Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Timur Nomor: 36 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

18.

Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

21.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK REKLAME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

5.

Pajak reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

6.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

7.

Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

9.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir baru atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah dengan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang.

12.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau denda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

(2)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3)

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

(4)

Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perhitungan nilai sewa reklame didasarkan pada bobot, lokasi, kelas jalan, skor, sudut pandang, ketinggian dan harga dasar.

(2)

Bobot, lokasi, kelas jalan, skor, sudut pandang, ketinggian dan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi nilai sewa reklame.

(3)

Perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sebagai berikut:

 

“Indeks x Ukuran Reklame x Harga Dasar x Persentase (%) x Jenis Reklame”

 

Contoh:

 

Reklame Rokok Tidak Bersinar

 

6,05 x 24 m² x Rp60.000 x 25% x (produk rokok)

 

6,05 x 24 m² x Rp60.000 x 25% x (2)

 

Rp2.178.000 x (2)

 

Jumlah pajak yang harus dibayar adalah Rp4.356.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

(4)

Khusus untuk reklame produk rokok dan sejenisnya, nilai sewanya dikalikan 2 (dua).

(5)

Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

WP mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis dalam Bahasa Indonesia.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam Buku Indeks Wajib Pajak Model DPD II-01.

(4)

WP yang telah dicatat dalam buku indeks diberikan NPWPD Model DPD II-18.

(5)

WP yang memperoleh NPWPD diterbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Model DPD II-04.

(6)

Berdasarkan surat pengukuhan wajib pajak, Bupati Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Model DPD-024.

(7)

Berdasarkan SPTPD dibuat Nota Perhitungan Model DPD-08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

WP mengisi formulir pelaporan pajak reklame dengan mencantumkan:

 

a.

nama WP;

 

b.

alamat WP;

 

c.

NPWPD;

 

d.

data objek pajak; dan

 

e.

masa pajak.

(2)

Berdasarkan formulir pelaporan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKPD.

(3)

Bentuk dan format formulir pelaporan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disampaikan kepada WP.

(2)

Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk SKPD empat persegi panjang dengan ukuran 21,6 x 33 cm.

(2)

Jenis SKPD menggunakan kertas NCR rangkap 4 (empat).

(3)

Isi SKPD sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

lambang kabupaten;

 

b.

jenis ketetapan pajak;

 

c.

nomor ketetapan pajak;

 

d.

tahun pajak;

 

e.

nama WP/penanggung pajak;

 

f.

alamat WP;

 

g.

jenis/merek usaha yang didirikan;

 

h.

NPWPD;

 

i.

tanggal jatuh tempo;

 

j.

nomor rekening kas daerah;

 

k.

uraian pembayaran pajak; dan

 

l.

jumlah pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk SSPD empat persegi panjang dengan ukuran 21,6 x 33 cm.

(2)

Jenis SSPD menggunakan kertas NCR rangkap 4 (empat).

(3)

Isi SSPD sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

lambang kabupaten;

 

b.

NPWPD;

 

c.

nama WP;

 

d.

alamat WP;

 

e.

Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);

 

f.

nomor rekening pajak;

 

g.

alamat objek pajak;

 

h.

jenis ketetapan pajak;

 

i.

masa pajak;

 

j.

tahun pajak;

 

k.

nomor ketetapan;

 

l.

pembayaran pokok;

 

m.

pembayaran denda STPD;

 

n.

pembayaran denda lain lain; dan

 

o.

jumlah pembayaran.

(4)

Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti lunas pembayaran adalah SSPD yang telah divalidasi oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan WP.

(2)

Buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

nomor ketetapan;

 

b.

nama WP;

 

c.

nama perusahaan;

 

d.

alamat WP;

 

e.

letak objek pajak;

 

f.

jumlah penerimaan;

 

g.

tanggal penerimaan; dan

 

h.

jenis penerimaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.

(2)

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

nama dan alamat WP;

 

b.

letak objek pajak;

 

c.

tahun pajak;

 

d.

jumlah piutang pajak; dan

 

e.

alasan penghapusan piutang pajak.

(4)

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

SKPD; dan

 

b.

STPD.

(5)

Piutang pajak WP orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

 

a.

WP/penanggung pajak meninggal dunia;

 

b.

WP/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan

 

c.

WP/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:

 

 

1.

WP/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan; dan

 

 

2.

WP/penanggung pajak meninggalkan indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan.

(6)

Piutang pajak WP badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

 

a.

bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator yang tidak dapat ditemukan; dan

 

b.

penagih pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

WP dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

permohonan dari WP;

 

b.

dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh WP; dan

 

c.

melampirkan fotokopi SKPD.

(3)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan WP.

(4)

Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

(1)

Bupati dapat membebaskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.

(2)

Pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Permohonan pembebasan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

nama dan alamat WP;

 

b.

letak objek pajak;

 

c.

tahun pajak;

 

d.

jumlah piutang pajak; dan

 

e.

alasan pembebasan piutang pajak.

(4)

Piutang pajak yang dapat dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

SKPD; dan

 

b.

STPD.

(5)

Piutang pajak WP orang pribadi dan piutang pajak WP yang berbadan hukum yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

 

a.

WP/penanggung pajak meninggal dunia;

 

b.

WP/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan

 

c.

WP/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:

 

 

1.

WP/penanggung pajak orang pribadi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan dan WP/penanggung pajak yang berbadan hukum pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi perizinan; dan

 

 

2.

WP/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.

(2)

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

 

a.

nama dan alamat WP;

 

b.

letak objek pajak;

 

c.

tahun pajak;

 

d.

jumlah piutang pajak; dan

 

e.

alasan penghapusan piutang pajak.

(4)

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

SKPD; dan

 

b.

STPD.

(5)

Piutang pajak WP orang pribadi dan piutang pajak WP yang berbadan hukum yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

 

a.

WP/penanggung pajak meninggal dunia;

 

b.

WP/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan

 

c.

WP/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:

 

 

1.

WP/penanggung pajak orang pribadi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan dan WP/penanggung pajak yang berbadan hukum pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi perizinan; dan

 

 

2.

WP/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat keterangan dari perangkat daerah yang membidangi data kependudukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M (21 Muharram 1442 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
ttd
HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M (21 Muharram 1442 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
ttd
M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 36