Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi perindustrian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Dinas Perindustrian dalam hal pemungutan retribusi perindustrian;

b.

bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan petunjuk teknis pemungutan retribusi perindustrian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;

11.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 1977 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERINDUSTRIAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

 

 

 

 

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b.

Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d.

Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e.

Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f.

Balai Perindustrian adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

g.

Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Perindustrian yang diserahi tugas mencatat, membukukan penetapan dan menerima, dan menyetorkan penerimaan retribusi perindustrian yang pemungutannya menggunakan ketetapan berupa SKRD, SKRD Tambahan dan STRD;

h.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;

i.

Retribusi perindustrian adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Perindustrian untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

j.

Wajib Retribusi perindustrian adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perindustrian;

k.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

l.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi perindustrian terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan retribusi Perindustrian terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan, Perindustrian;

n.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi perindustrian terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap;

o.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi perindustrian dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda;

p.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi perindustrian karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

q.

Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran retribusi perindustrian adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

r.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan membayar secara angsuran atas surat keputusan pembayaran angsuran retribusi perindustrian;

s.

Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran;

t.

Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendataan, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan perindustrian terdiri dari:

 

a.

pengujian tekstil dan produk tekstil;

 

b.

pengujian bahan bangunan;

 

c.

pengujian barang-barang kerajinan;

 

d.

pemakaian sarana praktek balai penelitian tekstil;

 

e.

pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan bangunan;

 

f.

pemakaian sarana praktek dan workshop balai kerajinan.

(2)

pelayanan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

 

a.

SKRD;

 

b.

SKRD Tambahan;

 

c.

STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Sarana pemungutan retribusi perindustrian dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2)

Untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah.

(3)

Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Dinas Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi perindustrian dan mendistribusikan kepada Dinas Perindustrian.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Perindustrian wajib memprediksi data subyek dan melakukan pendataan subyek dan obyek retribusi perindustrian, dengan menggunakan formulir model DPD 001 Ret.

(2)

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran dan ditatausahakan.

 

 

 

 

(1)

Data obyek dan subyek retribusi perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap tahun.

(2)

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait.

(3)

Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi perindustrian.

 

 

 

 

 

Penetapan besarnya retribusi perindustrian menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a.

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas/Balai Perindustrian untuk mendapatkan jasa pelayanan Perindustrian dengan menggunakan formulir model DPD 002 Ret. yang telah disediakan oleh Dinas/Balai Perindustrian;

b.

Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Perindustrian melakukan perhitungan besarnya retribusi perindustrian terutang menurut tarif Balai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam nota perhitungan;

c.

Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian untuk disetujui;

d.

Berdasarkan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah disetujui, Kepala Dinas Perindustrian menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir model DPD 003 Ret. dengan mencantumkan ayat penerimaan sesuai dengan jenis pelayanan yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:

 

1)

Lembar ke 1 (putih), ke 2 (kuning), dan ke 3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi perindustrian.

 

2)

Lembar ke 4 (hijau) pertinggal pada Dinas Perindustrian sebagai alat kendali pembayaran.

e.

Jatuh tempo pembayaran retribusi perindustrian terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.

f.

Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

 

 

 

 

(1)

Penetapan besarnya retribusi perindustrian menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi perindustrian terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula.

(2)

Petugas penghitung Dinas Perindustrian melakukan perhitungan besarnya retribusi perindustrian atas data baru atau data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Perhitungan besarnya retribusi terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pokok retribusi perindustrian terutang.

(4)

Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Perhitungan.

(5)

Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian untuk mendapat persetujuan.

(6)

Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Perindustrian menerbitkan SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 005 Ret. dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian.

(7)

SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

 

1)

Lembar ke 1 (putih), 2 (kuning), dan 3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi perindustrian.

 

2)

Lembar ke 4 (hijau) pertinggal pada Dinas Perindustrian sebagai alat kendali pembayaran.

(8)

Jatuh tempo pembayaran retribusi perindustrian terutang yang tertera pada SKRD Tambahan adalah 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Tambahan.

(9)

Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi perindustrian dibayar di muka atau selambat-lambatnya pada saat pemberian pelayanan.

(2)

Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka (1), Pasal 7 ayat (7) angka (1), SKRD Tambahan dan Pasal 8 ayat (7) angka 1) membayar retribusi perindustrian yang terutang ke Kantor Kas Daerah melalui BKP/PBKP pada Dinas Perindustrian.

(3)

Berdasarkan pembayaran retribusi perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, BKP/PBKP pada Dinas Perindustrian menerima pembayaran retribusi terutang dan menerbitkan bukti pembayaran sementara yang ditandatangani oleh BKP/PBKP.

(4)

Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat sekurang-kurangnya:

 

-

Nama Wajib Retribusi;

 

-

Tanggal pembayaran;

 

-

Jumlah pembayaran;

 

-

Jenis pelayanan;

 

-

Nomor dan tanggal SKRD/SKRD Tambahan/STRD.

(5)

BKP/PBKP menyetorkan retribusi perindustrian dengan menggunakan SKRD/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

(6)

Kantor Kas Daerah yang menerima pembayaran membubuhkan teraan kas register, cap dan tanda tangan penerima uang pada SKRD/SKRD Tambahan dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

lembar ke 1 (putih) untuk Wajib Retribusi yang disampaikan melalui BKP/PBKP sebagai bukti pembayaran;

 

b.

lembar ke 2 (kuning) untuk Kantor Kas Daerah;

 

c.

lembar ke 3 (biru) untuk Dinas Perindustrian disampaikan melalui BKP/PBKP.

(7)

BKP/PBKP menyampaikan lembar ke 1 (putih) SKRD/SKRD Tambahan yang dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Kas Daerah kepada Wajib Retribusi serta menerima kembali bukti pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8)

SKRD/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti pembayaran yang sah dan dokumen otentik retribusi perindustrian.

(9)

Dinas Perindustrian berdasarkan lembar ke-3 SKRD/SKRD Tambahan yang diterima dari Kantor Kas Daerah mencocokan dengan lembar ke-4 SKRD/SKRD Tambahan yang tertinggal di Dinas Perindustrian.

(10)

Dinas Perindustrian memberikan pelayanan Perindustrian apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan SKRD/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi perindustrian terutang yang ditetapkan sesuai dengan SKRD/SKRD Tambahan dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dengan menggunakan formulir Model DPD 010 Ret.

(2)

Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Tambahan.

(3)

Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan/penolakan atas permohonan pembayaran angsuran.

(4)

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini huruf a, disetujui/ditolak, Kepala Dinas Perindustrian menerbitkan:

 

a.

surat keputusan persetujuan angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret.

 

b.

surat keputusan penolakan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret.

(5)

Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diberikan maksimal empat kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama empat bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan persetujuan angsuran diterbitkan.

(6)

Atas dasar persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 008 Ret. yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani.

(7)

Dinas Perindustrian berdasarkan surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini menerbitkan SPARD untuk setiap angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 009 Ret. dalam rangkap empat dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Lembar ke 1 (putih), 2 (kuning), dan 3 (merah) untuk Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi perindustrian;

 

b.

Lembar ke 4 (hijau) per tinggal sebagai alat kendali pembayaran.

(8)

Wajib Retribusi membayar angsuran retribusi dengan menggunakan SPARD dan melampirkan surat keputusan angsuran ke Kantor Kas Daerah melalui BKP/PBKP pada Dinas Perindustrian;

(9)

Dinas Perindustrian memberikan jasa pelayanan Perindustrian apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan bukti lunas angsuran pembayaran retribusi perindustrian yang terutang.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi perindustrian sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/SKRD Tambahan dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dengan menggunakan formulir model DPD 010 Ret.

(2)

Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Kepala Dinas Perindustrian dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada SKRD/SKRD Tambahan harus memberikan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, permohonan dianggap disetujui, dan Kepala Dinas Perindustrian harus menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret.

(5)

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak, Kepala Dinas Perindustrian menerbitkan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret.

