Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak

Tooltip text
Darussalam
Tooltip text
Danny Septriadi
Tooltip text
Khisi Armaya Dhora
Tooltip text
Erika
By Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora, Erika
Published in Jakarta on July, 2021
Published in
Jakarta
Tooltip text
Darussalam
Tooltip text
Danny Septriadi
Tooltip text
Khisi Armaya Dhora
Tooltip text
Erika
Published on
July, 2021

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena buku yang berjudul Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak dapat terselesaikan. Panduan ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai tata cara pelaksanaan pajak oleh wajib pajak, mulai dari tata cara pelaksanaan prosedur dasar seperti pendaftaran wajib pajak dan pengusaha kena pajak sampai prosedur khusus seperti pengajuan permohonan surat keterangan fiskal atau pembuatan surat kuasa khusus.
 
Sebagaimana diketahui, perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dasar hukum penerapan sistem ini dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.” Dengan kata lain, sistem ini lebih cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak.
 
Dengan dianutnya sistem self-assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan pajak yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara baik dan benar. Mulai dari bagaimana teknis perhitungan yang benar, bagaimana menyusunnya, bagaimana proses pelaporan pajaknya, bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pelaporannya, kapan waktu yang tepat untuk melaporkannya, dan lain-lain yang berhubungan dengan proses sistem self-assessment itu sendiri.
 
Sayangnya, sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui persoalan tersebut secara baik dan benar. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan “UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya”, pada kenyataannya, masih ada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan berbagai prosedur pajak, bahkan yang sederhana sekali pun. Penyebab kurangnya wajib pajak memahami tata cara pelaksanaan pajak pun beragam, mulai dari tingkat kesadaran pajak yang masih rendah hingga masalah literasi pajak yang minim di kalangan masyarakat Indonesia.
 
Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maupun prosedur administratif pajak sering kali berubah. Konsekuensinya, wajib pajak dituntut untuk selalu dapat mengikuti perubahan ini. Padahal, sebagian besar wajib pajak, khususnya para pengusaha, tidak memiliki waktu bahkan pengetahuan dasar untuk memahami dan menangani sepenuhnya aspek pelaksanaan pajak mereka. Apalagi terkait perubahan yang terjadi. Kondisi ini pun pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
 
Hasil dari berbagai riset, salah satunya survei dari Organisations for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2015, menemukan hubungan positif antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan terjadinya peningkatan kesadaran pajak yang akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Namun, sebaliknya. Semakin terbatasnya pengetahuan wajib pajak semakin besar pula tingkat risiko dari adanya wajib pajak yang tidak patuh.
 
Melihat pentingnya pengetahuan pajak, buku panduan yang berisikan enam bab ini hadir sebagai sarana bagi wajib pajak untuk mengenal dan memahami tata cara pelaksanaan pajak secara komprehensif dan rinci. Terutama terkait berbagai prosedur administrasi dan kewajiban pajak yang penting untuk dilaksanakan.
 
Pembahasan dalam buku ini akan dibuka dengan konsep subjek dan objek pajak dan diakhiri dengan penjelasan mengenai prosedur khusus pelaksanaan pajak oleh wajib pajak. Pada tiap babnya, buku ini juga mencantumkan dasar hukum yang berlaku per tanggal 3 Mei 2021 untuk digunakan sebagai acuan dalam setiap pembahasan.
 
Pembahasan dari buku ini juga sudah disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang terjadi akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, mendukung era digitalisasi yang tengah terjadi dalam tata cara pelaksanaan pajak di Indonesia, buku ini juga menjelaskan langkah-langkah penggunaan berbagai sistem aplikasi daring yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 
Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Agung Jati Puspita yang telah ikut memberikan kontribusi materi dalam buku ini. Ucapan terima kasih yang spesial disampaikan kepada keluarga tercinta penulis yang telah memberikan doa dan dukungan morel dalam proses penyusunan buku ini.
 
Akhirnya, dengan diterbitkannya buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun dan mengembangkan dunia perpajakan di tanah air. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca tentunya sangat kami harapkan.
 
Jakarta, 27 Juli 2021
 
Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora, dan Erika

Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1
Subjek dan Objek Pajak
  1. Subjek Pajak
  2. Objek Pajak
  3. Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan
Bab 2
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  1. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak
  2. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak
  3. Tata Cara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar
  4. Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Bab 3
Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan
  1. Tata Cara Pembukuan
  2. Tata Cara Pencatatan
  3. Tata Cara Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
  4. Tata Cara Menyampaikan Pemberitahuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Badan Tertentu
  5. Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Badan Tertentu, dan Wajib Pajak yang Terikat Perjanjian dengan Pemerintah
  6. Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Periode Tahun Buku/Tahun Pajak
  7. Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah
  8. Tata Cara Pencabutan Pemberitahuan atau Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
  9. Tata Cara Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
Bab 4
Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pajak Masa atau Bulanan dan Tahunan
  1. Kewajiban Pajak Masa atau Bulanan
  2. Kewajiban Pajak Tahunan
Bab 5
Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  1. Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
  2. Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  3. Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN Tahun 2014
  4. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Nonefektif
Bab 6
Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Pajak yang Bersifat Khusus
  1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Fiskal
  2. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemindahbukuan
  3. Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Bab 1 : Subjek dan Objek Pajak

A. Subjek Pajak

A.1 Dasar Hukum
  1.1 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur subjek pajak di Indonesia, yaitu.
    a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
    b. PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.9/2021)
    c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 18/2021)
 
 
d.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan (PMK 235/2020)
       
A.2 Pengertian
  1.2 Dalam Pasal 2 UU PPh, dijelaskan pengertian dari subjek pajak.
  1.3 Subjek pajak adalah:
 
 
a.
orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 
 
b.
badan; dan
 
 
c.
bentuk usaha tetap.
  1.4 Subjek pajak dibedakan menjadi:
    a. subjek pajak dalam negeri (SPDN); dan
    b. subjek pajak luar negeri (SPLN).
       
A.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri
  1.5 Subjek pajak dalam negeri (SPDN) terdiri dari orang pribadi, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  1.6 Orang pribadi yang merupakan SPDN adalah orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), yang:
    a. bertempat tinggal di Indonesia;
    b.
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
    c.
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  1.7
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.6 huruf a merupakan orang pribadi yang:
    a.
bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:
      1) dikuasai atau dapat digunakan setiap saat;
      2)
dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan; dan
 
 
 
3)
bukan sebagai tempat persinggahan oleh orang pribadi tersebut;
    b. memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai pusat kegiatan atau urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan di Indonesia; atau
    c. menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia, antara lain aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.
  1.8 Jangka waktu 183 hari sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.6 huruf b ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus, dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari. Dengan kata lain, keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
  1.9 Subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.6 huruf c dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:
    a. kartu izin tinggal tetap (KITAP);
    b. visa tinggal terbatas (VITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari;
    c. izin tinggal terbatas (ITAS) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari;
    d. kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari; atau
    e. dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.
  1.10 Orang pribadi yang merupakan SPDN menjadi wajib pajak dalam negeri (WPDN) apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
  1.11 Badan yang merupakan SPDN adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
    d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  1.12 Badan yang merupakan SPDN menjadi WPDN sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 
  1.13
Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi SPDN dianggap sebagai SPDN dalam pengertian UU PPh mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Dengan kata lain, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Namun, perlu diperhatikan, jika warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.
  1.14 Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai SPLN yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf ‘c’ UU PPh).
  1.15 Apabila orang pribadi atau badan merupakan subjek pajak dalam negeri di lebih dari satu negara mitra/yurisdiksi mitra P3B (dual resident), status subjek pajak orang pribadi atau badan dimaksud ditentukan berdasarkan ketentuan dalam P3B yang terkait.
  1.16 Orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai SPDN sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.6, 1.11, dan 1.13 merupakan SPLN, dengan memperhatikan paragraf 1.17.
     
A.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri
  1.17 Subjek pajak luar negeri (SPLN) terdiri dari:
    a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
    b. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
    c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:
      1) tempat tinggal, yaitu bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan;
      2) pusat kegiatan utama, yaitu memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan:
        suami atau istri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia; 
        sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau
        menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat;
      3) tempat menjalankan kebiasaan, yaitu memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia;
      4) status subjek pajak, yaitu menjadi SPDN negara atau yurisdiksi lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut dengan ketentuan:
        menggunakan bahasa Inggris;
        paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WNI tersebut, tanggal penerbitan, periode berlakunya, dan nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan; dan
        periode berlakunya surat keterangan atau dokumen tersebut berakhir paling lama 6 bulan sebelum permohonan penetapan status subjek pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak); 
        dan/atau
      5) persyaratan tertentu lainnya yang mencakup:
        telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi SPDN; dan
        telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi SPLN yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak,
      dan
    d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
    yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
  1.18 Terkait WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, pemenuhan persyaratan untuk menjadi SPLN sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dipenuhi secara berjenjang dengan ketentuan:
    a. pemenuhan persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi;
 
