Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

6.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 12/347/2016);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengelolaan pendapatan daerah.

5.

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

6.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.

7.

Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

8.

Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

9.

Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

10.

Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

11.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air tanah.

12.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

13.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

14.

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

15.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

16.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

17.

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

18.

Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.

19.

Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang terdiri dari Air Tanah dalam, Air Tanah dangkal dan mata air.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.

(2)

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah.

(3)

Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:

 

a.

jenis Sumber Air;

 

b.

lokasi Sumber Air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;

 

d.

volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

Kualitas Air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

 

 

 

 

 

(1)

Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:

 

a.

sumber daya alam; dan

 

b.

peruntukan dan pengelolaan.

(2)

Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi faktor:

 

a.

jenis sumber Air;

 

b.

lokasi sumber Air Tanah; dan

 

c.

kualitas Air Tanah.

(3)

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi faktor:

 

a.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

 

b.

Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan

 

c.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

(4)

Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:

 

a.

0 s/d 50 m³;

 

b.

51 s/d 500 m³;

 

c.

501 s/d 1000 m³;

 

d.

1001 m³ s/d 2500 m³; dan

 

e.

>2500 m³.

 

 

 

 

 

(1)

Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh kriteria:

 

a.

ada sumber Air alternatif; atau

 

b.

tidak ada sumber Air alternatif.

(2)

Sumber Air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perusahaan daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan.

(3)

Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ditentukan oleh kriteria:

 

a.

kualitas Air Tanah baik; atau

 

b.

kualitas Air Tanah tidak baik.

 

 

 

 

 

(1)

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:

 

a.

kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi;

 

 

1.

pemasok Air baku;

 

 

2.

perusahaan Air minum;

 

 

3.

industri Air minum dalam kemasan;

 

 

4.

pabrik es kristal; dan

 

 

5.

pabrik minuman olahan.

 

b.

kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:

 

 

1.

industri tekstil;

 

 

2.

pabrik makanan olahan;

 

 

3.

hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;

 

 

4.

pabrik kimia;

 

 

5.

industri farmasi, kosmetik, toiletries;

 

 

6.

tempat pengolahan bahan beton;

 

 

7.

industri peternakan dan perikanan;

 

 

8.

pabrik kertas;

 

 

9.

pabrik cat;

 

 

10.

industri furnitur skala besar;

 

 

11.

industri penyamakan kulit;

 

 

12.

industri korek api; dan

 

 

13.

pembangkit listrik.

 

c.

kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

 

 

1.

hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;

 

 

2.

usaha persewaan jasa kantor;

 

 

3.

apartemen, kampus, sekolah,kawasan permukiman komersial mewah/real estate;

 

 

4.

pabrik es skala kecil;

 

 

5.

agro industri;

 

 

6.

industri pengolahan logam;

 

 

7.

ruang pamer kendaraan bermotor.

 

 

8.

pengembangan perumahan;

 

 

9.

lapangan Golf;

 

 

10.

pabrik kemasan;

 

 

11.

industri pengolahan kaca;

 

 

12.

pabrik keramik, marmer, tegel; dan

 

 

13.

jasa transportasi.

 

d.

kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:

 

 

1.

losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;

 

 

2.

tempat hiburan;

 

 

3.

restoran;

 

 

4.

gudang pendingin;

 

 

5.

pabrik mesin elektronik;

 

 

6.

pencucian kendaraan bermotor;

 

 

7.

kolam renang;

 

 

8.

jasa pencucian pakaian.

 

 

9.

industri tekstil skala kecil;

 

 

10.

industri kimia skala kecil;

 

 

11.

industri furnitur skala kecil; dan

 

 

12.

perdagangan, pusat perbelanjaan, mall.

 

e.

kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

 

 

1.

usaha kecil skala rumah tangga;

 

 

2.

hotel non-bintang;

 

 

3.

rumah makan;

 

 

4.

rumah sakit;

 

 

5.

klinik;

 

 

6.

stasiun pengisian bahan bakar umum;

 

 

7.

stasiun pengisian bahan bakar gas;

 

 

8.

stasiun pengisian bahan bakar elpiji;

 

 

9.

tempat istirahat.

 

 

10.

kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

 

 

11.

percetakan;

 

 

12.

spa, salon, karaoke;

 

 

13.

bengkel kendaraan bermotor;

 

 

14.

jasa pengiriman barang;

 

 

15.

gudang;

 

 

16.

perbankan; dan

 

 

17.

distributor.

(2)

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

 

 

 

 

 

 

(1)

Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

(2)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.

(2)

Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.

(2)

Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.

(2)

Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berikut:

 

a.

sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan

 

b.

peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat puluh persen).

(2)

Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Pajak dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan NPA.

(2)

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

(3)

Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Cara perhitungan Pajak dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka perhitungan NPA, BPKD melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/Volume Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air yang diidentifikasi dengan menggunakan sistem kode batang.

(2)

Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air ketetapan besarnya jumlah/Volume Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:

 

a.

kapasitas pompa; dan

 

b.

lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.

(3)

Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian Air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:

 

a.

kapasitas pompa;dan

 

b.

lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.

(4)

Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak, harus melaporkan kepada BPKD.

(5)

Tata cara perhitungan NPA dengan menggunakan tafsiran dari kapasitas pompa dan lama penggunaan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.
ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E