Cari Rekap Peraturan

SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.

PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU.

TERDAPAT 5 (LIMA) JENIS SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK

PEMERINTAH MEMBERLAKUKAN PPH FINAL 0,5% DALAM RANGKA PERLINDUNGAN BAGI PELAKU UMKM.

PEDAGANG ECERAN YANG BERSTATUS NON-PKP MAUPUN PKP MEMILIKI KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MENGAJUKAN PENDAHULUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPN.

GUGATAN TIDAK MENGHALANGI PENAGIHAN PAJAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

PEMBEBASAN BEA MASUK BERSIFAT MUTLAK. ARTINYA, BARANG IMPOR DIKECUALIKAN JIKA SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN TERPENUHI.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM SKEMA TERTENTU TERUTANG PPH FINAL.