribusi lainnya.

(2)

Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama wajib retribusi yang sama.

(3)

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

 

(1)

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.

(2)

Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(3)

Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(3)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran atau;

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(4)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

 

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 

(1)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi Izin Gangguan dilakukan oleh BPPTPM.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya BPPTPM dapat bekerjasama dengan Tim Teknis dan OPD terkait.

 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPTPM dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI PANGANDARAN,
ttd.
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
ttd.
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 NOMOR