Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor: 8 Tahun 2007

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan kualitas air minum;

b.

bahwa untuk melindungi Masyarakat konsumen dalam mengkonsumsi Makanan, Minuman, obat-obatan ditempat­ tempat umum serta terjaminnya Kesehatan Lingkungan agar terhindar dari Gangguan Penyakit Menular dan tidak menular maka perlu diatur dan ditertibkan Perizinan usaha yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan serta perlu dipungut Retribusi sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah P i Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2395);

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 3821);

7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);

19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SKNII/2002 tentang Syarat•syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

22.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;

23.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Dan Pembiayaan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27);

24.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI IZIN SANITASI DAN FARMASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati;

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

3.

Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

4.

Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;

6.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;

7.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;

8.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

9.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10.

Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;

11.

Retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan adalah Izin/rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-Perusahaan yang menjalankan usahanya dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen;

12.

Pemeriksaan dan Pengawasan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten secara lintas program Bidang kesehatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);

13.

Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan adalah pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pabrik pengolahan makanan, minuman obat tradisional maupun essensial serta tempat pendistribusian makanan, minuman dan obat yang dilakukan Perusahaan sebagai penyalur;

14.

Pengawasan Lingkungan adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjaga pencemaran terhadap limbah pabrik berbahaya, kualitas air, lingkungan tempat­ tempat umum bagi kesehatan masyarakat;

15.

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang­-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

16.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

17.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung, jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

22.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda;

23.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi

24.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan/atau Badan;

25.

Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;

26.

Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek atau Retribusi atau yang terutang sampai kegiatan penagihan atau Retribusi kepada wajib Retribusi;

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,mengolah Data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Retribusi Daerah;

28.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

 

 

 

 

 

Pemberian Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata Kegiatan Usaha sesuai dengan peruntukan Kawasan dan Zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

 

 

 

 

Pemberian Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar;

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pemeriksaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen.

 

 

 

 

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin/rekomendasi Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menjalankan usahanya dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hal pengolahan maupun pendistribusiannya kepada konsumen.

 

 

 

 

 

(1)

Orang Pribadi atau Badan yang ingin memperoleh izin/rekomendasi Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Setiap Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kode, nomor izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3)

Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

 

a.

Surat Permohonan bermaterai 6.000;

 

b.

Rekomendasi dari Camat setempat;

 

c.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik yang masih berlaku;

 

d.

Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

 

e.

Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;

 

f.

Foto copy Izin Gangguan (HO) dari Bupati (kecuali Kir Kesehatan);

 

g.

Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (kecuali Praktek Keperawatan, Praktek Perawat Gigi, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Spesialis dan Praktek Bidan);

 

h.

Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (kecuali Praktek Keperawatan, Praktek Perawat Gigi, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Spesialis dan Praktek Bidan);

 

i.

Foto copy Tanda Daftar Industri (khusus Perusahaan Air Minum Bermerk)

 

 

 

 

Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berlaku selama usahanya tersebut masih beroperasi dan wajib mendaftar ulang setiap tahun sejak tanggal ditetapkan;

 

 

 

 

Bupati berwenang untuk menolak permohonan pemberian Izin/Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan hasil kunjungan di lapangan serta dapat diajukannya kembali apabila persyaratannya telah dilengkapi.

 

 

 

 

 

Retribusi Surat Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan di golongkan sebagai Perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume kegiatan usaha yang diberikan;

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan tarif didasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap Sanitasi dan Farmasi di bidang Pelayanan Kesehatan;

(2)

Dasar dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada jenis usaha:

 

a.

Pengelolaan makanan dan minuman oleh Perusahaan yang menggunakan zat-zat kimia sebagai campuran makanan atau minuman dalam standar yang ditentukan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Perusahaan yang bertujuan memberikan penyuluhan dan sertifikat;

 

b.

Sarana pelayanan kesehatan swasta, perawat, bidan dan praktek pengobatan alternatif yang tidak menimbulkan malpraktek kepadanya diberikan Izin/Rekomendasi dan pengawasan;

 

c.

Pendirian Izin sarana Pendidikan, Rumah Sakit, Klinik Swasta, Laboratorium, Apotek dan Praktek Dokter Bersama kepadanya diberikan Rekomendasi dan Pengawasan;

 

d.

Perusahaan Jamu Tradisional dan Obat-obatan Tradisional lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan konsumen, kepada perusahaan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan bahan baku dan kelayakan peralatan pengolahan dan bangunan pabrik serta limbah yang ditimbulkan oleh pengolahan;

 

e.

Tempat pengolahan, penjualan makanan dan minuman dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengawasan terhadap penjamah dan pengolahan makanan serta kebersihan tempat usaha dan limbah yang ditimbulkan oleh usahanya;

 

f.

Perusahaan Hotel dan Tempat Penginapan sejenisnya dilakukan kelayakan ruangan dan perangkat lainnya serta lingkungan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;

 

g.

Perusahaan Air Minum dan Air Minum Isi Ulang, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap air baku sebagai contoh atau sebagai bahan pemeriksaan;

 

h.

Limbah pabrik yang mengolah bahan baku terhadapnya perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala;

 

i.

Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refleksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak dilakukan pemeriksaan peralatan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya tarif retribusi Izin Sanitasi dan Farmasi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

 

-

Jenis Perizinan dibidang Pelayanan Kesehatan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

 

 

 

Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 harus disetor ke kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin/Rekomendasi diberikan;

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati;

 

 

 

 

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;

(2)

SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;

(3)

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan Data baru dan/atau Data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3)

Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

(3)

Tata Cara Pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 3% (Tiga Persen) setiap bulan dari ketetapan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut;

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi;

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2)

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6)

Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan Bunga sebesar 3% (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan;

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan Alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Masa Retribusi;

 

c.

Besarnya Kelebihan Pembayaran;

 

d.

Alasan yang lengkap dan jelas;

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos yang tercatat;

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Bupati;

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;

(2)

Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan Bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai Bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;

(2)

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;

(3)

Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di Bidang Retribusi;

(2)

Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran atau;

 

b.

Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah Retribusi yang terutang;

(2)

Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pelanggaran;

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan/atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

1.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

J.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 25 April 2007 M (7 Rabiul Akhir 1428 H)
BUPATI ACEH BESAR,
ttd.
BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
Pada tanggal 16 April 2007 M (8 Rabiul Akhir 1428 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
ttd.
MOHD. DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR: 08.