Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor: 23 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan regulasi serta situasi dan kondisi yang ada;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4.

Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

5.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8.

Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.

9.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

 

 

 

 

(1)

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa.

(2)

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

(1)

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa.

(2)

Pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme APBDesa.

(3)

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagian dari hasil pajak daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

(2)

Penghitungan bagian dari hasil pajak daerah pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan target pada APBD tahun anggaran berjalan.

(3)

Apabila terjadi selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan akan diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

(4)

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional.

(5)

Besarnya bagian dari hasil pajak daerah ditentukan oleh variabel realisasi pemungutan PBB, jumlah ketetapan/target PBB, jumlah penduduk dan luas wilayah dengan pembobotan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

Besarnya bagian dari hasil pajak daerah untuk masing-masing desa ditetapkan dengan menggunakan rumus:

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

(7)

Besarnya penerimaan bagian dari hasil pajak daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bagian dari hasil retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.

(2)

Penghitungan bagian dari hasil retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan target pada APBD tahun anggaran berjalan.

(3)

Apabila terjadi selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan akan diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

(4)

Pengalokasian bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional.

 

 

 

 

(5)

Besarnya bagian dari hasil retribusi daerah ditentukan oleh variabel jumlah penduduk dan luas wilayah dengan pembobotan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

Besarnya bagian dari hasil retribusi daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

(7)

Besarnya penerimaan bagian dari hasil retribusi daerah untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga pemerintah daerah dapat menugaskan pemerintah desa.

(2)

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang menjadi lokasi pos retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

(3)

Pemerintah Desa yang diberikan tugas oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga diberikan bagian sebagai berikut:

 

a.

bagi pemerintah desa yang ditugaskan memungut retribusi dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB diberikan bagian dari hasil retribusi paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari realisasi pendapatan hasil pemungutannya; dan

 

b.

bagi pemerintah desa yang ditugaskan memungut retribusi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari diberikan bagian dari hasil retribusi paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari realisasi pendapatan hasil pemungutannya.

(4)

Penghitungan bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan target pada APBD tahun anggaran berjalan.

(5)

Apabila terjadi selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan akan diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

(6)

Pemberian tugas kepada pemerintah desa untuk membantu pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7)

Besarnya penerimaan bagian dari hasil pelaksanaan pemungutan retribusi daerah untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2)

Pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap.

 

 

 

 

(1)

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dipergunakan dalam program dan kegiatan dalam kelompok belanja langsung.

(2)

Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik.

 

 

 

 

 

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

 

 

 

 

 

(1)

Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.

(2)

Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 14 Juli 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGA

 

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

BUDI MARTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 23