 
b.
apabila WNI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia, pemenuhan persyaratan pusat kegiatan utama dan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 2 dan angka 3 tidak harus dipenuhi dengan catatan WNI yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.7 huruf a;
 
 
c.
apabila WNI yang bersangkutan, selain memenuhi persyaratan bertempat tinggal di luar Indonesia ternyata juga memenuhi persyaratan bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan pusat kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 2;
 
 
d.
apabila WNI yang bersangkutan hanya memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia, pemenuhan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 3 tidak harus dipenuhi; dan
 
 
e.
apabila WNI yang bersangkutan, selain memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia ternyata juga memenuhi persyaratan bertempat tinggal dan memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak berlaku dan pemenuhan persyaratan dilanjutkan berdasarkan persyaratan tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 3.
   
Lebih lanjut, persyaratan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c angka 4 dan angka 5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
  1.19 WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.17 huruf c diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi SPLN sejak meninggalkan Indonesia.
  1.20 WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki niat untuk menjadi SPLN berdasarkan ketentuan dalam paragraf 1.17 huruf c dan paragraf 1.18, dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak nonefektif pada saat akan meninggalkan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
  1.21 Apabila di kemudian hari diketahui secara nyata bahwa WNI yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN atau tidak melaksanakan ketentuan untuk memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, terhadap WNI dimaksud:
    a. penetapan sebagai wajib pajak nonefektif menjadi batal;
    b. tetap merupakan SPDN; dan
    c. dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi SPDN.
   
Apabila terhadap WNI ini terdapat pemotongan PPh Pasal 26 UU PPh sejak penetapan sebagai wajib pajak nonefektif hingga pembatalan sebagai wajib pajak nonefektif, PPh Pasal 26 dimaksud dapat dikreditkan dalam menghitung pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
  1.22 SPLN, baik orang pribadi atau badan, menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sebaliknya, SPLN yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tidak menjadi wajib pajak dan tidak dikenai PPh di Indonesia.
  1.23
Apabila penghasilan dari orang pribadi atau badan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Namun, status dari orang pribadi atau badan tersebut tetap sebagai SPLN. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai SPLN dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Sebaliknya, jika penghasilan dari orang pribadi atau badan diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada SPLN tersebut.
     
A.2.3 Bentuk Usaha Tetap
  1.24
Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh SPLN untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
    a. tempat kedudukan manajemen;
    b. cabang perusahaan;
    c. kantor perwakilan;
    d. gedung kantor;
    e. pabrik;
    f. bengkel;
    g. gudang;
    h. ruang untuk promosi dan penjualan;
    i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
    j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
    k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
    l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
    m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
    n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
    o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
    p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
  1.25
Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yang bersifat permanen, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.
  1.26 Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan, atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Adapun fakta yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.
       
A.2.4 Bukan Subjek Pajak
  1.27 Berikut ini adalah pihak-pihak yang bukan merupakan subjek pajak:
    a. kantor perwakilan negara asing;
    b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
      1) bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
      2) negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
    c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
      1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
      2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
    d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud huruf c, dengan syarat pejabat-pejabat tersebut:
      1) bukan WNI; dan
      2) tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
   
Dikecualikannya pihak-pihak di atas sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya adalah sesuai dengan kelaziman internasional. Namun, perlu diperhatikan bahwa khusus untuk organisasi internasional, pengecualiannya sebagai subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  1.28 Organisasi internasional adalah organisasi, badan, lembaga, asosiasi, perhimpunan, forum antarpemerintah atau nonpemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
  1.29 Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas utama atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia. 

B. Objek Pajak

B.1 Dasar Hukum
  1.30 Dasar hukum yang mengatur objek pajak di Indonesia, yaitu.
    a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
    b. PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.9/2021)
    c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 18/2021)
 
 
 
 
B.2 Pengertian
  1.31 Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
    a.
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh;
    b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
    c. laba usaha;
    d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
      1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
      2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
      3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
      4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
      5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
    e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
    f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
    h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
    i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
   
j.
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
    k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
    l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
    m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
    n. premi asuransi;
    o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
    p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
    q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
    r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
    s. surplus Bank Indonesia.
  1.32 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.31, WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
    a. memiliki keahlian tertentu; dan
    b.
berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN.
   
Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA diatur dalam PMK 18/2021.
  1.33
Sesuai dengan Pasal 8 PMK 18/2021, berikut ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan “memiliki keahlian tertentu” sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1.32 huruf a.
    a.
WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing. Apabila WNA dengan keahlian tertentu dipekerjakan oleh pemberi kerja, wajib memenuhi persyaratan mengenai:
      1) penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; atau
      2) peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset.
    b. Kriteria keahlian tertentu meliputi:
      1) berkewarganegaraan asing;
      2) memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:
        sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing;
        ijazah pendidikan; dan/atau
        pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun, 
        di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan
      3) memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan.
    c.
Ketentuan mengenai pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II PMK 18/2021.
  1.34
Berdasarkan Pasal 9 PMK 18/2021, jangka waktu 4 tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.32 huruf b dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN. Apabila dalam jangka waktu 4 tahun pajak ini WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN.
  1.35
Ketentuan dalam paragraf 1.32 tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Dengan demikian, WNA dapat memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B.
  1.36
WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Permohonan ini diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK 18/2021. Apabila saluran tertentu belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan:
    a. secara langsung; atau
    b. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, 
    ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
  1.37 Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan:
    a. surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.33 terpenuhi; atau
    b. surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.33 tidak terpenuhi,
    dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf 1.36 diterima lengkap.
  1.38 WNA melaporkan penghasilan melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) atas:
    a. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, jika diterbitkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.37 huruf a; atau
    b. penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia, jika diterbitkan surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.37 huruf b.
   
Sebelum melaporkan penghasilan tersebut, WNA melakukan penghitungan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan mengenai penghitungan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia tercantum dalam Lampiran V PMK 18/2021.
  1.39
WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi SPDN sebelum berlakunya PMK 18/2021, dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan:
    a.
jangka waktu 4 tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.32 huruf b belum terlampaui; dan
 
 
b.
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.36.
   
Pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.32 huruf b.
     
B.3 Bukan Objek Pajak
  1.40 Berikut ini jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
    a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan dengan penjelasan sebagai berikut:
      1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
      2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
     
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
    b. Warisan.
    c.
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ‘b’ UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
    d.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
    e. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
    f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak:
       
orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
        badan dalam negeri;
      2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
        dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak; atau
       
dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) UU PPh;
      3) dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
        dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
        dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
      4) apabila dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 poin 2 dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 poin 1, berlaku ketentuan:
        atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan PPh;
        atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dikenai PPh; dan
        atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada poin 1 serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada poin 2, tidak dikenai PPh;
      5) apabila dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 poin 2 dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 poin 1, berlaku ketentuan:
        atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan PPh; dan
        atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada poin 1, tidak dikenai PPh;
      6)
apabila dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) UU PPh, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2;
      7) pengenaan PPh atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan PPh apabila penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
        penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan 
        bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
      8) pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
        tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang; 
        tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau 
        tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
      9) apabila wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
        penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan 
       
pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU PPh;
      10)
pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri dari objek PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf ‘f’ UU PPh ini berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
      11) istilah “diterima atau diperoleh” terkait dividen atau penghasilan lain mengacu pada:
       
untuk perusahaan yang tidak go public adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam RUPS tahunan;
 
 
 
 
untuk perusahaan yang go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date);
      12) dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam angka 10 merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      13) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada angka 10 merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui BUT.
      14) ketentuan lebih lanjut mengenai:
        kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; 
        tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan 
        perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5,
     
diatur dalam PMK 18/2021.
    g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
    h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
    i. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
    j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
      1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
      2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
    k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
    l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
    m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
    n.
Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam PMK 18/2021 sebagai berikut:
      1) penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu berupa:
        imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
        imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia;
        dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% dari suatu BUT maupun tidak melalui BUT di luar negeri;
        bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksa dana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; dan/atau
        penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah,
        sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
      2)
penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 serta pembelian emas batangan atau rekening emas sebagaimana dimaksud pada angka 1 poin 5 dikecualikan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh berdasarkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
      3) untuk memperoleh surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh tersebut, BPKH harus menyampaikan permohonan kepada Kepala KPP tempat BPKH terdaftar, baik secara langsung maupun melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
      4) Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;
      5) surat keterangan inilah yang menjadi dasar bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan BPKH untuk tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
      6) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang dikenai PPh bersifat final dan atas penghasilan ini, BPKH menyetor sendiri PPh yang terutang paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan;
      7) penghasilan yang diterima atau diperoleh BPKH selain:
        dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus;
        penghasilan dari pengembangan keuangan haji; dan
        penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH;
       
dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
      8) BPKH harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah apabila:
        memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final; atau
        menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak;
      9) biaya terkait dengan penghasilan yang:
        dikecualikan dari objek PPh; dan/atau
        telah dikenai PPh yang bersifat final
        tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
      10)
biaya bersama terkait dengan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh, penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang PPh-nya disetor sendiri oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 7, yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak (PKP), pembebanannya dialokasikan secara proporsional;
      11)
ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apabila atas penghasilan ini telah dikenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal diundangkannya undang-undang tersebut, BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
    o.
Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK 18/2021. Berikut penjelasannya.
      1) Penanaman kembali untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih.
      2)
Apabila terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan, sisa lebih ditempatkan sebagai dana abadi dan pengalokasian ini dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Ketentuan mengenai penggunaan jumlah sisa lebih tercantum dalam Lampiran XI PMK 18/2021.
      3) Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi dengan syarat
        telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dalam bentuk Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri yang membidangi urusan sosial atau keagamaan; dan 
        disetujui oleh pimpinan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dan pejabat instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial atau keagamaan.
      4) Badan atau lembaga sosial sebagaimana dimaksud huruf o di atas merupakan badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:
        pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya;
        pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo;
        pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang telantar, dan anak atau orang cacat;
        santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, dan sejenisnya;
        pemberian beasiswa; dan/atau
        pelestarian lingkungan hidup.
        Perlu diperhatikan bahwa badan atau lembaga keagamaan yang dimaksud merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan.
      5) Istilah “instansi yang membidangi” sebagaimana disebut pada huruf o merupakan: 
        instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial untuk badan atau lembaga sosial; dan
        instansi pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota yang membidangi urusan agama untuk badan atau lembaga keagamaan.
      6) Sisa lebih sebagaimana dimaksud pada huruf o merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Biaya ini termasuk:
        bantuan, sumbangan, atau harta hibahan sepanjang tidak ada hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam UU PPh;
        biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan/atau keagamaan; dan/atau
        biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan/atau keagamaan.
      7) Sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf o meliputi:
        pengadaan sarana sosial dan/atau keagamaan;
        pembangunan dan pengadaan prasarana sosial dan/atau keagamaan, termasuk gedung, tanah, kantor, rumah ibadah; dan/atau
        pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum, 
        yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      8) Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 7 poin 1 dan 2 dapat diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain yang terdaftar pada instansi yang membidanginya sepanjang sarana dan prasarana dimaksud berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      9) Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud pada angka 7 poin 3 dan angka 8 tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang memberikan. Sementara itu, sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 poin 1 dan 2 yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.
      10) Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana atau dana abadi dalam jangka waktu 4 tahun diakui sebagai objek PPh pada akhir tahun pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. Jumlah ini kemudian wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal.
      11) Dalam hal kegiatan utama badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, perlakuan sisa lebih atas badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.

C. Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan

  1.41
Saat dimulainya kewajiban perpajakan adalah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan adanya perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
  1.42
Kewajiban pajak subjektif SPDN orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama‐lamanya.
  1.43
Kewajiban pajak subjektif SPDN badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
  1.44 Kewajiban pajak subjektif bagi SPLN, yaitu.
    a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari; dan
    b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
   
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu BUT, dimulai pada saat BUT tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia.
  1.45 Kewajiban pajak subjektif bagi SPLN, yaitu.
    a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari; dan 
    b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,
   
dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu BUT, dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut (berakhirnya hubungan ekonomis).
  1.46
Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat itu, pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu, pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.
  1.47 Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Misal, orang pribadi yang mulai menjadi subjek pajak pada pertengahan tahun pajak atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan tahun pajak. 

Bab 2 : Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

A. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak

A.1 Dasar Hukum
  2.1 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak di Indonesia, yaitu.
    a.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b.
PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
    c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/PJ/2020)
    e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021)
       
A.2 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak
  2.2 Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Wajib pajak dimaksud meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berikut penjelasan mengenai tempat pendaftaran wajib pajak yang dirangkum pada Tabel 2.1 di bawah.
     
