Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor: 4 Tahun 2017

Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
 
TENTANG
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
 
 
 
 
 

Menimbang

a.
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
b.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dalam Peraturan Bupati.
 
 
 
 
 

Mengingat

1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/B);
9.
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/B);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
11.
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 50/D).
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR.
 
 
 
 
 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir diubah sebagai berikut:
 
 
 
 
 
1.
Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 1
 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
 
1.
Daerah adalah Kabupaten Jombang.
 
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
 
3.
Bupati adalah Bupati Jombang.
 
4.
Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
 
5.
Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
 
6.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 
7.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 
8.
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 
9.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 
10.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 
11.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 
12.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 
13.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 
14.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 
15.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 
16.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 
17.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 
18.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 
19.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 
20.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 
21.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 
22.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 
23.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 
24.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 
25.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 
26.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 
 
 
 
 
2.
Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 2
 
(1)
Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor wajib mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
 
(2)
Apabila orang pribadi atau badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mengukuhkan orang pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.
 
 
 
 
 
3.
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 3
 
(1)
Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD.
 
(2)
NPWPD berlaku sejak tanggal diterbitkan.
 
 
 
 
 
4.
Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 4
 
(1)
Pajak Parkir dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.
 
(2)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
 
(3)
Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya, menggunakan SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri.
 
(4)
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 
 
 
 
 
5.
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 5
 
(1)
Setiap Wajib Pajak wajib membuat SPTPD pada setiap akhir bulan.
 
(2)
Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan pajaknya kepada Pemerintah Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari, bulan berikutnya.
 
(3)
Dalam membuat/mengisi SPTPD Wajib Pajak sekurang­-kurangnya memberikan keterangan:
 
 
a.
data Wajib Pajak;
 
 
b.
alamat Wajib Pajak;
 
 
c.
jenis usaha;
 
 
d.
peralatan yang digunakan;
 
 
e.
jumlah omzet dan pajak terutangnya; dan
 
 
f.
fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran.
 
 
 
 
 
6.
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 6
 
(1)
Badan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi atas setiap SPTPD dan SSPD Wajib Pajak parkir.
 
(2)
Atas dasar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata terdapat tidak atau kurang bayar atau kurang bayar tambahan karena salah tulis, salah hitung dan kena bunga atau denda, Badan menerbitkan SKPDKS dan/atau SKPDKBT.
 
(3)
Wajib Pajak menerima SKPDKB dan/atau SKPDKBT dan membayar pajak terutang sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
 
 
 
 
 
7.
Ketentuan Pasal 7 ayat (4), ayat (6) dan ayat (9) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 7
 
(1)
Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
 
(2)
Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
 
(3)
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
 
(4)
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Badan Pendapatan Daerah.
 
(5)
Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 (dua) persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
 
(6)
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Badan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 (dua) persen setiap bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
 
(7)
Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan mangajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
 
(8)
Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan fotocopy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
 
(9)
Badan Pendapatan Daerah mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada Wajib Pajak.
 
(10)
Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun pajak berjalan.
 
(11)
Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak.
 
(12)
Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
 
(13)
Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
(14)
Tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 
 
 
 
 
8.
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 9
 
(1)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan fotocopy SPTPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
 
(2)
Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
(3)
Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.
 
 
 
 
 
9.
Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 10
 
(1)
Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 
(2)
Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk:
 
 
a.
pemeriksaan lengkap; dan/atau
 
 
b.
pemeriksaan sederhana.
 
(3)
Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
 
(4)
Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
 
 
 
 
 
10.
Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
 
 
 
 
 
 
Pasal 15
 
Badan Pendapatan Daerah mencatat SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dalam buku menurut jenis pajak.
 
 
 
 
 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
 
 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.
 
Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI JOMBANG,
dto.
NYONO SUHARLI WIHANDOKO
 
Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,
dto.
ITA TRIWIBAWATI
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 4/B
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.