Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor: 35 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Air Tanah, guna penyesuaiannya perlu dilakukan penghitungan kembali terhadap Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Besaran Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bekasi ditetapkan oleh Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b tersebut di atas, perlu disusun kembali Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah;

d.

untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1);

11.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);

13.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 79).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

2.

Bupati adalah Bupati Bekasi;

3.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

4.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

5.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah;

6.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan mengelola sumber daya energi dan mineral;

7.

Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya;

8.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah termasuk air laut yang berada di darat;

9.

Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah;

10.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

11.

Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan;

12.

Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha;

13.

Izin pengusahaan air tanah adalah untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha;

14.

Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air;

15.

Harga Dasar air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang yang akan dikenakan Pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan Faktor Nilai Air;

16.

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik;

17.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah operasional selama sumur produksi dalam rupiah;

18.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah satu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukkan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya;

19.

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor;

20.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

21.

Subyek Pemakai atau kelompok pemakai air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha;

22.

Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;

23.

Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak ada lagi sesuai dengan peruntukkannya;

24.

Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;

25.

Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah;

26.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran­-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya;

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.

(2)

Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki izin pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya.

(3)

Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air Ikutan/pengeringan (dewatering) dikenakan Nilai Perolehan Air.

(4)

Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (dewatering) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Nilai Perolehan Air dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

jenis Sumber Air Tanah;

 

b.

lokasi Sumber Air Tanah;

 

c.

kualitas Air Tanah;

 

d.

tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

 

e.

volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan untuk penghitungan Nilai Perolehan Air yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:

 

a.

sumber daya alam; dan

 

b.

peruntukkan dan pengolahan.

(3)

Komponen peruntukkan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

jenis sumber air tanah;

 

b.

lokasi sumber air tanah; dan

 

c.

kualitas air tanah.

(4)

Komponen peruntukkan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

 

b.

volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan

 

c.

tingkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

(5)

Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan perbulan sebagai berikut:

 

a.

0 s/d 50 m³;

 

b.

51 s/d 500 m³;

 

c.

501 s/d 1000 m³;

 

d.

1001 m³ - 2500 m³; dan

 

e.

> 2500 m³.

 

 

 

 

(1)

Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

 

a.

ada sumber air alternatif (terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan); dan

 

b.

tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.

(2)

Faktor kualitas air tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

 

a.

kualitas air tanah baik; atau

 

b.

kualitas air tanah tidak baik.

(3)

Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang telah terakreditasi.

 

 

 

 

 

(1)

Komponen peruntukkan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:

 

a.

Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi;

 

 

1)

pemasok air baku;

 

 

2)

perusahaan air minum;

 

 

3)

perusahaan air minum dalam kemasan;

 

 

4)

pabrik es kristal; dan

 

 

5)

pabrik minuman olahan.

 

b.

Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi:

 

 

1)

industri tekstil/garmen/perajutan;

 

 

2)

pabrik makanan olahan;

 

 

3)

hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;

 

 

4)

pabrik kimia;

 

 

5)

tempat Pengolahan Bahan Beton (Batching Plant);

 

 

6)

industri Peternakan, Perikanan;

 

 

7)

pabrik Kertas;

 

 

8)

pabrik cat;

 

 

9)

industri farmasi, kosmetik, toiletries.

 

c.

Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi:

 

 

1)

hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;

 

 

2)

usaha persewaan jasa kantor;

 

 

3)

apartemen dan kampus;

 

 

4)

pabrik es skala kecil;

 

 

5)

agroindustri;

 

 

6)

showroom/dealer kendaraan bermotor;

 

 

7)

industri pengelolahan logam, baja, kawat.

 

d.

Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil meliputi:

 

 

1)

losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/rumah kos;

 

 

2)

tempat hiburan/rekreasi/wisata;

 

 

3)

restoran;

 

 

4)

gudang pendingin;

 

 

5)

pabrik mesin elektronik;

 

 

6)

pencucian kendaraan bermotor;

 

 

7)

jasa pencucian pakaian (laundry).

 

e.

Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi:

 

 

1)

usaha kecil skala rumah tangga;

 

 

2)

rumah makan;

 

 

3)

klinik;

 

 

4)

stasiun pengisian bahan bakar Umum;

 

 

5)

stasiun pengisian bahan bakar Gas;

 

 

6)

stasiun pengisian bahan bakar Elpiji;

 

 

7)

tempat istirahat (rest area);

 

 

8)

rumah sakit.

(2)

Kelompok penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

(3)

Dalam hal terdapat jenis kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelompokannya mengacu dan berpedoman kepada izin yang telah diterbitkan.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya harga dasar Air ditentukan oleh:

 

a.

Harga Air Baku; dan

 

b.

Faktor Nilai Air.

(2)

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

(3)

Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan air tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.

(4)

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

untuk air tanah dalam ditetapkan Rp700,00 (tujuh ratus rupiah)/m³;

 

b.

untuk air tanah dangkal ditetapkan Rp600,00 (enam ratus rupiah)/m³.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

(2)

Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah sebagai berikut:

 

(3)

Komponen peruntukkan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukkan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

 

(4)

Nilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukkan dan pengolaan.

 

 

 

 

(1)

Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen peruntukkan dan Pengelolaan.

(2)

Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen peruntukkan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

(3)

Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah di Wilayah Metropolitan dan Pusat-pusat Pertumbuhan dalam kriteria Faktor Nilai Air Tanah.

 

 

 

 

 

(1)

Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air.

(2)

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b.

(3)

Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.

(4)

Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:

 

(5)

Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh BAPENDA.

(6)

Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke Dinas ESDM.

(7)

Penetapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Dinas ESDM yang mengurusi air tanah untuk ditetapkan.

(8)

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

(3)

Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

 

 

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)

Setiap pemakaian air tanah yang melebihi jumlah debit yang tertuang dalam Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit dikenakan denda kelebihan debit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 

(6)

Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah dengan kelebihan debit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pihak baik dari perorangan maupun Badan usaha yang melakukan pengambilan air tanah melaporkan pengambilan air tanah dalam satuan m³ (meter kubik) yang tercantum dalam meter air kepada perangkat daerah sesuai format laporan bulanan pemakaian air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(2)

Apabila volume pengambilan air tanah sulit diketahui karena pihak yang melakukan pengambilan air tanah tidak memasang meter air, maka penggunaan per bulan ditetapkan dari debit pengambilan air maksimal per hari yang tercantum dalam Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) x jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan.

(3)

Periode pencatatan pengambilan air tanah dilakukan dari tanggal 20 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.

(4)

Penyampaian laporan pengambilan air tanah bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 bulan dimaksud.

(5)

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan 1 (satu) hari setelah tanggal tersebut.

(6)

Penyampaian laporan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:

 

a.

secara langsung ke perangkat daerah;

 

b.

melalui pos;

 

c.

melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir;

 

d.

melalui surat elektronik atau e-mail; dan

 

e.

media pelaporan lainnya.

(7)

Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah pada tanggal yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dikenakan sanksi administrasi.

(8)

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud (7) berupa:

 

a.

Teguran 1 (satu);

 

b.

Teguran 2 (dua) 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran 1 (satu);

 

c.

Teguran 3 (tiga) 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran 2 (dua).

(9)

Dalam hal sampai dengan teguran 3 wajib pajak tetap tidak menyampaikan laporan maka Badan Pendapatan Daerah menyampaikan secara tertulis kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa barat untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

(10)

Apabila meter air dari pompa milik wajib pajak mengalami kerusakan tetapi pemakaian air tanah masih digunakan, maka paling lama 7 hari kerja menyampaikan pemberitahuan hal terjadinya kerusakan kepada Badan Pendapatan Daerah.

(11)

Berdasarkan pemberitahuan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), petugas yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan pengecekan lapangan.

(12)

Hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(13)

Dalam hal pompa air tanah mengalami kerusakan berlaku ketentuan mutatis mutandis sebagaimana ketentuan ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) sehingga mengakibatkan tidak adanya pemakaian air tanah, maka wajib pajak tetap menyampaikan laporan pemakaian air tanah dengan keterangan pemakaian NIHIL.

 

 

 

 

 

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilakukan melalui:

a.

alat elektronik;

b.

alat barcode; dan

c.

alat lainnya yang sejenis.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 25 Juli 2019
BUPATI BEKASI,
Ttd.
EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
ttd.
UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 35