   
Tabel 2.1 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak
   
     
  2.3 Selain kewajiban mendaftarkan diri di tempat sebagaimana disebutkan pada Tabel 2.1, wajib pajak juga wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh NPWP cabang bagi setiap tempat kegiatan usaha. Tempat kegiatan usaha ini dapat berupa lokasi usaha, kantor cabang perusahaan, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, atau tempat kegiatan usaha sejenis, yang digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen. Perlu diperhatikan, bagi wajib pajak yang memiliki dua atau lebih tempat kegiatan usaha yang berada pada wilayah kerja KPP yang sama, tetapi tempat kegiatan usaha tersebut berada pada wilayah kerja KPP yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukannya, dapat memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk didaftarkan dan diberikan satu NPWP cabang.
  2.4 Kewajiban mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk memperoleh NPWP cabang sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.3 tidak berlaku bagi:
    a. instansi pemerintah;
    b. wajib pajak selain instansi pemerintah yang memiliki tempat kegiatan usaha dan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada pada wilayah kerja KPP yang sama; atau
    c. wajib pajak yang memiliki tempat kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi yang tempat pelaksanaan kegiatan usaha jasa tersebut:
      1) berada pada lebih dari satu wilayah kerja KPP; dan
      2) merupakan satu kesatuan pelaksanaan kegiatan usaha jasa yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian.
    Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di atas dilakukan dengan menggunakan NPWP pusat.
  2.5 Apabila tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha dilakukan tidak dapat ditentukan, Dirjen Pajak berwenang menentukan KPP tertentu sebagai tempat wajib pajak terdaftar. Penentuan ini dilakukan oleh:
    a. Kepala Kanwil DJP atas nama Dirjen Pajak apabila tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan, atau tempat kegiatan usaha dilakukan berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP dalam satu wilayah kerja Kanwil DJP; atau
    b. Dirjen Pajak apabila tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan, atau tempat kegiatan usaha dilakukan berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kanwil DJP.
  2.6
Dirjen Pajak menetapkan tempat terdaftar wajib pajak, pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak (PKP) pada KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus, dan KPP Madya (BKM). Penetapan tempat terdaftar wajib pajak dan/atau tempat pelaporan usaha PKP dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak. Penetapan tempat terdaftar wajib pajak dan/atau tempat pelaporan usaha PKP juga berlaku untuk seluruh cabang wajib pajak, baik yang didirikan sebelum maupun setelah penetapan, dan berdomisili di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021. Wajib pajak yang dimaksud merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Kanwil Wajib Pajak Besar meliputi:
      1) KPP Wajib Pajak Besar Satu, untuk wajib pajak badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan;
      2) KPP Wajib Pajak Besar Dua, untuk wajib pajak badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan dan jasa keuangan;
      3) KPP Wajib Pajak Besar Tiga, untuk wajib pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan; dan
      4) KPP Wajib Pajak Besar Empat, untuk wajib pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan wajib pajak orang pribadi tertentu.
    b. Kanwil Jakarta Khusus meliputi:
      1) KPP Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu), untuk wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian nonlogam;
      2) KPP Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua), untuk wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin;
      3) KPP Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga), untuk wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan;
      4) KPP Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat), untuk wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan, dan kayu;
      5) KPP Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA Lima), untuk wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan jasa tertentu;
      6) KPP Penanaman Modal Asing Enam (KPP PMA Enam), untuk wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan perdagangan tertentu;
      7) KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk wajib pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek nonbank, dan badan-badan khusus (self regulatory organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal;
      8) KPP Badan dan Orang Asing, untuk: 
        wajib pajak BUT yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
        orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
        BUT yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
        wajib pajak badan yang merupakan PPMSE dalam negeri; 
        pedagang luar negeri; 
        penyedia jasa luar negeri; 
        PPMSE luar negeri; dan 
        organisasi internasional yang termasuk subjek PPh; 
        dan
      9) KPP Minyak dan Gas Bumi, untuk wajib pajak migas dan wajib pajak selain wajib pajak migas yang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban PBB harus dilakukan pada KPP Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP), sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP;
      dan
    c. KPP Madya, untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan besar tertentu dalam suatu Kanwil.
  2.7
Wajib pajak penanaman modal asing tertentu sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.6 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 di atas ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran huruf A PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021.
  2.8 Bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik yang memenuhi kriteria:
    a. ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN atas PMSE; dan/atau
    b. memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan untuk dikenai PPh atau pajak transaksi elektronik,
    terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing.
  2.9 Apabila pelaku usaha melalui sistem elektronik terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak, keputusan ini sekurang-kurangnya memuat informasi:
    a. nama pelaku usaha luar negeri;
    b. nomor identitas perpajakan yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia;
    c. mata uang yang digunakan untuk pembayaran dan/atau penyetoran pajak; dan
    d. kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha luar negeri.
       
