Cari Rekap Peraturan

BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

ALAT BERAT MENJADI SALAH SATU OBJEK PEMAJAKAN PAJAK DAERAH. SIMAK SELENGKAPNYA DI SINI.

BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK.

BIBIT DAN/ATAU BENIH HASIL PERKEBUNAN MERUPAKAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN PPN.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARISAN DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.

JASA TEKNIK MEMILIKI ASPEK PERPAJAKAN TERSENDIRI YANG TERDIRI ATAS PPH DAN PPN.

SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.

MESKI JASA PARKIR DIBAYARKAN KE PENYEDIA PARKIRAN, TAPI SEBETULNYA KENA PAJAK JUGA. BEGINI LENGKAPNYA!

TIDAK SEMUA BIAYA PROMOSI DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.