Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor: 5 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);

10.

Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bintan;

2.

Bupati adalah Bupati Bintan;

3.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;

4.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;

5.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan;

6.

Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan;

7.

Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

8.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

10.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

11.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa;

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa;

14.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

15.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

16.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran;

17.

Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim PTPD adalah Tim di tingkat Kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa;

18.

Indeks kemahalan kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;

19.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam pengalokasian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a.

Menjadi pedoman /acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembagian pagu Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang berlaku,

b.

Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaaan Alokasi Dana Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Pengalokasian dan Penyaluran BHPRD;

b.

Prioritas penggunaan BHPRD;

c.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan BHPRD;

d.

Sanksi administratif;

e.

Pembinaan dan Pengawasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian Dana BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai Dana BHPRD Minimal; dan

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa masing-masing disebut sebagai BHPRD Proporsional.

(2)

Rumus perhitungan besaran jumlah alokasi BHPRD setiap desa sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian BHPRD proporsional setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus variable tertentu;

(2)

variable tertentu perhitungan Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

jumlah penduduk sebesar 25%;

 

b.

jumlah penduduk miskin sebesar 25%;

 

d.

tingkat kesulitan geografis sebesar 15%;

 

f.

Jumlah Pendapatan asli desa sebesar 10%

(3)

Rumus perhitungan Nilai Bobot Desa setiap desa sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

(4)

Rumusan perhitungan Besaran BHPRD Proporsional setiap desa sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran alokasi Dana BHPRD setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan produktif, membuka lapangan usaha baru, lapangan kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki sertifikasi dan daya saing;

(2)

Penggunaan BHPRD untuk membiayai belanja program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan lokal skala desa dan berdasarkan hak asal usul desa masing-masing pada bidang:

 

a.

Pembangunan desa;

 

b.

Pembinaan kemasyarakatan;

 

c.

Pemberdayaan masyarakat; dan

 

d.

Kegiatan yang dibiayai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BHPRD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;

(2)

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3)

Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

BHPRD disalurkan setelah APBDesa disahkan;

(2)

Permohonan penyaluran BHPRD wajib diajukan tepat waktu yaitu awal bulan pada setiap awal triwulan;

(3)

Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran BHPRD kepada Bupati melalui PTPD Kecamatan dengan melampirkan persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi;

(4)

Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan kesesuaian dengan peraturan penyaluran BHPRD serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan;

(5)

Hasil verifikasi Tim TPPD Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;

(6)

Apabila berkas kelengkapan pengajuan desa tidak lengkap dan sesuai, Tim PTPD Kecamatan berkewajiban untuk mengembalikan ke Desa dan melaporkan kepada DPMD Kabupaten Bintan;

(7)

setelah lengkap dan sesuai Kepala Desa meneruskan proses penyaluran ke DPMD;

(8)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melengkapi persyaratan, Kepala Desa melalui Bendahara Desa meneruskan permohonan penyaluran BHPRD ke DPMD untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran BHPRD;

(9)

DPMD meneliti kelengkapan dan kesesuaian Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana dimaskud dalam ayat (8) serta mewajibkan mengarsipkan persyaratan;

(10)

Apabila berkas kelengkapan pengajuan tidak lengkap dan sesuai, DPMD berkewajiban untuk mengembalikan ke desa;

(11)

Setelah lengkap dan sesuai DPMD meneruskan proses penyaluran ke BKAD;

(12)

Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap melalui 2 (dua) triwulan, yaitu:

 

a.

Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari;

 

b.

Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan September.

(13)

proses penyaluran BHPRD di BKAD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD setelah persyaratan dilengkapi dan telah diverifikasi oleh petugas verifikasi belanja PPKD;

(14)

format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (8) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk penyaluran BHPRD Tahap I, yaitu:

 

a.

Pakta Integritas (bermaterai) dan fotocopy rangkap 2;

 

b.

Pernyataan Kepal Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai) dan fotocopy rangkap 2;

 

c.

laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;

 

d.

surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 2;

 

e.

melampirkan dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;

 

f.

Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

 

g.

Dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;

 

h.

Fotocopy buku rekening desa; dan

 

i.

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;

(2)

Arsip kelengkapan penyaluran di Kecamatan pada tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) adalah wajib ada di Kecamatan diantaranya adalah:

 

a.

fotocopy surat permohonan penyaluran triwulan I;

 

b.

fotocopy Pakta Integritas;

 

c.

fotocopy pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD;

 

d.

fotocopy Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;

 

e.

dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan triwulan sebelumnya;

(3)

Persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk penyaluran BHPRD tahap II, yaitu:

 

a.

Laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD triwulan sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;

 

b.

Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD triwulan sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 2;

 

c.

Laporan realisasi penyerapan BHPRD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan sebelumnya. d.Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;

 

e.

dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD triwulan sebelumnya, lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut; dan

 

f.

fotocopy buku rekening desa apabila ada perubahan.

(4)

Kelengkapan arsip Kecamatan pada penyaluran tahap II antara lain:

 

a.

fotocopy surat permohonan penyaluran tahap II;

 

b.

fotocopy pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD

 

c.

fotocopy Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;

 

d.

dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh BHPRD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) untuk penyaluran BHPRD tahap I, yaitu:

 

a.

surat pengantar dari Camat;

 

b.

paksa Integritas (bermaterai) dan fotocopy rangkap 1;

 

c.

pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD (bermaterai) dan fotocopy rangkap 1;

 

d.

laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;

 

e.

surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 1;

 

f.

Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

 

g.

dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;

 

h.

fotocopy buku rekening desa;

 

i.

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan

 

j.

Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.

(2)

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) untuk penyaluran BHPRD tahap II, yaitu:

 

a.

surat pengantar dari Camat;

 

b.

laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;

 

c.

surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 1;

 

d.

laporan realisasi penyerapan BHPRD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan sebelumnya;

 

e.

laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;

 

f.

fotocopy buku rekening desa apabila ada perubahan; dan

 

g.

Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Persyaratan untuk penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk penyaluran BHPRD triwulan I, oleh BKAD adalah Surat Permohonan Penyaluran BHPRD Triwulan I dilampirkan persyaratan, yaitu:

 

a.

surat pengantar dari DPMD;

 

b.

Pakta Integritas (bermaterai);

 

c.

pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);

 

d.

laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;

 

e.

Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai);

 

f.

fotocopy buku rekening desa;

 

g.

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;

 

h.

Berita Acara Verifikasi Kecamatan; dan

 

i.

Rekomendasi DPMD.

(2)

Persyaratan untuk penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk penyaluran BHPRD Triwulan II, yaitu:

 

a.

surat pengantar dari DPMD;

 

b.

pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);

 

c.

laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;

 

d.

Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai);

 

e.

fotocopy buku rekening desa;

 

f.

Berita Acara Verifikasi Kecamatan; dan

 

g.

Rekomendasi DPMD.

(3)

Penyaluran BHPRD dilakukan oleh BKAD melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;

(4)

Bendahara dapat menolak penyaluran BHPRD dan mengembalikan berkas dari DPMD apabila tidak tersedia anggaran dan tidak lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

(5)

Petugas verifikasi PPKD melaksanakan:

 

a.

memeriksa ketersediaan anggaran;

 

b.

memeriksa kesesuaian nilai penetapan BHPRD dengan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan nominatif;

 

c.

memeriksa kelengkapan syarat pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pencairan BHPRD dari RKD dilakukan oleh Bendahara Desa;

(2)

Bendahara Desa membawa rekapitulasi SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan sudah disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;

(3)

Pencairan dana BHPRD dari RKD dilakukan dengan:

 

a.

pengambilan tunai.

 

b.

non tunai atau transfer.

(4)

Pengambilan secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan untuk pengambilan kegiatan swakelola seperti pembayaran upah masyarakat, pembayaran bahan material lokal dan pada belanja lainnya yang langsung diterima oleh masyarakat desa;

(5)

Pengambilan non tunai atau transfer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan untuk pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh penyedia;

(6)

Format Rekapitulasi SPP dan format kelengkapan syarat penyaluran tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BHPRD kepada Bupati melalui Camat dengan Tembusan DPMD setiap tahap;

(2)

Tahapan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BHPRD sebagai berikut:

 

a.

laporan realisasi tahap I (satu) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan April;

 

b.

laporan realisasi tahap II (dua) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan November.

(3)

Laporan realisasi dan penggunaan BHPRD disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, BPKAD, Inspektorat Daerah, DPMD dan Camat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati menunda penyaluran Dana BHPRD dari RKUD ke RKD dalam hal:

a.

Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan ayat (2);

b.

terdapat Sisa Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana BHPRD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditemukan lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat:

 

a.

meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana BHPRD di RKD tersebut;

 

b.

meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2)

Sisa Dana BHPRD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;

(3)

Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

(4)

Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menyalurkan kembali BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:

 

a.

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diterima;

 

b.

sisa dana BHPRD di RKD kurang dari 30% (tiga puluh persen);

 

c.

terdapat pencabutan rekomendasi aparat pengawas fungsional terhadap penundaan penyaluran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan penggunaan Dana BHPRD yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut:

a.

kegiatan yang telah direncanakan, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa yang bersifat keadaan memaksa, seperti kejadian bencana dan sejenisnya;

b.

kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;

c.

Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan sumber dana;

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Proses perubahan BHPRD juga harus melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Kegiatan BHPRD disertai alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(2)

Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh pihak-pihak yang hadir di musyawarah desa dengan melampirkan daftar hadir musyaraah desa;

(3)

Berita acara dikuatkan dengan tandatangan camat untuk mengetahui adanya musyawarah desa tentang perubahan kegiatan BHPRD;

(4)

Perubahan kegiatan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang terdiri dari perangkat daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Keuangan Desa;

(2)

Pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan BHPRD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD;

(3)

Pengawasan ekstern dilakukan oleh Camat, Inspektorat Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020
BUPATI BINTAN
dto.
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
dto.
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 5