Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor: 265 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap, maka Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

b.

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan, dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan, dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 161);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 163);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 164);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 162);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

 

 

 

 

 

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS, DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN, DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

4.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

6.

Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.

7.

Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

a.

Bentuk Empat Persegi Panjang.

b.

Ukuran:

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis Terminal di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

a.

Bentuk Empat Persegi Panjang;

b.

Ukuran:

 

c.

Warna dan Seri Karcis:

 

-

Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Untuk Menaikkan dan Menurunkan Penumpang:

 

 

1)

Bus Besar, Warna Merah Seri A Nominal Rp2.000,-

 

 

2)

Bus Sedang, Warna Putih Seri B Nominal Rp1.500,-

 

 

3)

Bus Kecil, Warna Orange Seri C Nominal Rp1.000,-

 

 

4)

Angkudes Dengan Jadwal Tetap dan Teratur, Warna Biru Seri D Nominal Rp1.000,-

 

 

5)

Angkudes/Angkot Tidak Dengan Jadwal, Warna Hijau Seri E Nominal Rp500,-

 

-

Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan:

 

 

1)

Bus Besar, Warna Merah Seri F Nominal Rp2.000,-

 

 

2)

Bus Sedang, Warna Putih Seri G Nominal Rp1.500,-

 

 

3)

Bus Kecil, Warna Orange Seri H Nominal Rp1.000,-

 

 

4)

Angkudes Dengan Jadwal Tetap dan Teratur, Warna Biru No. Seri I Nominal Rp1.000,-

 

 

5)

Angkudes/Angkot Tidak Dengan Jadwal, Warna Hijau Seri J Nominal Rp500,-

 

-

Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Sepeda Motor, Warna Putih Seri K Nominal Rp2.000,-

 

-

Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Mobil, Warna Kuning Seri L Nominal Rp3.000,-

 

-

Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Inap Roda 4, Warna Kuning Seri M Nominal Rp5.000,-

 

-

Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Inap Roda 6 atau Lebih, Warna Merah Seri N Nominal Rp10.000,-

 

-

Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Inap Roda 2, Warna Putih Seri O Nominal Rp4.000,-

 

-

Pemanfaatan Fasilitas Penunjang MCK/Toilet, Warna Hijau Seri P Nominal Rp1.000,-

 

-

Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Tempat Istirahat Awak Kendaraan, Warna Biru Seri Q Nominal Rp10.000,-

 

-

Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Pencucian Kendaraan:

 

 

1)

Bus Kecil, Warna Orange Seri R Nominal Rp5.000,-

 

 

2)

Bus Sedang, Warna Putih Seri S Nominal Rp7.500,-

 

 

3)

Bus Besar, Warna Merah Seri T Nominal Rp10.000,-

 

 

 

 

 

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Terminal di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

a.

Bentuk Empat Persegi Panjang.

b.

Ukuran:

 

 

 

 

 

 

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

a.

Bentuk Empat Persegi Panjang.

b.

Ukuran karcis:

 

c.

Warna, Nomor dan Seri Karcis:

 

-

Retribusi Pelayanan Jasa Dermaga Untuk Bertambat:

 

 

1)

GT. 1 s/d GT. 3, Warna Putih Seri A1 Nominal Rp1.500,-

 

 

2)

GT. 4 s/d GT. 5, Warna Putih Seri A2 Nominal Rp2.000,-

 

 

3)

GT. 6 s/d GT. 7, Warna Putih Seri A3 Nominal Rp3.000,-

 

-

Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan (Orang), Warna Putih Seri B Nominal Rp1.000,-

 

-

Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Becak), Warna Putih Seri C Nominal Rp500,-

 

-

Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Sepeda Motor), Warna Kuning Seri D Nominal Rp1.000,-

 

-

Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Mobil Sedan, Pick Up dan Sejenisnya), Warna Kuning Seri E Nominal Rp2.000,-

 

-

Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Mobil Bus Sedang dan Sejenisnya), Warna Kuning Seri F Nominal Rp3.000,-

 

-

Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Mobil Bus Besar dan Sejenisnya), Warna Kuning Seri G Nominal Rp4.000,-

 

-

Retribusi MCK/Toilet, Warna Hijau Seri H Nominal Rp1.000,-

 

-

Retribusi Penitipan Kendaraan Sepeda Motor, Warna Hijau Seri I Nominal Rp3.000,-

 

 

 

 

 

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

a.

Bentuk Empat Persegi Panjang.

b.

Ukuran:

 

 

 

 

 

 

Bentuk, Ukuran Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Trayek di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut:

a.

Bentuk Empat Persegi Panjang.

b.

Ukuran:

 

 

 

 

 

 

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

 

 

 

 

 

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap dicetak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap hanya berlaku di wilayah Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

Sebelum dipergunakan seluruh Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 10 diporporasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

 

(1)

Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.

(3)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:

 

a.

menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b.

membakar, mengubur atau menghancurkan benda Karcis Retribusi dengan alat penghancur;

 

c.

membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;

 

d.

membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

e.

melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Jasa Pelabuhan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI CILACAP,

ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

 

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

ttd.

FARID MA’RUF

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 265