Cari Pp 24 Tahun 1997 Hukumonline | Perpajakan DDTC
Rekap Peraturan atas Penyelesaian Sengketa Pajak di Tingkat Banding
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK
Terakhir Diperbarui:
02 Agu 2023
Rekap Peraturan atas Pajak Pedagang Eceran
PEDAGANG ECERAN YANG BERSTATUS NON-PKP MAUPUN PKP MEMILIKI KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
03 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Sumbangan
TERDAPAT 5 (LIMA) JENIS SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
20 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Gugatan di Pengadilan Pajak
GUGATAN TIDAK MENGHALANGI PENAGIHAN PAJAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
09 Jul 2025
Rekap Peraturan Pajak atas Pencatatan
PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU.
Terakhir Diperbarui:
02 Sep 2024
Rekap Peraturan atas Kuasa Hukum Pajak dan Bea Cukai
SALAH SATU KEWAJIBAN SEORANG KUASA HUKUM DALAM BERACARA DI PENGADILAN PAJAK ADALAH MEMILIKI IZIN KUASA HUKUM.
Terakhir Diperbarui:
11 Jul 2023
Rekap Peraturan atas Amortisasi
KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.
Terakhir Diperbarui:
14 Mar 2024
Rekap Peraturan Pajak Terkait Surat Keterangan Asal Dalam Hal Kepabeanan
TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN DEKLARASI ASAL UNTUK TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.
Terakhir Diperbarui:
04 Mar 2024
Rekap Peraturan Pajak atas Kripto
SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
22 Okt 2025
Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
