Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 485 Tahun 1989

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 11 Oktober 1989 Nomor 188.342/3892/Hk/1989 perihal mohon penge­sahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting­kat II Buleleng;

b.

bahwa tiada keberatan untuk mengesahkan Per­aturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c.

bahwa Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gu­bernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­nesia Nomor 3037);

2.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1655);

4.

Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ten­tang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1288);

5.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

7.

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/Hk.205/Phb-77 dan 271 Tahun 1977 tentang Terminal Retribusi Terminal angkutan penumpang;

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-059 tentang Terminal dan Retribusi Termi­nal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bus (antar Kota dan Dalam Kota);

10.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING­KAT II BULELENG NOMOR 7 TAHUN 1989 TEN­TANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BU­LELENG NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG RE­TRIBUSI TERMINAL KENDARAAN UMUM DAN PENAMBANGAN.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bu­leleng Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Per­tama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting­kat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1977 tentang Retri­busi Terminal Kendaraan Umum dan Penambangan, disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

a.

Penamaan.

 

a.1.

kata "PERATURAN DAERAH" dan kata "KABUPATEN ........ BULELENG" seharusnya ditulis sejajar ke samping dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA­ERAH TINGKAT II BULELENG".

 

a.2.

pada kalimat "PERUBAHAN dan seterusnya" kata "KALI" antara kata "PERTA­MA" dan kata "PERATURAN" dihapus.

 

 

 

 

 

 

b.

Pembukaan.

 

b.1.

konsiderans menimbang huruf a dan b di­ubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

a.

bahwa dengan semakin baiknya kondisi prasarana dan perekonomian sebagai akibat hasil pembangunan, serta untuk meningkatkan pembangunan secara terus menerus agar dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan dana yang me­madai;

 

 

b.

bahwa Terminal sebagai penunjang ke­lancaran angkutan orang dan/atau ba­rang serta memperhatikan kemampuan perekonomian para pemakai jasa termi­nal dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1977 khususnya mengenai keten­tuan tarifnya;

 

 

 

 

 

 

 

b.2.

konsiderans mengingat.

 

b.2.1.

antara angka 9 dan angka 10 disisip­kan angka 10 baru dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang pe­nertiban Pungutan Daerah.

 

 

 

 

 

 

b.2.2.

angka 10 lama diubah menjadi angka 11 beserta kalimat berikutnya;

b.2.3.

setelah angka 11 diubah angka 12 dan dibaca sebagai berikut:

 

 

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Da­erah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pe­gawai Negeri Sipil pada Pemerin­tah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

 

 

 

 

 

 

c.

Batang Tubuh.

 

c.1.

Pasal I huruf A, pasal 2 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Setiap kendaraan barang umum maupun bukan umum yang melakukan bongkar muat barang di terminal dikenakan Re­tribusi sebesar Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

c.2.

Pasal I huruf B, Pasal 7 ayat (1) pada kalimat "Barang siapa ........... dan seterusnya" kata "6 (enam)" antara kata" selama-lama­nya" dan kata "bulan" diubah dan dibaca "3 (tiga)".

 

c.3.

Pasal I huruf C, Pasal 7 A, pada awal kali­mat "Selain . . . . . . . . . dan seterusnya" ditambah "(1)" serta setelah "ayat (1)" ditam­bah "ayat (2) baru" dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:

 

 

 

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

 

 

 

b.

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan me­lakukan pemeriksaan;

 

 

 

c.

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

 

 

d.

melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

 

 

 

e.

mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

 

 

 

f.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sak­si;

 

 

 

g.

mendatangkan orang ahli yang diper­lukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 

 

 

h.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selan­jutnya melalui penyidik memberita­hukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

 

 

 

i.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap­kan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Desember 1989
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
OKA

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

tanggal 1 Maret 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI