Cari Rekap Peraturan

MENDUKUNG STABILITAS SISTEM PERPAJAKAN GLOBAL, INDONESIA BERKOMITMEN DENGAN MENANDATANGANI MLI.

TERDAPAT SYARAT TERTENTU UNTUK MENENTUKAN STATUS WAJIB PAJAK BAGI EKSPATRIAT DALAM MENENTUKAN PERLAKUAN PAJAK DI INDONESIA.

DALAM KONTEKS PAJAK PENGHASILAN, SELISIH KURS YANG MENYEBABKAN KEUNTUNGAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.

DALAM RANGKA MENDORONG KEMUDAHAN BERUSAHA, PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN MEMBERIKAN FASILITAS TAX HOLIDAY.

SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.

PEMERINTAH INDONESIA MEMBERIKAN INSENTIF PAJAK DAN BEA CUKAI UNTUK PEMENUHAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA.

USAHA JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL.

MENJAMIN KESETARAAN, BUT DI INDONESIA DIPAJAKI SECARA BIJAKSANA SESUAI DENGAN PRINSIP PEMAJAKAN.

KEGIATAN FILANTROPI DI INDONESIA PERLU DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH, TERMASUK DENGAN ADANYA INSENTIF PAJAK ATAS KEGIATAN TERSEBUT.

PRODUK BANK SYARIAH KIAN DIKENAL DI MASYARAKAT, PEMERINTAH INDONESIA TETAPKAN BEBERAPA KETENTUAN PERPAJAKANNYA.