Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor: 8 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 131);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

4.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun.

5.

Direktur adalah Direktur RSUD.

6.

Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada RSUD.

7.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

8.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

9.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.

10.

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk didalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit.

11.

Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, kemampuan daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.

15.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

16.

Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.

17.

Bakti sosial adalah kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan balasan apapun.

18.

Pos kesehatan adalah sarana kesehatan dalam rangka menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat dan pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan.

19.

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;

b.

persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi;

c.

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;

d.

tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; dan

e.

tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3)

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk Direktur.

(4)

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(5)

Petugas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan hasilnya kepada Bendahara Penerimaan.

(6)

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari Kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan secara tunai atau lunas.

(3)

Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur.

(4)

Jumlah dan jangka waktu penundaan ditetapkan oleh Direktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya kepada Direktur;

b.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur melakukan kajian atas permohonan dan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi;

c.

dalam hal pengajuan permohonan Wajib Retribusi dikabulkan, Direktur menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi;

d.

surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Kesanggupan Pembayaran Penundaan Pembayaran Retribusi oleh Pemohon; dan

e.

apabila permohonan tidak dikabulkan, Direktur menerbitkan surat keterangan penolakan disertai dengan alasan yang jelas dan Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara tunai dan lunas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pemberian persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Direktur;

b.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan harus memberikan keputusan;

c.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui dan Direktur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

d.

apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud;

e.

tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.

pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

g.

jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Direktur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;

h.

tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(2)

Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur.

(3)

Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai kemampuan membayar sesuai dengan Tarif Retribusi.

(4)

Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Wajib Retribusi dengan jumlah paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi yang terutang.

(5)

Pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan meliputi:

 

a.

bakti sosial;

 

b.

pos kesehatan yang dilaksanakan dalam hal antara lain: hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru, keadaan bencana atau kejadian luar biasa; dan

 

c.

pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dalam acara antara lain upacara, karnaval, jambore dan sejenisnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Direktur;

b.

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Direktur harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan Direktur tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan; dan

d.

apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Direktur, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

Direktur membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;

 

b.

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:

 

 

1.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;

 

 

2.

daftar umum piutang Retribusi;

 

 

3.

surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan

 

 

4.

keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya Kedaluwarsa penagihan.

 

c.

Penetapan Kedaluwarsa penagihan oleh Direktur dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;

 

d.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Direktur kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan

 

e.

berdasarkan usulan Direktur dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Januari 2017
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Januari 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTUR,
ttd.
MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 8