Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor: 46 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha pada Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Blitar;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017) Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

10.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

3.

Bupati adalah Bupati Blitar.

4.

Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

6.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

8.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

11.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

12.

Petugas adalah personil yang bertugas memungut retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Retribusi Daerah pada Dinas terdiri atas:

 

a.

Retribusi Pemakaian Alat-Alat dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan Spesimen Penyakit Hewan;

 

b.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

 

c.

Retribusi Rumah Potong Hewan; dan

 

d.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Benih Ikan.

(2)

Rincian lebih lanjut mengenai tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pemakaian Alat-Alat dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan Spesimen Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipungut pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pada waktu jam kerja yaitu pukul 07.00 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

(2)

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipungut langsung pada saat setelah proses lelang selesai.

(3)

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipungut setelah pelayanan.

(4)

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipungut pada waktu penjualan .

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2)

Dalam hal pelayanan berada di Kantor Dinas, hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

(3)

Dalam hal pelayanan berada di luar Kantor Dinas, hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Daerah menggunakan SKRD atau karcis.

(2)

SKRD diterbitkan oleh Dinas.

(3)

Karcis diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

(4)

Bukti pembayaran Retribusi Daerah diserahkan setelah Wajib Retribusi selesai mendapatkan pelayanan.

(5)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur yang berisi identitas, jenis, dan volume atau frekuensi pelayanan beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

(6)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap tiga:

 

a.

lembar pertama untuk Wajib Retribusi;

 

b.

lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Dinas; dan

 

c.

lembar ketiga untuk Petugas.

(7)

Format Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(8)

Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap Wajib Retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan penagihan.

(2)

Penagihan dilaksanakan melalui prosedur:

 

a.

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, kepada Wajib Retribusi akan diberikan surat tagihan; dan

 

b.

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

(3)

Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

(3)

Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan .

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

 

a.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;

 

b.

daftar umum piutang retribusi;

 

c.

surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan/atau

 

d.

keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

(5)

Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.

(6)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.

(7)

Berdasarkan usulan Kepala Dinas, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati.

(2)

Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

 

a.

fotokopi perhitungan SKRD;

 

b.

fotokopi identitas dapat berupa KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga atau identitas lain; dan

 

c.

alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diketahui Kepala Desa dan/atau Instansi lain yang terkait.

(3)

Alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan pengurangan , keringanan dan/atau pembebasan retribusi pada ayat (2) huruf c antara lain:

 

a.

terjadinya bencana alam;

 

b.

terjadi wabah penyakit hewan menular; dan

 

c.

Wajib Retribusi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau Instansi lain yang terkait.

(4)

Dinas wajib melakukan verifikasi terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi Daerah.

(5)

Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan atas nama Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah.

(6)

Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(7)

Keputusan atas permohonan keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:

 

a.

mengabulkan/menerima secara keseluruhan;

 

b.

mengabulkan/menerima sebagian; atau

 

c.

menolak.

(8)

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 November 2018
BUPATI BLITAR
ttd.
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd.
TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR