Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor: 11 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, banyak keluhan dan keberatan dari wajib retribusi atas besaran tarif pada Retribusi Izin Gangguan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai semangat mendorong iklim investasi di wilayah Kabupaten Bintan;

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 5);

7.

Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 48).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

 

 

 

 

Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga ditetapkan perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut:

a.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan perjanjian Tarif Lingkungan, Luas Tempat Usaha;

b.

Indeks lokasi ditetapkan berdasarkan letak perusahaan yang dibedakan atas Kawasan peruntukan industri dan non industri dengan klasifikasi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan yang dibedakan atas Kawasan peruntukan industri dan non industri dengan klasifikasi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Tarif dibedakan berdasarkan atas Lokasi atau Lingkungan dan Lingkungan Tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

 

1.

Tarif Kawasan Non Industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tarif Kawasan peruntukan Industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI BINTAN,

TTD

ANSAR AHMAD

 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

TTD

LAMIDI

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 11