A.3 Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak serta Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
  2.10 Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara: 
    a.
elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (https://ereg.pajak.go.id/login) dengan:
     
1)
mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak; dan
      2)
mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan;
      atau
    b. tertulis yang disampaikan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi:
      1) tempat tinggal wajib pajak;
      2) tempat kedudukan wajib pajak;
      3) tempat kegiatan usaha wajib pajak; atau
      4) tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran wajib pajak.
      dengan
     
1)
mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak; dan
      2) melampirkan dokumen yang disyaratkan.
    Pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP juga dapat dilakukan oleh wajib pajak badan.
  2.11 Berikut dokumen persyaratan yang harus dilampiri oleh wajib pajak ketika mengajukan permohonan pendaftaran NPWP untuk wajib pajak orang pribadi.
    a. Untuk wajib pajak orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas:
      1) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); 
      2) bagi warga negara asing (WNA) berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu izin tinggal sementara (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP).
    b. Untuk wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim berupa fotokopi KTP. 
    c. Untuk wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya berupa:
      1) fotokopi KTP;
      2) fotokopi kartu NPWP suami apabila suami merupakan WNI atau fotokopi dokumen atau identitas perpajakan di luar negeri apabila suami merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN);
      3) fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya;
      4) fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami;
    d. Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain:
      1) wanita kawin yang:
        melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis;
        memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; serta 
        menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
      2) anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PPh,
      tetapi berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, dokumen yang perlu dilampiri adalah berupa fotokopi KTP.
    e. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu berupa fotokopi kartu NPWP orang pribadi.
  2.12 Berikut dokumen persyaratan yang harus dilampiri oleh wajib pajak ketika mengajukan permohonan pendaftaran NPWP untuk wajib pajak warisan belum terbagi. 
    a. Fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia.
    b. Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagi sebagai berikut:
      1) fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris apabila warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris;
      2) fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
      3) fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan apabila warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.
  2.13 Permohonan pendaftaran NPWP untuk wajib pajak badan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
    a.
untuk wajib pajak badan, baik yang berorientasi pada profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (nonprofit oriented), berupa:
      1) fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa:
        akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri; atau
        surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
      2) dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan meliputi:
        bagi WNI, yaitu fotokopi kartu NPWP; dan
        bagi WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP apabila WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak
    b.
untuk wajib pajak badan berbentuk kerja sama operasi (join operation) berupa:
      1)
fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (joint operation);
 
 
 
2)
fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
 
 
 
3)
dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk kerja sama operasi (joint operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation), meliputi:
        bagi WNI, yaitu fotokopi kartu NPWP; atau
        bagi WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP, apabila WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak;
    c. untuk cabang wajib pajak badan berupa:
      1) fotokopi kartu NPWP pusat;
      2) dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang meliputi:
        bagi WNI, yaitu fotokopi kartu NPWP; atau
        bagi WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP, apabila WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak.
  2.14 Permohonan pendaftaran NPWP untuk instansi pemerintah dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
    a. fotokopi dokumen penunjukan sebagai:
      1) kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat, untuk instansi pemerintah pusat;
      2) kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk instansi pemerintah daerah; atau
      3) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk instansi pemerintah desa;
    b. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu kartu NPWP;
    c. fotokopi dokumen penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan/atau kepala urusan keuangan desa; dan
    d. fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu kartu NPWP.
  2.15 Berdasarkan permohonan pendaftaran yang disampaikan secara elektronik akan diberikan bukti penerimaan elektronik (BPE). Selanjutnya, permohonan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai berikut:
    a. NPWP diterbitkan paling lambat 1 hari kerja setelah BPE diterbitkan; dan
    b.
NPWP tersebut disampaikan ke alamat surel (email) yang dicantumkan pada saat mendaftar.
   