(6)

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disetujui, Kepala Dinas Perindustrian menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret.

(7)

Keputusan persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan satu kali penundaan dalam waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD/SKRD Tambahan tanpa dikenakan sanksi administrasi.

(8)

Atas dasar surat keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 012 Ret. yang dibubuhi meterai cukup dan ditanda­tangani.

(9)

Wajib Retribusi membayar retribusi perindustrian terutang dengan menggunakan SKRD/SKRD Tambahan ke Kantor Kas Daerah melalui BKP/PBKP dengan melampirkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran.

(10)

Dinas Perindustrian memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar tunas seluruh ketetapan retribusi perindustrian yang terutang.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Perindustrian wajib:

 

a.

menyampaikan Surat Peringatan dalam jangka waktu 7 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 014 Ret.

 

b.

menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan formulir model DPD 015 Ret apabila 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi perindustrian terutang.

(2)

Wajib Retribusi harus melunasi retribusi perindustrian terutang selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b diterbitkan.

(3)

Penerbitan Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;

 

b.

lembar ke-2 (kuning) untuk Dinas Perindustrian;

 

c.

lembar ke-3 (hijau) untuk Dinas Pendapatan Daerah.

(4)

Dinas Perindustrian menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir model DPD 016 Ret. apabila retribusi perindustrian terutang tidak atau kurang dibayar sampai dengan pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Tambahan.

(5)

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.

(6)

Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi perindustrian terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang­-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi perindustrian, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Saat terutangnya retribusi perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sejak SKRD/SKRD Tambahan diterbitkan.

(3)

Tindak pidana bidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam STRD.

(4)

Kedaluwarsa penagihan retribusi perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran;

 

b.

ada pengakuan hutang retribusi perindustrian dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas SKRD/SKRD Tambahan.

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat­ lambatnya dua bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Tambahan, dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi perindustrian menurut perhitungan Wajib Retribusi.

(3)

Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keberatan ketetapan retribusi terutang.

(4)

Usulan persetujuan/penolakan atau pemberian persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(5)

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan keberatan atas ketetapan retribusi terutang.

(6)

Surat keputusan persetujuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian atau menambah ketetapan retribusi perindustrian.

(7)

Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Keberatan belum ditetapkan maka permohonan keberatan dianggap diterima/disetujui.

 

 

 

 

Permohonan keberatan atas ketetapan retribusi perindustrian terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi perindustrian.

 

 

 

 

 

 

(1)

SKRD/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan tulis dapat dilakukan pem­ betulan.

(2)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

(3)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD/SKRD Tambahan/STRD diterima dengan memberikan alasan yang jelas.

(4)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dengan menerbitkan SKRD/SKRD Tambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dalam penerbitannya.

 

 

 

 

 

(1)

SKRD/SKRD Tambahan/STRD yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

 

a.

terdapat kesalahan hitung dalam penetapannya;

 

b.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembatalan pelayanan sebelum pelayanan diberikan;

 

c.

Wajib Retribusi tidak membayar ketetapan retribusi perindustrian terutang dalam waktu yang telah ditentukan dan pelayanan belum diberikan.

(2)

Pembatalan SKRD/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan hitung dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

 

a.

Kepala Dinas Perindustrian;

 

b.

berdasarkan permohonan Wajib Retribusi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SKRD/SKRD Tambahan/STRD.

(3)

Apabila setelah lewat batas waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala Dinas Perindustrian belum memberikan keputusan maka permohonan pembatalan SKRD/SKRD Tambahan/STRD dianggap diterima.

(4)

Permohonan pembatalan SKRD/SKRD tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai alasan-alasan pembatalan dan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5)

Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila Dinas Perindustrian telah melakukan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan jasa pelayanan belum diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan berupa pengurangan atas ketetapan retribusi terutang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2)

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat­ lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Tambahan.

(3)

Berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan ketetapan retribusi perindustrian terutang.

(4)

Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi perindustrian terutang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5)

Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

(6)

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan atas ketetapan retribusi perindustrian terutang.

