Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor: 5 Tahun 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan untuk lebih memberikan kejelasan hukum dan pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak daerah kepada masyarakat khususnya wajib pajak restoran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pemungutan pajak restoran;

b.

bahwa terhadap nota penjualan, bill, atau bentuk lainnya sebagai dokumen bukti pembayaran pajak perlu dilakukan tanda pengesahan dari Badan untuk memberikan kepastian hukum;

c.

bahwa bentuk pengaturan mengenai legalisasi/porporasi belum dirumuskan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B);

6.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 10 Seri B).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 10 Seri B), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

Di antara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) Bab dan 2 (dua) Pasal yaitu Bab XIIIA dan Pasal 66A dan Pasal 66B yang berbunyi:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak wajib menggunakan Bon Penjualan/Bill untuk setiap transaksi penjualan di Restoran yang dilegalisasi/diporporasi oleh Badan.

 

(2)

Bon Penjualan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan terjadinya transaksi penjualan atas makanan/minuman di Restoran yang menjadi dasar pajak terutang.

 

(3)

Bon Penjualan/Bill atau bukti pembayaran lainnya dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda:

 

 

a.

lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau tamu Restoran;

 

 

b.

lembar kedua, untuk Badan; dan

 

 

c.

lembar ketiga, untuk Wajib Pajak.

 

(4)

Bon Penjualan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

 

 

a.

nomor urut dan seri menurut huruf latin yang dibuat secara berurutan; dan

 

 

b.

pembayaran penjualan makanan/minuman yang disediakan di Restoran.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal perekaman data transaksi usaha menggunakan mesin kas register atau bentuk lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan Legalisasi/Porporasi Bon Penjualan/Bill kepada Badan.

 

(2)

Kepala Badan dapat memberikan persetujuan pembebasan Legalisasi/Porporasi Bon Penjualan/Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:

 

 

a.

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;

 

 

b.

intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya; dan

 

 

c.

validitas dan kemampuan/kapasitas mesin kas register atau bentuk lain yang digunakan.

 

(3)

Dalam hal penggunaan mesin kas register atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melaporkan rekapitulasi hasil transaksi sebagai bukti penerimaan pada saat penyampaian SPTPD.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.
ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI B