Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor: 17 Tahun 2017

 

 

 

a.

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016;

b.

bahwa guna menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok, NPHD antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase 2 (WISM-2) Nomor: AMA-35/PHD-57/PK/2016 tanggal 25 Oktober 2016, Surat Edaran Gubernur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/0444 tanggal 12 Januari 2017 perihal Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Surat dari Dinas Kesehatan nomor 900/914/TU.3 tanggal 17 Februari 2017 perihal permohonan perbup mendahului perubahan, Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja nomor 910/36/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal usulan tambahan gaji pegawai 2017, Surat dari Dinas Sosial nomor 460/47/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal usulan tambahan anggaran untuk Pengelolaan Taman Bhakti Pertiwi dan monumen Radio Playen., Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang nomor 913/022 tanggal 30 Januari 2017 perihal usulan tambahan gaji, Surat dari Dinas Kebudayaan nomor 913/016 tanggal 23 Januari 2017 perihal pergeseran Peraturan Bupati yang menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan sebagai dinas baru masih terdapat kekurangan untuk pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan sarana prasarana perkantoran, surat nomor 912/042 tanggal 7 Februari 2017 perihal keberatan pembayaran rekening listrik, surat nomor 300/008 tanggal 12 Januari 2017 perihal permohonan tambahan dana, Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 900/159 tanggal 8 Februari 2017 perihal tambahan anggaran belanja listrik tahun 2017, Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika nomor 900/036 tanggal 24 Januari 2017 perihal usulan penambahan gaji, Surat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nomor 900/058 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan tambahan anggaran, Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan nomor 050/68 tanggal 30 Januari 2017 perihal usulan tambahan gaji pegawai 2017, Surat dari Camat Patuk nomor 900/033 perihal permohonan tambahan anggaran belanja tidak langsung, Surat dari Camat Karangmojo nomor 900/26 perihal usulan permohonan penambahan tunjangan jabatan, Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu nomor 188/182/III/2017 perihal Permohonan Konsinyering Perubahan Peraturan Perijinan, dan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor 050/0122 perihal Permohonan Tambahan Anggaran;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 15);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 14);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);

13.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 112);

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

 

 

 

 

2.

Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

 

 

 

3.

Lampiran II pada Dinas Kesehatan diubah pada Kegiatan Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan, Kegiatan Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Perorangan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja dan Usia Lanjut, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Kegiatan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kegiatan Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat, Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Survailans Dan Imunisasi, Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan Kesehatan Dan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

4.

Lampiran II pada Satuan Polisi Pamong Praja diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

5.

Lampiran II pada Dinas Sosial diubah pada Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

6.

Lampiran II pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

7.

Lampiran II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah pada Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

8.

Lampiran II pada Dinas Komunikasi dan Informatika diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

9.

Lampiran II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diubah pada Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

10.

Lampiran II pada Dinas Kebudayaan diubah pada Belanja Tidak Langsung, dan pada Kegiatan Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi, Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, dan Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

11.

Lampiran II pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

12.

Lampiran II pada Dinas Kelautan dan Perikanan diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

13.

Lampiran II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah pada Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

14.

Lampiran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Pendapatan, Belanja Tidak Langsung, dan Penerimaan Pembiayaan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

15.

Lampiran II pada Kecamatan Karangmojo diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

16.

Lampiran II pada Kecamatan Patuk diubah pada Belanja Tidak Langsung, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

 

 

 

17.

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 17