Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor: 11 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 144).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Kudus.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

4.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kudus.

5.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.

6.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.

7.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

8.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.

9.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

10.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

11.

Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

12.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

13.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

14.

Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

15.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.

(2)

Nilai Nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan penetapan besarnya Retribusi.

(3)

Khusus untuk Retribusi penempatan kios untuk pertama kali, pelimpahan kios kepada pihak lain, dan perpanjangan penempatan kios di Terminal dipungut dengan menggunakan kuitansi.

(4)

Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(5)

Bentuk kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Rencana kebutuhan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis disampaikan oleh Dishubkominfo kepada DPPKD.

(2)

Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh DPPKD.

(4)

Pendistribusian sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DPPKD berdasarkan permohonan kebutuhan yang disampaikan oleh Dishubkominfo.

 

 

 

 

 

(1)

Dishubkominfo wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi yang bersumber dari hasil data lapangan.

(2)

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.

(3)

Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dishubkominfo dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(4)

Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala DPPKD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2)

Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dishubkominfo.

(3)

Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas.

(4)

Karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga sebagai tanda bukti pembayaran.

 

 

 

 

(1)

Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.

(2)

Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan;

 

b.

Lembar ke-2 (kuning) untuk Kas Daerah; dan

 

c.

Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati.

(2)

Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.

(3)

Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.

 

 

 

 

 

(1)

Dishubkominfo wajib menyampaikan surat teguran paling lama 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya karcis, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.

(2)

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

 

 

 

 

(1)

Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;

 

b.

Lembar ke-2 (kuning) untuk Dishubkominfo; dan

 

c.

Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.

(2)

Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dishubkominfo wajib menerbitkan STRD.

(3)

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.

(4)

Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.

(2)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada pendapatan yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dishubkominfo.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit:

 

a.

nama dan alamat wajib Retribusi;

 

b.

masa Retribusi;

 

c.

besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan

 

d.

alasan yang singkat dan jelas.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Kepala Dishubkominfo melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Dishubkominfo, menerbitkan SKRDLB.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dishubkominfo memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bendaharawan Penerimaan pada Dishubkominfo mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dishubkominfo.

(2)

Kepala Dishubkominfo menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.

(3)

Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

(3)

Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dishubkominfo wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

(4)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

 

a.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

 

b.

daftar umur piutang Retribusi;

 

c.

surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau

 

d.

keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

(5)

Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dishubkominfo terlebih dahulu dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.

(6)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dishubkominfo kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.

(7)

Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2)

Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)

Kepala Dishubkominfo berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.

(2)

Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi.

(3)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

 

a.

persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau

 

b.

menolak.

(4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

Besarnya pengurangan Retribusi, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang.

 

 

 

 

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.

(2)

Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.

(3)

Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.

(4)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

 

a.

persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau

 

b.

menolak.

(5)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

Besarnya keringanan Retribusi, paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang.

 

 

 

 

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

 

 

 

 

 

 

(1)

Karcis yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.

(2)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

(3)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dishubkominfo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya karcis dengan memberikan alasan yang jelas.

(4)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.

(5)

Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishubkominfo membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan Karcis atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.

(6)

Terhadap lembar karcis atau STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

 

 

 

 

 

(1)

Pembatalan karcis dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.

(2)

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.

(3)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan surat keputusan Pembatalan karcis yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

(4)

karcis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dishubkominfo dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi.

(2)

Pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.

(3)

Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap karcis yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dishubkominfo.

(3)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(4)

Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang dituangkan dalam berita acara rapat.

(5)

Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

(6)

Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dishubkominfo selanjutnya menerbitkan STRD baru.

(7)

STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang serta untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib, Pemerintah Daerah menyediakan Terminal.

(2)

Pengelolaan Terminal oleh Dishubkominfo, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Izin Penempatan Kios dan Surat Izin Kerja di Terminal kepada Kepala Dishubkominfo.

(2)

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dishubkominfo memberikan laporan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Pedagang kios dan Perusahaan Otobus (PO) yang menyelenggarakan penjualan tiket penumpang di Terminal Penumpang dan atau Terminal Barang sebelum melaksanakan kegiatan usaha harus mendapatkan Surat Izin Penempatan Kios yang Pertama Kali dari Kepala Dishubkominfo.

(2)

Setelah mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pedagang kios dan Perusahaan Otobus (PO) yang menyelenggarakan penjualan tiket penumpang diwajibkan menandatangani perjanjian sewa kios.

 

 

 

 

(1)

Perusahaan Otobus (PO) hanya dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas sebagai penjual tiket dan menunjuk petugas pengurus bus sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah armada busnya.

(2)

Petugas pengurus bus sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugas pekerjaannya harus sesuai dengan Kartu Jam Perjalanan bus dari Perusahaan Otobus (PO) yang bersangkutan.

 

 

 

 

(1)

Permohonan Surat Izin Penempatan diajukan secara tertulis oleh:

 

a.

Pemilik Perusahaan Otobus (PO) atau orang yang diberi kuasa bagi loket penjualan tiket;

 

b.

