SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
22 Okt 2025
Rekap Peraturan atas Penyelesaian Sengketa Pajak di Tingkat Banding
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK
Terakhir Diperbarui:
02 Agu 2023
Rekap Peraturan atas Pajak Pedagang Eceran
PEDAGANG ECERAN YANG BERSTATUS NON-PKP MAUPUN PKP MEMILIKI KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
03 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Sumbangan
TERDAPAT 5 (LIMA) JENIS SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
20 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Gugatan di Pengadilan Pajak
GUGATAN TIDAK MENGHALANGI PENAGIHAN PAJAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
09 Jul 2025
Rekap Peraturan atas Fasilitas Bea Masuk Dibebaskan
PEMBEBASAN BEA MASUK BERSIFAT MUTLAK. ARTINYA, BARANG IMPOR DIKECUALIKAN JIKA SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN TERPENUHI.
Terakhir Diperbarui:
29 Nov 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Biaya Promosi
TIDAK SEMUA BIAYA PROMOSI DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
07 Mar 2024
Rekap Peraturan Pajak atas Pencatatan
PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU.
Terakhir Diperbarui:
02 Sep 2024
Rekap Peraturan atas Kuasa Hukum Pajak dan Bea Cukai
SALAH SATU KEWAJIBAN SEORANG KUASA HUKUM DALAM BERACARA DI PENGADILAN PAJAK ADALAH MEMILIKI IZIN KUASA HUKUM.
Terakhir Diperbarui:
11 Jul 2023
Rekap Peraturan atas Amortisasi
KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.
