Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor: 24 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak hotel agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Bupati adalah Bupati Bantul.

5.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

6.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

9.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

10.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

11.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

13.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

16.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

24.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

25.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28.

Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendataan objek pajak hotel dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perhotelan.

(2)

Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perhotelan atau kuasanya.

(3)

Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perhotelan atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak daerah.

(4)

Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendaftaran usaha perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(2)

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perhotelan atau kuasanya dengan melampirkan:

 

a.

fotokopi identitas diri;

 

b.

surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

 

c.

surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3)

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4)

Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perhotelan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

 

a.

NPWPD; dan

 

b.

surat pengukuhan wajib pajak daerah.

(5)

Apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha perhotelan tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

(6)

Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(2)

Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.

(3)

SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(4)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(5)

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(6)

Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.

(2)

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3)

Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak hotel, Kepala Badan dapat menerbitkan:

 

a.

SKPDKB dalam hal:

 

 

1.

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak hotel yang terutang tidak atau kurang dibayar;

 

 

2.

apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau

 

 

3.

apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak hotel yang terutang dihitung secara jabatan.

 

b.

SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak hotel yang terutang.

 

c.

SKPDN jika jumlah pajak hotel yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak hotel tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2)

Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.

(3)

Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak hotel tersebut.

(4)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5)

Jumlah pajak hotel yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak hotel ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hotel.

(6)

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:

 

a.

pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

 

b.

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

 

c.

wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2)

Jumlah kekurangan pajak hotel yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak hotel.

(3)

Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Masa pajak hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hotel yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan pajak hotel dilarang diborongkan.

(2)

Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(3)

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak hotel yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran dan penyetoran pajak hotel yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(2)

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.

(3)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak hotel yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak hotel dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4)

Pajak hotel yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Bantul dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul atau melalui bendahara penerimaan BKAD.

(5)

Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)

Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(7)

Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan sebagai berikut:

a.

wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak hotel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

b.

permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak hotel pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

c.

permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

d.

pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hotel yang terutang dalam masa pajak berjalan;

e.

penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;

f.

pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);

g.

perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

 

1)

perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;

 

2)

jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

 

3)

pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

 

4)

bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

 

5)

besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

h.

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

 

1)

perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak hotel terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak hotel terutang yang ditunda;

 

2)

besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak hotel yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan bulan; dan

 

3)

penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i.

terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak hotel terutang yang sama.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak hotel yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Penagihan pajak hotel dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak hotel yang terutang.

(2)

Besarnya pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3)

Pemberian pengurangan pajak hotel sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).

(4)

Tata cara pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang diatur sebagai berikut:

 

a.

permohonan pengurangan pajak hotel yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);

 

b.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak hotel yang terutang;

 

c.

apabila alasan permohonan pengurangan pajak hotel yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak hotel yang terutang;

 

d.

apabila permohonan pengurangan pajak hotel terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan

 

e.

keputusan pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(5)

Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak hotel yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hotel yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)

Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hotel yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3)

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

 

a.

wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

 

b.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

 

c.

hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;

 

d.

keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala badan;

 

e.

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;

 

f.

apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

 

g.

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4)

Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:

 

a.

memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;

 

b.

memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak hotel yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.

(5)

Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

(6)

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

 

 

 

 

 

Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat:

a.

mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b.

mengurangkan atau membatalkan STPD; dan

c.

membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak hotel yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan atau pembatalan pajak hotel yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:

 

a.

wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;

 

b.

surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;

 

c.

dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:

 

 

1.

identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

 

 

2.

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan

 

 

3.

alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

(2)

Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

 

 

 

 

 

(1)

Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.

(2)

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.

(3)

Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel, Kepala Badan memberikan keputusan.

(4)

Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel.

 

 

 

 

 

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hotel, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera:

a.

melakukan pembatalan ketetapan pajak hotel yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

b.

memperhitungkan pengurangan pajak hotel yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan

c.

memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak hotel yang terutang beserta sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2)

Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

 

a.

pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;

 

b.

pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

 

c.

apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

 

d.

pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;

 

e.

neraca; dan

 

f.

laporan rugi laba perusahaan.

(3)

Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak hotel yang terutang.

(4)

Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:

 

a.

menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;

 

b.

rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

 

c.

apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan

 

d.

rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak hotel berupa nota atau dokumen lainnya.

(5)

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

 

 

 

 

 

(1)

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2)

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(3)

Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.

(2)

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

(3)

Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak hotel yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4)

Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5)

Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.

(6)

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:

 

a.

kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

 

b.

semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak hotel;

 

c.

pendapatan asli daerah;

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3)

Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hotel.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran pajak hotel, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

(2)

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

 

a.

pajak hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

 

b.

dilakukan pembayaran pajak hotel yang tidak seharusnya terutang.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

 

b.

permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

 

c.

permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan

 

d.

surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.

(4)

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

(6)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak hotel langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hotel dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak hotel.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak hotel dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak hotel.

(2)

SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3)

SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hotel tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak hotel ditugaskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

 

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 24