Pedagang kios.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dishubkominfo melalui Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal dengan dilampiri:

 

a.

fotocopy akta perolehan hak atas kios; dan

 

b.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

 

 

 

 

Setiap petugas penjual tiket, petugas pengurus bus dan petugas lain yang sejenis yang melakukan tugas pekerjaannya di Terminal dengan segala fasilitasnya, harus memiliki Surat Izin Kerja.

 

 

 

 

(1)

Surat Izin Kerja bagi penjual tiket dan pengurus bus diajukan secara tertulis oleh Perusahaan Otobus (PO) kepada Kepala Dishubkominfo melalui Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal.

(2)

Permohonan Surat Izin Kerja (SIK) bagi petugas lain yang sejenis diajukan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo melalui Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(3)

Setiap permohonan Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melalui penyeleksian dari Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal.

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri:

 

a.

rekomendasi dari Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal;

 

b.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

 

c.

pas foto berwarna ukuran 3 x 3 cm (tiga kali tiga centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

 

 

 

 

(1)

Kepala Dishubkominfo berhak menerima atau menolak permohonan Surat Izin Penempatan atau Surat Izin Kerja (SIK).

(2)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan-alasannya.

 

 

 

 

(1)

Surat Izin Penempatan Kios dan Surat Izin Kerja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(2)

Surat Perjanjian Sewa Kios berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum habis masa perjanjiannya.

(3)

Bentuk Surat Izin Penempatan Kios, dan Surat Izin Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

Setiap perubahan Surat Izin Penempatan dan Surat Izin Kerja harus dilaporkan kepada Kepala Dishubkominfo.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan lingkungan Terminal, para pedagang kios diwajibkan untuk mengatur penempatan barang dagangannya secara rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya.

(2)

Petugas penjual tiket, petugas pengurus bus, dan petugas lain yang sejenis dalam melaksanakan tugas pekerjaannya wajib:

 

a.

mengenakan pakaian dengan warna, bentuk dan identitas berbeda yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Otobus (PO);

 

b.

memiliki Surat Izin Kerja; dan

 

c.

menjaga ketertiban, kelancaran, sopan santun, menjaga keselamatan dan keamanan penumpang serta dilarang melakukan pemaksaan dalam melayani penumpang.

 

 

 

 

(1)

Kendaraan umum, dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di luar Terminal kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

(2)

Orang pribadi dan/atau badan, dilarang berjualan di dalam areal Terminal, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan atau disediakan untuk keperluan tersebut atas izin Bupati.

(3)

Setiap pengusaha dan pedagang kios dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun di dalam ataupun di halaman Terminal tanpa izin Bupati.

(4)

Bangunan yang didirikan, ditambah dan diubah atas permintaan para pedagang kios/pengusaha sendiri sebagaimana dimaksud ayat (3) biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan dan bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

(5)

Semua pedagang kios dan Perusahaan Otobus (PO) di dalam Terminal dilarang:

 

a.

mengalihkan izin yang diberikan oleh Bupati kepada pihak lain;

 

b.

menempati tempat/kios untuk berdagang/berjualan tiket yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan baginya; dan

 

c.

menjual barang-barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

(6)

Setiap orang di dalam Terminal dilarang:

 

a.

membawa kendaraan bermotor masuk dalam Terminal, kecuali pada area-area yang telah ditentukan dan/atau dalam rangka dinas untuk penertiban Terminal;

 

b.

membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat yang tidak disediakan untuk itu sehingga mengganggu lalu lintas umum;

 

c.

bertempat tinggal di dalam Terminal;

 

d.

berjudi, meminta sumbangan/derma, mengemis, mengamen, memulung dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas umum;

 

e.

dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular serta membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum;

 

f.

mengambil, merusak, mengotori halaman, kios, bangunan, peralatan serta barang-barang inventaris Terminal;

 

g.

menyalakan api yang sekiranya dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya; dan

 

h.

melakukan kegiatan perbengkelan dalam Terminal.

 

 

 

 

 

(1)

Surat Izin Penempatan Kios dapat dicabut apabila:

 

a.

atas permintaan pemegang izin sendiri;

 

b.

tempat usaha tidak dipergunakan sebagaimana mestinya; dan/atau

 

c.

melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5).

(2)

Surat Izin Kerja dapat dicabut apabila:

 

a.

atas permintaan pemegang izin sendiri;

 

b.

tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

 

c.

rekomendasi dari Perusahaan Otobus (PO) dan atau dari Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal dicabut; dan/atau

 

d.

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2).

 

 

 

 

 

Menunjuk dan menugaskan kepada:

a.

Kepala Dishubkominfo untuk:

 

1.

memberikan pelayanan terhadap permohonan Surat Izin Penempatan atau Surat Izin Kerja;

 

2.

memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati;

 

3.

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

4.

bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi; dan

 

5.

melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi.

b.

Kepala DPPKD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, dan penerbitan karcis;

c.

Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal beserta peraturan pelaksanaannya;

d.

Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal beserta peraturan pelaksanaannya; dan

e.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal beserta peraturan pelaksanaannya.

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishubkominfo, Kepala DPPKD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggungjawab kepada Bupati.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUSTHOFA

 

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 29 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Asisten Administrasi

Ttd.

PRAMONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 11