Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor: 78 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 7 ayat (7), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3) Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

3.

Bupati adalah Bupati Karimun.

4.

Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Karimun di bidang Perhubungan.

5.

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran yang selanjutnya disingkat UPT Perparkiran adalah UPT pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas di bidang perparkiran.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan pengelolaan dan penataan Parkir.

7.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel; Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

8.

Izin adalah izin pengelolaan dan penataan Parkir termasuk tempat dan fasilitas pendukungnya.

9.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

10.

Parkir Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir dengan mengkhususkan petak Parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan orang yang membutuhkan fasilitas khusus.

11.

Petugas Parkir adalah setiap orang yang bertugas membantu mengatur Kendaraan Bermotor yang keluar dan masuk ke tempat Parkir yang terdiri dari koordinator parkir dan Juru Parkir.

12.

Koordinator Juru Parkir adalah orang yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

13.

Juru Parkir adalah orang yang bertugas membantu mengatur Kendaraan Bermotor yang keluar dan masuk ke tempat Parkir.

14.

Tempat Parkir adalah Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.

15.

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

16.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat Parkir Kendaraan Bermotor beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha yang meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir.

17.

Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat Parkir yang dimiliki oleh Swasta yang dikelola oleh badan usaha.

18.

Tempat Parkir Tidak Tetap adalah Parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.

19.

Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jasa Parkir.

20.

Marka Parkir adalah garis-garis di tempat Parkir yang menunjukkan cara Parkir.

21.

Rumija singkatan dari Ruang Milik Jalan adalah sebidang tanah di kiri dan kanan jalan/jalur, dan berfungsi sebagai pengaman konstruksi jalan/jalur baik terletak di permukaan, di bawah maupun di atas permukaan tanah;

22.

Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan Bermotor dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik Parkir paralel dipinggir jalan, pelataran Parkir ataupun gedung Parkir.

23.

Parkir Berlangganan adalah suatu cara perparkiran dimana Pengguna Jasa Parkir membayar tarif Parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan, untuk lokasi Parkir yang berlaku.

24.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

25.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

26.

Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

27.

Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan Parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna Parkir.

28.

Pemilik Lahan Parkir adalah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan swasta yang memiliki suatu area atau tempat yang diperuntukan tempat usaha Parkir.

29.

Pengguna Jasa adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.

30.

Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir.

31.

Kartu Parkir Berlangganan adalah tanda bukti pembayaran Parkir untuk setiap kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas pelayanan Parkir berlangganan pada waktu tertentu.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.

 

 

 

 

a.

penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;

b.

penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan;

c.

penyelenggaraan Parkir oleh Badan Usaha;

d.

pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dengan Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha;

e.

tata cara dan persyaratan pemberian izin kepada pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha untuk mengelola Tempat Khusus Parkir;

f.

ketentuan standarisasi pengelolaan tempat Parkir;

g.

perpanjangan izin pengelolaan Parkir;

h.

Pengawasan dan Pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir;

i.

Tata cara penugasan dan syarat petugas parkir; dan

j.

Tata cara pelaksanaan sanksi administratif dan besaran denda administratif.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas atau UPT Perpakiran dengan menugaskan Petugas Parkir atau Juru Parkir.

(2)

Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelayanannya ditetapkan mulai pukul 05.00 s/d 23.00 WIB dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan waktu penyelenggaraan masing-masing lokasi parkir.

(3)

Dalam hal kendaraan Parkir di Tepi Jalan Umum melebihi 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan pengemudi tidak memindahkan kendaraannya, dimana tepi jalan umum tersebut digunakan untuk kepentingan umum Dinas atau UPT Perparkiran akan melakukan penderekan kendaraan tersebut dan diberlakukan denda setara denda administrasi penggembokan.

(4)

Persentase dan/atau Bagi Hasil Penyelenggaraan Parkir kepada Petugas Parkir ditetapkan di dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha untuk mengelola parkir di Tepi Jalan Umum dengan perjanjian kerjasama;

(2)

Badan Usaha dimaksud harus memiliki usaha dibidang Pengelolaan Perparkiran atau Aktivitas Perparkiran yang dituangkan dalam akta notaris;

(3)

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:

 

a.

nama pemilik badan Usaha;

 

b.

dasar dan tujuan;

 

c.

ruang lingkup;

 

d.

objek perjanjian;

 

e.

hak dan kewajiban para pihak;

 

f.

sanksi;

 

g.

penyelesaian permasalahan

 

h.

jangka waktu perjanjian;

 

i.

pembatalan perjanjian; dan

 

j.

penutup.

(4)

Format penunjukan dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

(1)

Persentase dan/atau Bagi Hasil Kerjasama Penyelenggaraan Parkir dengan Badan Usaha ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan dan Besaran Penghasilan/Bagi Hasil Penyelenggaraan Perparkiran;

(2)

Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Badan Usaha, meliputi:

 

a.

penyediaan karcis parkir;

 

b.

penyediaan atribut petugas parkir dan Tanda Pengenal Petugas Parkir, dan

 

c.

gaji petugas parkir.

