Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor: 92 Tahun 2020

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No. 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 14);

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2.

Bupati adalah Bupati Kendal.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

5.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

 

 

 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.278.236.519.171,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.

Pendapatan asli;

b.

Pendapatan transfer; dan

c.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

 

 

(1)

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp415.542.060.688,00 (empat ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan), yang terdiri atas:

 

a.

Pajak daerah;

 

b.

Retribusi daerah;

 

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

 

d.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.220.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta).

(3)

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.312.994.400,00 (sembilan belas milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus).

(4)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.345.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta).

(5)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp206.664.066.288,00 (dua ratus enam milyar enam ratus enam puluh empat juta enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan).

 

 

 

(1)

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.768.204.458.483,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan milyar dua ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

 

b.

Pendapatan transfer antar daerah.

(2)

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.602.490.919.483,00 (satu triliun enam ratus dua milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3)

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.713.539.000,00 (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

 

 

 

(1)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp94.490.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Pendapatan hibah;

 

b.

Dana darurat; dan

 

c.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.490.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3)

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4)

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

 

 

 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.312.194.067.943,00 (dua triliun tiga ratus dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.

Belanja operasional;

b.

Belanja modal;

c.

Belanja tidak terduga; dan

d.

Belanja transfer.

 

 

 

(1)

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.758.177.938.243,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Belanja pegawai;

 

b.

Belanja barang dan jasa;

 

c.

Belanja bunga;

 

d.

Belanja subsidi;

 

e.

Belanja hibah; dan

 

f.

Belanja bantuan sosial.

(2)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.394.130.453,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

(3)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp548.064.846.490,00 (lima ratus empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

(4)

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5)

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.898.961.300,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

(7)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.820.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

 

 

 

(1)

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp174.670.048.442,00 (seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh juta empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Belanja modal tanah;

 

b.

Belanja modal peralatan dan mesin;

 

c.

Belanja modal bangunan dan gedung;

 

d.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

 

e.

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

 

f.

Belanja modal aset tidak berwujud.

(2)

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3)

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.951.319.051,00 (Lima puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu lima puluh satu rupiah).

(4)

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.870.605.527,00 (Lima puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

(5)

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.538.425.864,00 (Lima puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(6)

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.109.698.000,00 (delapan milyar seratus sembilan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(7)

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

 

 

 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.860.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

 

 

 

(1)

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp371.486.081.258,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Belanja bagi hasil; dan

 

b.

Belanja bantuan keuangan.

(2)

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.766.568.258,00 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

(3)

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp355.719.513.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus tiga belas ribu).

 

 

 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp69.957.548.772,00 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.

Penerimaan pembiayaan; dan

b.

Pengeluaran pembiayaan.

 

 

 

(1)

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp51.957.548.772,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

 

b.

Pencairan dana cadangan;

 

c.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

 

d.

Penerimaan pinjaman daerah;

 

e.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

 

f.

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.957.548.772,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

(3)

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5)

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6)

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7)

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

 

 

 

(1)

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

 

a.

Pembentukan dana cadangan;

 

b.

Penyertaan modal daerah;

 

c.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

 

d.

Pemberian pinjaman daerah; dan

 

e.

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3)

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).

(4)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5)

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6)

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

 

 

 

(1)

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp33.957.548.772,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

(2)

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp33.957.548.772,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

 

 

 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

 

 

 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

 

 

 

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KENDAL,
Cap ttd.
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd.
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 92