Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor: 49 Tahun 2018

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Pacitan.

2.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

3.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

5.

Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak

8.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

9.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini:

a.

mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan

b.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan

b.

tata cara pelaksanaan KSWP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:

 

a.

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;

 

b.

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;

 

c.

Izin Mendirikan Bangunan untuk usaha;

 

d.

Izin Usaha Jasa Konstruksi;

 

e.

Izin Trayek;

 

f.

Izin Usaha Angkutan;

 

g.

Izin Reklame;

 

h.

Izin Usaha Industri (IUI);

 

i.

Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);

 

j.

Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

 

k.

Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

I.

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

 

m.

Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);

 

n.

Izin Operasional Rumah Sakit;

 

o.

Izin Rumah Makan/Restoran Laik Sehat;

 

p.

Izin Hotel/Motel/Penginapan Laik Sehat;

 

q.

Izin Kolam Renang/Pemandian Umum Laik Sehat;

 

r.

Izin Operasional Klinik;

 

s.

Izin Laboratorium Klinik;

 

t.

Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3;

 

u.

Izin Pembuangan Air Limbah;

 

v.

Izin Usaha Kawasan Pariwisata;

 

w.

Izin Usaha Jasa Tranportasi Wisata;

 

x.

Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;

 

y.

Izin Usaha Peternakan;

 

z.

Izin Usaha Pemotongan Hewan;

 

aa.

Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;

(2)

Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

(3)

Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.

(4)

Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Ponorogo atau KP2KP Pacitan untuk mendapatkan surat keterangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kabupaten Pacitan wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Ponorogo atau KP2KP Pacitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSP.

(2)

DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(3)

Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.

(4)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

(5)

Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2)

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Juli 2018
BUPATI PACITAN,
dto.
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dto.
Drs. SUKOWIYONO, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 49