(3)

Penyediaan Karcis Parkir dan Atribut Petugas Parkir dan Tanda Pengenal Petugas wajib berkoordinasi dengan Dinas;

(4)

Ketentuan mengenai format, ukuran dan bentuk Karcis Parkir tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan dilaksanakan oleh Dinas atau UPT Perparkiran.

 

 

 

 

(1)

Setiap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat mengajukan permohonan Parkir Berlangganan.

(2)

Pengajuan Permohonan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

 

a.

mengisi formulir permohonan;

 

b.

melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk; dan

 

c.

melampirkan fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.

(3)

Permohonan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

(1)

Setelah permohonan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetujui, pemohon membayar retribusi Parkir Berlangganan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

(2)

Setiap pemohon yang telah membayar retribusi Parkir Berlangganan berhak untuk menerima bukti pembayaran dan Kartu atau Stiker Parkir Berlangganan.

(3)

Kartu atau Stiker Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor.

(4)

Kartu atau Stiker Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(5)

Kartu atau Stiker Parkir Berlangganan memuat keterangan:

 

a.

nomor Kartu Parkir Berlangganan;

 

b.

nomor Polisi Kendaraan Bermotor;

 

c.

nama pemilik Kendaraan Bermotor;

 

d.

jenis dan merk Kendaraan Bermotor;

 

e.

tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan

 

f.

kartu atau Stiker parkir bukan sebagai kepemilikan parkir

(6)

Ketentuan mengenai format, ukuran dan bentuk Kartu atau Stiker Parkir Berlangganan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7)

Biaya pengadaan setiap kartu atau stiker secara langsung dibebankan kepada pemohon yang pembayarannya dilakukan melalui petugas yang ditunjuk dengan alat bukti pembayaran;

(8)

Biaya pengadaan kartu atau stiker melalui Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penggantian pembayaran pengadaan kartu atau stiker oleh pemohon disetorkan kepada Kas Daerah melalui petugas yang ditunjuk.

 

 

 

 

(1)

Setiap pengguna jasa Parkir wajib menunjukkan Kartu Parkir Berlangganan yang masih berlaku kepada Juru Parkir.

(2)

Dalam hal pengguna Jasa Parkir tidak dapat menunjukkan Kartu Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa Parkir wajib membayar retribusi Parkir sesuai tarif yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Kartu Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hilang, Pengguna Jasa Parkir dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu Parkir Berlangganan kepada Dinas.

(2)

Pengajuan permohonan penggantian Kartu Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

 

a.

mengisi formulir permohonan;

 

b.

membayar biaya pembuatan kartu parkir berlangganan atau stiker parkir;

 

c.

melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;

 

d.

melampirkan fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan

 

e.

surat tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

 

a.

penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan dan bahu jalan; dan

 

b.

penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Rumija atau daerah pengawasan jalan.

(2)

Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

(3)

Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Parkir yang membentuk sudut 0° (nol derajat) menurut arah lalu lintas.

(4)

Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum yang dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (Sembilan puluh derajat), dan disesuaikan dengan lebar jalan efektif yang dapat dilewati oleh kendaraan bermotor pada 2 (dua) sisi jalan yang berlawanan arah

 

 

 

 

(1)

Pola Parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.

(2)

Jalan yang diperbolehkan untuk Parkir harus dilengkapi dengan rambu rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.

(3)

Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat Parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka parkir atau tanda lain.

 

 

 

 

(1)

Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

(2)

Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

(3)

Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

(4)

Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan. Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

(5)

Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan diarahkan kekanan jalan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran.

(2)

Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran menugaskan Petugas Parkir pada Tempat Khusus Parkir.

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat menunjuk serta memberi Izin pada Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha untuk mengelola Tempat Khusus Parkir dengan perjanjian kerjasama.

(2)

Badan Usaha yang mengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan Hukum.

(3)

Format penunjukan dan perjanjian kerjasama Pengelolaan Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Usaha yang mengelola Tempat Khusus Parkir wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

(2)

Badan Usaha yang mengajukan izin pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Terkait;

(3)

Badan usaha wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat kesanggupan:

 

a.

untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Kendaraan beserta kelengkapannya;

 

b.

untuk menjaga kelestarian lingkungan;

 

c.

keamanan, ketertiban dan kelancaran Kendaraan beserta kelengkapannya;

 

d.

untuk menyediakan Petugas Parkir;

 

e.

untuk memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah; dan

 

f.

untuk mencetak Karcis Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan pejabat yang ditunjuk kemudian diporporasi.

 

 

 

 

 

Standarisasi Pengelolaan Tempat Parkir meliputi:

a.

standarisasi pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

b.

standarisasi pengelolaan Tempat Khusus Parkir.

 

 

 

 

(1)

Standarisasi pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

 

a.

jaminan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

 

b.

mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;

 

c.