(7)

Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan belum ditetapkan, permohonan keringanan dianggap diterima/disetujui.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga.

(2)

Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:

 

a.

bukan karena kesalahan Wajib Retribusi;

 

b.

Wajib Retribusi dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas kekhilafannya.

(3)

Penghapusan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas keterlambatan penyampaian SKRD/SKRD Tambahan dan pelayanan belum diberikan.

(4)

Permohonan untuk mendapatkan penghapusan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal jatuh tempo SKRD/SKRD Tambahan.

(5)

Berdasarkan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini Kepala Dinas Perindustrian memberikan persetujuan/penolakan.

(6)

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini disetujui/ditolak, Kepala Dinas Perindustrian menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan atas penghapusan atau pengurangan bunga.

(7)

Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan pengurangan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian belum memberikan surat keputusan persetujuan/penolakan maka permohonan penghapusan atau pengurangan bunga dianggap diterima.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi perindustrian kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir model DPD 0017 Ret.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SKRD/SKRD Tambahan/STRD.

(3)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi perindustrian diterima harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir model DPD 00.18 Ret.

(5)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Dinas Perindustrian serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek retribusi yang dimaksud.

(6)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini permohonan dapat disetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;

 

b.

lembar ke-2 (kuning) untuk Dinas Perindustrian;

 

c.

lembar ke-3 (merah) untuk Biro Keuangan;

 

d.

lembar ke-4 (biru) untuk Dinas Pendapatan Daerah.

(7)

Apabila Wajib Retribusi perindustrian mempunyai utang retribusi perindustrian lain maka kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRLDB langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

(8)

Dalam hal Wajib Retribusi perindustrian mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pembayaran pengembalian kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9)

Dalam hal Wajib Retribusi perindustrian mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Dinas Perindustrian untuk di perhitungkan.

(10)

Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(11)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud paling lama satu bulan.

(12)

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi Perindustrian ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Perindustrian membukukan semua SKRD/SKRD Tambahan/STRD menurut golongan, jenis, dan ruang lingkup retribusi perindustrian.

(2)

SKRD/SKRD Tambahan dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

nama dan alamat obyek dan subyek retribusi perindustrian;

 

b.

nomor dan tanggal SKRD/SKRD Tambahan;

 

c.

tanggal jatuh tempo;

 

d.

besarnya ketetapan pokok retribusi perindustrian dan sanksi;

 

e.

jumlah pembayaran.

(3)

STRD dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

tanggal penerbitan STRD;

 

b.

nomor STRD;

 

c.

alamat obyek dan subyek retribusi perindustrian;

 

d.

besarnya pokok retribusi perindustrian yang terutang dan sanksi administrasi.

 

 

 

 

(1)

Dinas Perindustrian melaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD 0019 Ret. kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Wilayah Provinsi dan Biro Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang jumlah ketetapan retribusi perindustrian beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang memuat rincian:

 

a.

nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;

 

b.

jenis retribusi;

 

c.

nomor dan tanggal SKRD/SKRD Tambahan/STRD;

 

d.

tanggal jatuh tempo;

 

e.

besar ketetapan dan sanksi serta;

 

f.

jumlah pembayaran.

(2)

Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan Perindustrian dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka tempat lain yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Kas Daerah paling lambat 7 hari setelah uang retribusi diterima.

(3)

Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang yang diterima dari Wajib Retribusi perindustrian.

(4)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektur Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(5)

BKP/PBKP Dinas Perindustrian dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD/SKRD Tambahan/STRD kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi perindustrian terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dilakukan oleh petugas Dinas Perindustrian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)

Tata Cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi perindustrian.

(2)

Koordinasi pemungutan retribusi perindustrian dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah yang pembentukan, susunan keanggotaan tugas, dan tanggung jawabnya ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan Gubernur.

(3)

Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi perindustrian dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan yang berlaku di Dinas Perindustrian.

(4)

Tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi perindustrian ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

(3)

Dengan berlakunya keputusan ini, maka isi keputusan Gubernur yang memuat hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2001
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ttd.
SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2001
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ttd.
H. FAUZI BOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 4