Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor: 33 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (4), Pasal 12 (4), Pasal 13 (5) dan Pasal 16 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36);

18.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

7.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11.

Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

13.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi Daerah atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

(2)

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

 

a.

pelataran parkir;

 

b.

taman parkir;

 

c.

gedung parkir;

 

d.

objek wisata; dan

 

e.

tempat bongkar muat.

(3)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas Tempat Khusus Parkir, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bidang Perparkiran Dinas dan/atau dapat dikerjasamakan dengan Badan dan/atau Perseorangan.

(2)

Pengelolaan tempat khusus parkir oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerja sama.

(3)

Pengelolaan tempat khusus parkir oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Izin.

(4)

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.

(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bidang Perparkiran Dinas.

 

 

 

 

(1)

Ketentuan Kerja sama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

 

a.

mengajukan permohonan;

 

b.

foto copy akte pendirian perusahaan;

 

c.

foto copy kartu tanda penduduk;

 

d.

foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan

 

e.

foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2)

Ketentuan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:

 

a.

mengajukan permohonan;

 

b.

foto copy kartu tanda penduduk; dan

 

c.

foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

(3)

Kerja sama dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungut retribusi dilaksanakan oleh pegawai Dinas atau Tim Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang sah, pada saat Wajib retribusi menggunakan Tempat Parkir.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang telah diterima oleh petugas pemungut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 Jam sejak tanggal penerimaan.

(2)

Retribusi yang diterima Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam Waktu 1 x 24 Jam sejak retribusi tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan.

(3)

Petugas pemungut dan Bendahara penerimaan Dinas dilarang menggunakan uang retribusi yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk apapun.

(4)

Kepada petugas pemungut dan Bendahara penerimaan Dinas yang lalai dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga berakibat merugikan keuangan daerah dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(5)

Petugas Pemungut berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan pungutan retribusi setiap bulan kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Khusus Parkir Objek Wisata dilakukan di pintu masuk Objek Wisata.

(2)

Pembayaran Retribusi Khusus Parkir Bongkar Muat Insidentil dilakukan pada saat menggunakan tempat Khusus Parkir Bongkar Muat.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

(2)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)

Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

(4)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejerus disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan parkir yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis Operasional.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

 

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 NOMOR 33