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

 

d.

tidak menggunakan fasilitas Pejalan Kaki; dan

 

e.

memberi ruang bagi pejalan kaki untuk memudahkan melakukan aktivitasnya.

(2)

Standarisasi pengelolaan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

 

a.

menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;

 

b.

melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;

 

c.

memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;

 

d.

menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;

 

e.

memberikan tanda bukti parkir dan tempat parkir; dan

 

f.

mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

 

a.

kebutuhan ruang parkir;

 

b.

persyaratan satuan ruang parkir;

 

c.

komposisi peruntukkan;

 

d.

alinyemen;

 

e.

kemiringan;

 

f.

ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;

 

g.

alat penerangan;

 

h.

sirkulasi kendaraan;

 

i.

fasilitas pemadam kebakaran; dan

 

j.

fasilitas pengaman dan keselamatan.

(4)

Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

 

a.

konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b.

ramp up dan ramp down;

 

c.

sirkulasi udara;

 

d.

radius putar; dan

 

e.

jalur keluar darurat yang ditunjukkan dengan rambu-rambu dan tanda­ tanda lainnya.

(5)

Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati untuk gedung parkir, taman dan pelataran yang berada di jalan Kabupaten.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Tempat Parkir Tidak Tetap dilakukan oleh Dinas dengan menugaskan Juru Parkir dengan Surat Penugasan;

(2)

Dinas dapat menugaskan Petugas Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap dengan memberikan Surat Penugasan;

(3)

Juru Parkir tidak Tetap Wajib memberikan karcis parkir yang telah diporporasi kepada pengguna tempat parkir.

(4)

Waktu pelayanan penyelenggaraan parkir tidak tetap disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan parkir.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap petugas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib memperoleh surat penugasan dari penyelenggara.

(2)

Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

 

a.

identitas Petugas Parkir;

 

b.

lokasi penugasan;

 

c.

besaran Gaji;

 

d.

jangka Waktu Penugasan;

 

e.

tugas dan Kewajiban.

(3)

Masa berlaku penugasan petugas parkir paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi.

(4)

Format surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V.

 

 

 

 

(1)

Petugas Parkir terdiri atas:

 

a.

koordinator juru parkir; dan

 

b.

Juru parkir.

(2)

Untuk ditugaskan sebagai koordinator juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 

a.

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;

 

b.

berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

 

c.

berkewarganegaraan Indonesia;

 

d.

pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;

 

e.

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun.

(3)

Untuk ditugaskan sebagai juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 

a.

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;

 

b.

berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

 

c.

berkewarganegaraan Indonesia;

 

d.

berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

 

 

 

 

 

Petugas Parkir yang penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima:

a.

penghasilan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

b.

besaran penghasilan Petugas Parkir diatur di dalam Surat Keputusan Bupati;

c.

petugas Parkir Wajib melaksanakan tugas yang tertuang dalam Surat Penugasan Petugas Parkir.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Parkir di Daerah dilaksanakan oleh Dinas secara rutin setiap 6 (enam) kali dalam setahun.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

(3)

Anggaran pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(4)

Tim Pengawasan Parkir ditetapkan di dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

Dinas melaksanakan Pembinaan terhadap Pengelolaan dan penataan Parkir yang meliputi:

a.

memberikan pedoman teknis penyelenggaraan perparkiran;

b.

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

c.

bimbingan perencanaan teknis;

d.

sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan

e.

pembinaan teknis kepada penyelenggara Parkir.

 

 

 

 

Pemberian pedoman teknis penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh Dinas kepada Juru Parkir dan/atau Petugas Parkir paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

(1)

Bimbingan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(2)

Bimbingan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:

 

a.

pengelola parkir;

 

b.

badan usaha;

 

c.

instansi pemerintah; dan

 

d.

masyarakat.

 

 

 

 

Sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

(1)

Pembinaan teknis kepada Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara layanan perpakiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran.

(3)

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis Penyelenggara Parkir di Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Orang atau Badan Usaha Pengelola Parkir yang tidak melaksanakan ketentuan penyelenggaraan perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, diberikan peringatan secara lisan dan tertulis.

(2)

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(3)

Apabila setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis, Penyelenggara Parkir tidak menindaklanjuti, maka dilakukan:

 

a.

pemberhentian sebagai petugas/juru parkir;

 

b.

pencabutan sementara pengelolaan parkir;

 

c.

pencabutan tetap pengelolaan parkir; dan/atau

 

d.

denda administratif.

 

 

 

 

(1)

Petugas parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dikenakan sanksi administrasi,

(2)

Bagi Pengguna jasa/pemilik/dan/atau pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) dikenakan tindakan penggembokkan, penderekkan, penggembosan, pemindahan atau dengan cara dan sarana lain yang dibutuhkan guna untuk penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran dan denda administratif.

(3)

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Petugas Parkir tanpa surat dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(4)

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), sebagai berikut:

 

a.

untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

 

b.

kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan lebih sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KARIMUN,
ttd.
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
ttd.
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 79