Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor: 20 Tahun 2012

 

 

 

 

 

a.

bahwa ketentuan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2012;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

13.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Ciamis;

4.

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis;

6.

Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah segala sesuatu yang menjadi sarana tempat rekreasi dan olahraga;

7.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

8.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

10.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

12.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengelolaannya, tempat rekreasi dan olahraga dibagi dalam:

1.

Tempat rekreasi yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah:

 

a.

Obyek Wisata Pantai Pangandaran;

 

b.

Obyek Wisata Pantai Batuhiu;

 

c.

Obyek Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon;

 

d.

Obyek Wisata Pantai Batukaras;

 

e.

Obyek Wisata Situs Karangkamulyan;

 

f.

Obyek Wisata Pantai Karapyak;

 

g.

Obyek Wisata Pantai Madasari;

 

h.

Obyek Wisata Karang Tirta;

 

i.

Obyek Wisata Keusikluhur;

 

j.

Obyek Wisata Geger Bentang Cipanas Cikupa;

 

k.

Obyek Wisata Situs Gunung Susuru;

 

l.

Obyek Wisata Adat Kampung Kuta;

 

m.

Obyek Wisata Astana Gede Kawali;

 

n.

Obyek Wisata Cibubuhan;

 

o.

Obyek Wisata Situwangi;

 

p.

Obyek Wisata Urug Kasang;

 

q.

Obyek Wisata Situs Gunung Padang;

 

r.

Obyek Wisata Gua Donan.

2.

Tempat Rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah yaitu Objek Wisata Situ Lengkong Panjalu.

3.

Selain Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Pemerintah Daerah juga mengelola Tempat Olahraga khusus yaitu Kolam Renang Tirta Winaya.

 

 

 

 

(1)

Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan 2 dibuka setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

(2)

Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, dibuka setiap hari dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

(3)

Untuk menjaga kebersihan air Kolam Renang Tirta Winaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, setiap minggu sore diadakan pengurasan.

(4)

Untuk obyek wisata Cukang Taneuh/Green Canyon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c, dibuka setiap hari dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, kecuali hari Jum’at dibuka dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.

 

 

 

 

 

(1)

Tempat Rekreasi Kelas I harus memenuhi persyaratan sarana pokok:

 

a.

daya tarik wisata (sumber daya wisata);

 

b.

aksebilitas dan transportasi;

 

c.

Tempat pelayanan makan minum;

 

d.

air bersih;

 

e.

Listrik;

 

f.

lahan parkir.

(2)

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tempat Rekreasi Kelas I juga harus memenuhi persyaratan sarana penunjang:

 

a.

akomodasi;

 

b.

komunikasi (telepon);

 

c.

fasilitas ibadah;

 

d.

fasilitas kesehatan;

 

e.

pelayanan MCK;

 

f.

pemandu wisata;

 

g.

Pusat Informasi Pariwisata;

 

h.

rekreasi dan hiburan umum;

 

i.

cinderamata;

 

j.

agen atau cabang biro perjalanan;

 

k.

angkutan wisata;

 

l.

museum;

 

m.

jalan lingkungan;

 

n.

pintu gerbang (Toll Gate);

 

o.

keselamatan dan pengamanan.

(3)

Dari 15 (lima belas) macam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang harus dipenuhi paling sedikit 10 macam.

(4)

Tempat Rekreasi kelas II diwajibkan memenuhi persyaratan sarana pokok:

 

a.

daya tarik wisata (sumber daya wisata);

 

b.

aksesibilitas dan transportasi;

 

c.

tempat pelayanan makan minum;

 

d.

air bersih;

 

e.

listrik;

 

f.

lahan parkir yang memadai.

 

 

 

 

 

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) klasifikasi Tempat Rekreasi sebagai berikut:

a.

Tempat Rekreasi Kelas I

 

1.

Obyek Wisata Pantai Pangandaran;

 

2.

Obyek Wisata Pantai Batu Hiu;

 

3.

Obyek Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon;

 

4.

Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu;

 

5.

Obyek Wisata Pantai Batu Karas.

b.

Tempat Rekreasi Kelas II

 

1.

Obyek Wisata Gua Donan;

 

2.

Obyek Wisata Situs Karangkamulyan;

 

3.

Obyek Wisata Astana Gede Kawali;

 

4.

Obyek Wisata Geger Bentang Cipanas Cikupa;

 

5.

Obyek Wisata Pantai Karapyak;

 

6.

Obyek Wisata Pantai Madasari;

 

7.

Obyek Wisata Keusikluhur;

 

8.

Obyek Wisata Pantai Karang Tirta;

 

9.

Obyek Wisata Cibubuhan;

 

10.

Obyek Wisata Situ Wangi Kawali;

 

11.

Obyek Wisata Situs Gunung Susuru;

 

12.

Obyek Wisata Adat Kampung Kuta;

 

13.

Obyek Wisata Urug Kasang;

 

14.

Obyek Wisata Situs Gunung Padang.

 

 

 

 

 

(1)

Klasifikasi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

(2)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Kelas I sebesar Rp2.500,-/orang

 

b.

Kelas II sebesar Rp1.800,-/orang

 

c.

Kendaraan bermotor pada Obyek Tempat Rekreasi Kelas I dikenakan tarif retribusi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Kendaraan bermotor pada Obyek Tempat Rekreasi Kelas II dikenakan tarif retribusi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Pemakaian Kolam Renang dikenakan tarif retribusi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Body Rafting/papalidan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp15.000,-/paket dengan kapasitas penumpang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

(3)

Besarnya tarif retribusi untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d sudah termasuk retribusi untuk penumpang.

 

 

 

 

Klasifikasi pembayaran retribusi tempat rekreasi:

a.

Tempat Rekreasi dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan tarif Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c.

b.

Tempat Rekreasi dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan tarif Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf d.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada setiap Tempat Rekreasi dan Olahraga atau disetiap Obyek Wisata yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis.

(2)

Atas penerimaan pungutan retribusi, Petugas Pemungut Tempat Rekreasi dan Olahraga atau disetiap Obyek Wisata yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk karcis.

(3)

Bentuk karcis dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Petugas Pemungut retribusi paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara bruto ke Bendahara Penerimaan Pembantu dengan menggunakan tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2)

Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(3)

Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 3 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank BJB setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari tarif perseorangan.

(2)

Pemberian keringanan dan/atau pembebasan retribusi dapat diberikan pada lembaga/dinas instansi terkait yang bertugas atau melakukan studi di lokasi wisata, serta Pengusaha Jasa Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki kelengkapan surat perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan atas dasar pengajuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(4)

Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

Lampiran I sampai dengan IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) sampai (3), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

(1)

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(2)

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

 

 

 

 

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2012
BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd.
H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd.
H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012 NOMOR 20