Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor: 14 Tahun 2020

 

 

 

 

 

a. 

bahwa untuk melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN sesuai dengan kenaikan tarif tenaga listrik pada PT. PLN (Persero), maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu diubah;

b. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

 

 

 

 

1. 

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);

7.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 2);

8.

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1) 

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a. 

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri/Rumah Tangga sebesar 10% (sepuluh persen);

 

 

b. 

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

 

 

c. 

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

 

(2)

Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harga satuan listrik ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 30 April 2020 M (7 Ramadhan 1441 H)
BUPATI ACEH UTARA,
ttd.
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 April 2020 M (7 Ramadhan 1441 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.
ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14