Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor: 23 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

b.

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

c.

bahwa dengan berubahnya nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 145);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);

19.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

 

2.

Bupati adalah Bupati Kudus.

 

3.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

 

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

6.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.

 

7.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

 

8.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.

 

9.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

 

10.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

11.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

13.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

16.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

17.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis dilaksanakan oleh Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)

Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh BPPKAD.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi di lapangan.

 

(2)

Pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Independen atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(3)

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.

 

(4)

Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

 

(5)

Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BPPKAD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

 

(6)

Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

 

(2)

Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk pada Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(3)

Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi membayar lunas Retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tertera pada karcis.

 

(4)

Karcis yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara Penerimaan atau Petugas yang ditunjuk berkewajiban menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang Retribusi diterima dari Wajib Retribusi.

 

(2)

Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana berupa Surat Tanda Setoran dalam rangkap 6 (enam) dengan rincian sebagai berikut:

 

 

a.

Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan;

 

 

b.

Lembar ke-3 dan lembar ke-4 untuk Kas Daerah; dan

 

 

c.

Lembar ke-5 dan lembar ke-6 untuk BPPKAD.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib menyampaikan surat teguran kepada Wajib Retribusi paling lama 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya karcis, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.

 

(2)

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)dengan rincian sebagai berikut:

 

 

a.

Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;

 

 

b.

Lembarke-2 (kuning) untuk Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang; dan

 

 

c.

Lembar ke-3 (merah) untuk BPPKAD.

 

(2)

Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari maka Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib menerbitkan STRD.

 

(3)

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.

 

(4)

Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit:

 

 

a.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

 

b.

masa Retribusi;

 

 

c.

besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan

 

 

d.

alasan yang singkat dan jelas.

 

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(4)

Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang, menerbitkan SKRDLB.

 

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

 

(3)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bendahara Penerimaan pada Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(2)

Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.

 

(3)

Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang dapat ditagih oleh Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang sebelum kedaluwarsa.

 

(2)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

 

(3)

Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

 

(4)

Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

 

(5)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

 

 

a.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

 

 

b.

daftar umur piutang Retribusi;

 

 

c.

surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau

 

 

d.

keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

 

(6)

Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang terlebih dahulu dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.

 

(7)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai usulan Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.

 

(8)

Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

 

(2)

Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

 

(3)

Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.

 

(2)

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

 

(3)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

 

 

a.

persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau

 

 

b.

menolak.

 

(4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan tidak diberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.

 

(2)

Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.

 

(3)

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

 

(4)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

 

 

a.

persetujuan untuk mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya; atau

 

 

b.

menolak.

 

(5)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlewati dan tidak diberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

16.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

17.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Karcis yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.

 

(2)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

 

(3)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya karcis dengan memberikan alasan yang jelas.

 

(4)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam Berita Acara pembetulan.

 

(5)

Berdasarkan Berita Acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan Karcis atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.

 

(6)

Terhadap lembar Karcis yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

 

 

 

 

 

18.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembatalan Karcis dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.

 

(2)

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat.

 

(3)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Karcis yang ditandatangani oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(4)

Karcis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

 

 

 

 

 

19.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi.

 

(2)

Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat.

 

(3)

Berita Acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

20.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap Karcis yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

 

(2)

Terhadap sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(3)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

 

(4)

Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan hasil kajian dari Pejabat Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang terkait.

 

(5)

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(6)

Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang selanjutnya menerbitkan STRD baru.

 

(7)

STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

 

 

 

 

 

21.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh:

 

a.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Perparkiran dan Terminal Dishub; dan/atau

 

b.

Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

22.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

halaman parkir Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Plasa Kudus;

 

 

b.

halaman dan gedung parkir Mall Kudus (Ramayana);

 

 

c.

tempat khusus parkir Klaling;

 

 

d.

tempat khusus parkir Jati Wetan;

 

 

e.

taman parkir Bakalan Krapyak;

 

 

f.

halaman parkir Pasar Kliwon;

 

 

g.

halaman parkir Taman Bojana;

 

 

h.

halaman parkir Pasar Bitingan;

 

 

i.

halaman parkir Pasar Jember;

 

 

j.

halaman parkir Pasar Piji;

 

 

k.

halaman parkir Pasar Grosir/Ternak;

 

 

l.

halaman parkir Pasar Baru Wergu;

 

 

m.

taman parkir Objek Wisata Colo;

 

 

n.

taman parkir Museum Kretek; dan

 

 

o.

taman yang dikelola Pemerintah Daerah.

 

(2)

Selain tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menambah lokasi tempat khusus parkir baru sesuai dengan perkembangan keadaan.

 

(3)

Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya kendaraan yang diparkir dan atau barang bawaan/kelengkapan kendaraan pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan terkecuali untuk barang yang telah dititipkan pada tempat penyimpanan barang.

 

 

 

 

 

23.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap tempat parkir akan ditempatkan petugas parkir yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan di bawah koordinasi Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

(2)

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:

 

 

a.

memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

 

 

b.

menyerahkan karcis parkir;

 

 

c.

menerima pembayaran Retribusi sesuai tarif;

 

 

d.

menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi kepada Bendahara khusus penerimaan Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang atau petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

 

 

e.

menjaga keamanan, ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

 

 

 

 

 

24.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi, Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi dengan memberikan keringanan Retribusi atau menyelenggarakan undian hadiah.

 

(2)

Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pembebasan retribusi parkir dengan cara menunjukkan 10 (sepuluh) lembar karcis parkir yang telah dipakai.

 

(3)

Undian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

(4)

Tata cara pemberian keringanan retribusi atau penyelenggaraan undian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

25.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Menunjuk dan menugaskan kepada:

 

a.

Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang untuk:

 

 

1.

melaksanakan pembinaan pengelolaan Tempat Khusus Parkir;

 

 

2.

mengajukan dan mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi;

 

 

3.

bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

4.

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

5.

memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati;

 

 

6.

melakukan pembinaan, penunjukan, dan penempatan petugas parkir;

 

 

7.

melakukan penyiapan lokasi parkir;

 

 

8.

bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi;

 

 

9.

melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi; dan

 

 

10.

melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan Retribusi.

 

b.

Kepala BPPKAD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan dan legalisasi karcis;

 

c.

Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta peraturan pelaksanaannya;

 

d.

Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta peraturan pelaksanaannya; dan

 

e.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta peraturan pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

26.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang, Kepala BPPKAD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada Bupati.

 

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang dibantu oleh Satuan Pemeriksa Internal.

 

(3)

Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

27.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishub dan/atau Perangkat Daerah lain selaku pengguna barang.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Agustus 2017
BUPATI KUDUS,
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
ttd.
NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 23.