Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 124 Tahun 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 29 Januari 1990 No­mor 045.2/706/HOT, perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b.

bahwa tiada keberatan untuk mengesahkan Per­aturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c.

bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar­an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No­mor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem­baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1655);

4.

Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ten­tang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lem­baran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Repu­blik Indonesia Nomor 1288);

5.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Ta­hun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Ta­hun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PER­ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATUR­AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1986 tentang Retribusi Tempat Rekreasi disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a.

Pembukaan.

 

a.1.

pada akhir kata-kata "BUPATI ......... dan seterusnya" ditambah tanda baca "koma (,)".

 

 

Huruf "k" pada kata Rakmat agar diha­pus.

 

a.2.

konsiderans menimbang huruf b diubah dan dibaca:

 

 

b.

bahwa perubahan Peraturan Daerah di­ maksud huruf a ditetapkan dengan Per­aturan Daerah Kabupaten Daerah Ting­kat II Badung.

 

a.3.

konsiderans mengingat,

 

 

a.3.1.

angka 3, pada kalimat "Undang-undang .............. dan seterusnya" kata "Nomor 1288" diubah dan di­ baca "Tahun 1957 Nomor 57; Tam­bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

 

 

a.3.2.

Setelah angka 3 ditambah angka 4 dan 5 baru dan dibaca sebagai beri­kut:

 

 

 

4.

Peraturan Menteri Dalam Nege­ri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Per­ubahan;

 

 

 

5.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

 

 

a.3.3.

Huruf "P" pada kata "Persetujuan" ditulis "p".

 

 

a.3.4.

Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditambah "titik dua (:)".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Batang Tubuh.

 

b.1.

Pasal I huruf B pada kalimat "Pasal 4 ayat (1) huruf b" kata "kolam renang" dihapus.

 

b.2.

Pasal I huruf C ayat (3) dan (4) diubah menjadi huruf D dan dibaca sebagai berikut:

 

 

D.

Antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan Pasal 6A dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pi­dana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimak­sud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di­tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber­laku.

 

 

 

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyi­dikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:

 

 

 

 

a.

menerima laporan atau peng­ aduan dari seorang tentang ada­ nya tindak pidana;

 

 

 

 

b.

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; ·

 

 

 

 

c.

menyuruh berhenti seorang ter­sangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

 

 

 

d.

melakukan penyitaan benda dan atau surat;

 

 

 

 

e.

mengambil sidik jari dan memo­tret tersangka;

 

 

 

 

f,

memanggil orang untuk dide­ngar dan diperiksa sebagai ter­ sangka atau saksi;

 

 

 

 

g.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan de­ngan pemeriksaan perkara;

 

 

 

 

h.

mengadakan penghentian pe­nyidikan setelah mendapat pe­tunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, ter­sangka atau keluarganya;

 

 

 

 

i.

mengadakan tindakan lain me­ nurut hukum yang dapat diper­ tanggungjawabkan.

 

b.3.

Pasal II, kalimat "dalam Lembaran Daerah ......... dan seterusnya" dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Penjelasan.

 

c.1.

kata "PENJELASAN ATAS" seharusnya ditulis dan dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.2.

"titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan "angka 9" dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap­kan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 13 Maret 1990
GUBERNUR KEPAI,A DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA