Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor: 6 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (6), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (7), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi alat dan Perangkat Telekomunikasi;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

11.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

14.

Keputusan Menteri Perhubungan KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2004;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

 

(1)

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)

Tujuan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah:

 

a.

mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika;

 

b.

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya Retribusi pengendalian menara telekomunikasi baik menara tunggal maupun menara bersama ditetapkan 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

 

 

 

 

 

(1)

Menara Telekomunikasi yang belum mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi (NJOP PBB MT) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung penetapan besarnya tarif retribusi, ditetapkan berdasarkan Nilai Bangunan Menara (NBM).

(2)

Nilai Bangunan Menara (NBM) sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada analisa tentang perhitungan biaya pembuatan baru menara telekomunikasi/Cost Reproduction New (CRN) sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)

Nilai Bangunan Menara (NBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, yang setiap tahun kalender diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(2)

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan surat paksa.

(4)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur sebagai berikut:

 

a.

wajib retribusi mendapatkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan berupa karcis;

 

b.

wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai ketetapan atau nominal karcis;

 

c.

pembayaran Retribusi sebagaimana pada huruf (b) disetor ke Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

 

d.

apabila wajib retribusi belum membayar retribusi setelah lewat jatuh tempo, maka diberi surat teguran; dan

 

e.

apabila 7 (tujuh) hari kerja surat teguran tidak diindahkan oleh wajib retribusi, maka dilakukan dengan surat paksa.

(6)

Format SKRD, STRD, SKRDLB, SSRD dan Surat Teguran diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang membidangi dapat membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.

(2)

Bupati atau Pejabat yang membidangi dapat:

 

a.

mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

 

b.

mengurangkan dan membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;

 

c.

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

 

d.

mengurangkan ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu obyek retribusi.

(3)

Ketentuan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tahapan sebagai berikut:

 

a.

menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan Wajib Retribusi;

 

b.

meneliti kelengkapan permohonan dimaksud, dan setelah dilakukan penelitian kembali dan apabila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan;

 

c.

menyampaikan laporan Hasil Penelitian kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi dan pertimbangan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak;

 

d.

penerbitan keputusan, baik permohonan dimaksud diterima atau ditolak; dan

 

e.

penyampaian keputusan kepada Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi.

(2)

Bupati atau Pejabat yang membidangi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang membidangi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang membidangi memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut:

 

a.

menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Retribusi;

 

b.

mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan perhitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Retribusi;

 

c.

memperhitungkan dengan utang/tunggakan retribusi yang lain, kemudian dibuat Nota Perhitungan;

 

d.

setelah diperhitungkan dengan utang retribusi yang lain, ternyata kelebihan pembayaran retribusi, kurang atau sama dengan utang retribusi lainnya. Maka Wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan retribusi terutang dimaksud, sehingga tidak diterbitkan SKRDLB;

 

e.

apabila utang retribusi setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran retribusi ternyata lebih, maka Wajib Retribusi akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/diterbitkan SKRDLB; dan

 

f.

setelah diterbitkan SKRDLB, selanjutnya diterbitkan SPM untuk pencairan dana.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

retribusi terutang terhitung setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun;

 

b.

Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan telaahan staf terhadap piutang retribusi kepada Bupati yang dilengkapi dengan alasan dan bukti-bukti yang mendasar;

 

c.

apabila telaahan staf disetujui, maka piutang retribusi dimaksud dapat dihapuskan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang membidangi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diangap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi dilakukan tahapan sebagai berikut:

 

a.

pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor;

 

b.

pemeriksaan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah;

 

c.

apabila perhitungan besarnya retribusi terutang dalam STRD berbeda dengan SKRD, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;

 

d.

pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan;

 

e.

pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan;

 

f.

hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi;

 

g.

apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKRD dan/atau STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil Pemeriksaaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan

 

h.

pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi telah dilakukan, apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

(4)

Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut:

 

a.

pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:

 

 

1)

memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan retribusi daerah;

 

 

2)

meminjam/memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;

 

 

3)

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Wajib Retribusi atau Kuasanya;

 

 

4)

memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting;

 

 

5)

melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila Wajib Retribusi atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;

 

 

6)

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.

 

b.

pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara:

 

 

1)

memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa Tanda Pelunasan Retribusi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;

 

 

2)

meminjam/memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;

 

 

3)

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Wajib Retribusi atau Kuasanya;

 

 

4)

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 19 Februari 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

 

Diundangkan di Nganjuk

pada tanggal 19 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS PU BINA MARGA

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 06 SERI G