Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor: 35 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa sehubungan dengan perkembangan tata nilai ekonomi yang terjadi saat ini perlu ditinjau ulang Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk dilakukan penyesuaian yang diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama Samsat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 47);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Nganjuk.

(2)

Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: Jalan Negara dan Jalan Provinsi yang berada di wilayah Ibu Kota Kabupaten Nganjuk dan jalan-jalan Kabupaten yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten Nganjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi setiap pemilik kendaraan bermotor dengan kode nomor kendaraan di Kabupaten Nganjuk dikenakan Retribusi Parkir Berlangganan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan besarnya Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor berlangganan dalam daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk untuk:

a.

Bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan penarikan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nganjuk dengan sistem berlangganan maupun tidak berlangganan;

b.

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan/atau UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk dengan ketentuan untuk UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk sebesar 13% (tiga belas persen) dari penerimaan bruto Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Nganjuk, sedangkan kontribusi untuk Kepolisian Resort Nganjuk sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bruto Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Nganjuk;

c.

Penerimaan bruto Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;

d.

Penerimaan bruto Retribusi Parkir Berlangganan untuk UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor melalui rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

e.

Bagian Kepolisian Resort Nganjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Kepolisian Resort Nganjuk;

f.

Kontribusi yang dimaksud dalam huruf b dianggarkan dalam DPA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

g.

Melaksanakan pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

h.

Mengangkat dan memberhentikan serta membina petugas parkir di seluruh Kabupaten Nganjuk dengan memberikan honorarium sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk koordinator parkir setiap bulan, dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagi petugas parkir;

i.

Penerimaan dari hasil pemungutan parker tidak berlangganan Kabupaten Nganjuk disetor secara Bruto ke Kas Umum Daerah melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat di Nganjuk;

(2)

Pemungutan retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Aparat UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk yang di tunjuk;

(3)

Penunjukan Aparat sebagaimana pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk dan dilaporkan kepada Bupati Nganjuk melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan diberikan sticker;

(2)

Bentuk dan isi sticker sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk;

(3)

Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan diberikan tanda pelunasan pada bagian belakang nota pembayaran pajak;

(4)

Masa berlaku Retribusi Parkir Berlangganan adalah sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI NGANJUK,
ttd.
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK
Kepala DPU Bina Marga
ttd.
Drs. H. MASDUQI, M.Sc, M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2013 NOMOR 35 SERI G