Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor: 37 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (4), Pasal 13 (4), Pasal 14 (5), dan Pasal 17 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 34);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);

17.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

8.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

9.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

10.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

11.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13.

Jasa Umum adalah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14.

Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk:

a.

memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;

b.

melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor di jalan;

c.

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk:

a.

pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

b.

mencegah atau memperbaiki kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kekurangan persyaratan teknis;

c.

memelihara kondisi jalan dan jembatan dari akibat kelebihan muatan kendaraan;

d.

mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Syarat-syarat dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memiliki:

 

a.

fasilitas pengujian kendaraan bermotor;

 

b.

peralatan pengujian kendaraan bermotor;

 

c.

prosedur pengujian kendaraan bermotor; dan

 

d.

tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

(2)

Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah:

 

a.

pelaksana pemula kendaraan bermotor adalah penguji dengan kualifikasi sebagai pembantu penguji;

 

b.

pelaksana pengujian kendaraan bermotor adalah dengan kualifikasi sebagai penguji tidak dengan kewenangan penuh;

 

c.

pelaksana lanjutan pengujian kendaraan bermotor adalah penguji dengan kualifikasi sebagai penguji dengan kewenangan dapat menandatangani buku uji setelah mendapat kewenangan dari pejabat yang berwenang;

 

d.

penyelia penguji kendaraan bermotor adalah penguji dengan kualifikasi sebagai penguji dengan kewenangan menandatangani buku uji.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap kendaraan bermotor jenis Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan Uji Berkala.

(2)

Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen/bagian-bagian kendaraan meliputi:

 

a.

Sistem Rem;

 

b.

Sistem kemudi;

 

c.

Posisi roda depan;

 

d.

Badan dan rangka kendaraan;

 

e.

Pemuatan;

 

f.

Klakson;

 

g.

Lampu-lampu;

 

h.

Penghapus kaca;

 

i.

Kaca spion;

 

j.

Ban;

 

k.

Emisi gas buang; dan

 

l.

Perlengkapan dan peralatan lainnya.

(2)

Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji kendaraan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping.

 

 

 

 

 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi/kompetensi sebagai penguji.

 

 

 

 

 

(1)

Pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian berkala, mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan petugas penguji dengan melampirkan:

 

a.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

 

b.

Buku uji bagi kendaraan angkutan umum/tidak umum;

 

c.

Bukti pelunasan biaya uji;

 

d.

Surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik dinas, instansi, badan, dan lembaga Pemerintah.

(2)

Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, petugas penguji melakukan pemeriksaan teknis yang hasilnya dituangkan kedalam blangko hasil pemeriksaan pada formulir yang sudah ditentukan.

 

 

 

 

 

 

Untuk keperluan penghapusan/pelelangan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan pengujian teknis guna menentukan nilai ekonomis atau harga jual kendaraan bermotor.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemilik kendaraan bermotor wajib uji, dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat lain, dimana kendaraan itu dioperasikan atau berada.

(2)

Perpindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Perpanjangan masa berlaku uji diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

menunjukan tanda bukti lulus uji yang lama;

b.

melampirkan surat laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;

c.

kartu Identitas pemilik kendaraan;

d.

melampirkan kartu control izin usaha;

e.

melampirkan Kartu Pengawasan (KP) bagi mobil Angkutan Penumpang;

f.

lulus uji berkala.

 

 

 

 

 

Perubahan tanda lulus uji yang disebabkan perubahan fisik kendaraan dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;

b.

kartu Identitas pemilik kendaraan;

c.

menyampaikan keterangan mengenai perubahan spesifikasi teknis/data pemilik/wilayah operasi kendaraan;

d.

melampirkan fotocopy STNK.

 

 

 

 

 

Penggantian tanda lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat;

b.

melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;

c.

melampirkan fotocopy tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;

d.

membawa kendaraan untuk di uji apabila telah habis masa berlakunya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan dan pemeriksaan.

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri dari:

 

a.

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji

 

b.

Pemeriksaan fisik kendaraan yang meliputi:

 

 

1.

Sistem rem;

 

 

2.

Sistem kemudi;

 

 

3.

Posisi roda depan;

 

 

4.

Badan dan rangka kendaraan;

 

 

5.

Pemuatan;

 

 

6.

Klakson;

 

 

7.

Lampu-lampu;

 

 

8.

Penghapus kaca;

 

 

9.

Kaca spion;

 

 

10.

Ban;

 

 

11.

Emisi gas buang;

 

 

12.

Sabuk keselamatan; dan

 

 

13.

Perlengkapan dan peralatan lainnya.

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan terminal dilakukan oleh petugas penguji atau petugas lain yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan instansi lain yang terkait.

(2)

Petugas penguji dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan terminal apabila menemukan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan masa berlaku izin atau tidak laik jalan maka penguji dapat mencabut tanda bukti lulus uji berkala

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3)

Dinas atau UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertindak sebagai Instansi pelaksana pemungutan retribusi.

(4)

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi dapat dibantu oleh pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5)

Dalam Hal Daerah belum mempunyai sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan kerja sama dengan Daerah Lain.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau petugas yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Pendapatan Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut, wajib disetor ke rekening Kas Daerah atau kepada bendahara penerimaan pembantu dalam waktu 1x24 jam, kecuali hari libur penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(2)

Bendahara penerimaan pembantu menyetor kepada Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

(3)

Bendahara Penerimaan Dinas menyetor kepada Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1x24 jam.

(4)

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Daftar rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Dinas melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

 

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan/Pengujian Kendaraan bermotor.

 

 

 

 

 

Tatacara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur sebagai berikut:

a.

wajib Retribusi mengajukan permohonan permintaan pembayaran retribusi dengan diangsur atau ditunda secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

b.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan alasan dan data pendukung yang cukup.

c.

Setelah permohonan diajukan, dinas dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

d.

Bupati melalui Kepala Dinas memberi jawaban penolakan atau menerima atas permohonan permintaan pembayaran retribusi dengan diangsur atau ditunda paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

e.

Surat sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada wajib retribusi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

SKRD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap sebulan dihitung sejak Retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD apabila:

 

a.

Retribusi dalam satu Masa Retribusi tidak atau kurang bayar; dan

 

b.

hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

(3)

Jumlah kekurangan Retribusi dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat Retribusi terutang paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak saat Retribusi terutang.

(4)

SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(5)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

 

 

 

 

 

 

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dilakukan apabila:

a.

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b.

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c.

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi;

d.

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:

 

1.

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan

 

2.

Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis Operasional.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

 

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

H. KUSDIANA

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 NOMOR 37