Atas NPWP yang telah diterbitkan, Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah (upload). Berdasarkan penelitian ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a.
apabila dokumen persyaratan yang diunggah (upload) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.10 sampai paragraf 2.14 dan wajib pajak belum terdaftar sebelumnya, Kepala KPP menerbitkan kartu NPWP, surat keterangan terdaftar (SKT), dan electronic filling identification number (EFIN) paling lama 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP;
    b.
apabila dokumen persyaratan yang diunggah (upload) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.10 sampai paragraf 2.14, Kepala KPP meminta klarifikasi kepada wajib pajak dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi/pemenuhan kelengkapan dokumen; atau
 
 
c.
apabila wajib pajak telah terdaftar, Kepala KPP melakukan penghapusan secara jabatan atas NPWP yang diterbitkan terakhir dan menyampaikan surat keputusan penghapusan NPWP kepada wajib pajak.
  2.16 Klarifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Kepala KPP meminta klarifikasi kelengkapan dokumen persyaratan kepada wajib pajak:
      1)
secara elektronik melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP;
 
 
 
2)
secara langsung;
 
 
 
3)
melalui pos dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
 
 
 
4)
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
    b. wajib pajak wajib menyampaikan klarifikasi kelengkapan dokumen persyaratan:
      1)
secara langsung;
 
 
 
2)
melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 
 
 
3)
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
      ke KPP tempat wajib pajak terdaftar paling lama 15 hari kalender setelah menerima permintaan klarifikasi;
    c. Kepala KPP:
      1)
menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EFIN paling lama 1 hari kerja setelah menerima klarifikasi wajib pajak apabila wajib pajak memberikan klarifikasi kelengkapan dokumen persyaratan yang memenuhi ketentuan dalam paragraf 2.10 sampai paragraf 2.14; atau
 
 
 
2)
menetapkan wajib pajak sebagai wajib pajak nonefektif dan menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EFIN serta surat pemberitahuan penetapan wajib pajak nonefektif apabila wajib pajak tidak memberikan klarifikasi atau memberikan klarifikasi, tetapi tidak memenuhi ketentuan dalam paragraf 2.10 sampai paragraf 2.14.
  2.17
Sama halnya dengan permohonan yang disampaikan secara elektronik. Berdasarkan permohonan pendaftaran yang disampaikan secara tertulis, Kepala KPP atau KP2KP akan memberikan bukti penerimaan surat (BPS) kepada wajib pajak sepanjang permohonan yang disampaikan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.10 sampai paragraf 2.14. Sebaliknya, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPP atau KP2KP:
    a. mengembalikan permohonan kepada wajib pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
    b.
mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
   
Selanjutnya, berdasarkan permohonan yang telah diberikan BPS, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan EFIN paling lama 1 hari kerja setelah BPS diterbitkan dan menyampaikannya kepada wajib pajak dengan cara berikut:
    a.
secara elektronik melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP;
 
 
b.
secara langsung;
 
 
c.
melalui pos dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
 
 
d.
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

B. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak

B.1 Dasar Hukum
  2.18 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur perubahan data wajib pajak, antara lain yaitu.
    a.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
 
 
b.
PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/PJ/2020)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021)
 
 
f.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SE-27/PJ/2020)
       
B.2 Latar Belakang
  2.19 Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak dapat melakukan perubahan data wajib pajak apabila:
    a. data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
    b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar.
    Perubahan data ini dapat diajukan oleh wajib pajak sendiri melalui permohonan atau secara jabatan.
  2.20 Berikut perubahan data wajib pajak yang dimaksud dalam paragraf 2.19.
    a. Untuk wajib pajak orang pribadi:
      1) perubahan identitas wajib pajak;
      2) perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama;
      3) perubahan sumber penghasilan wajib pajak;
      4) perubahan wajib pajak menjadi wajib pajak warisan belum terbagi; atau
      5) terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi DJP.
    b. Untuk wajib pajak warisan belum terbagi:
      1) perubahan wakil wajib pajak;
      2) perubahan alamat tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama;
      3) perubahan sumber penghasilan wajib pajak; atau
      4) terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi DJP.
    c. Untuk wajib pajak badan:
      1) perubahan identitas wajib pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
      2) perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama;
      3) perubahan jenis kegiatan usaha wajib pajak;
      4) perubahan struktur permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
      5) terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi DJP; atau
      6) terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan dengan kategori dan/atau bentuk badan usaha wajib pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak.
    d. Untuk instansi pemerintah:
      1) perubahan identitas instansi pemerintah;
      2) perubahan alamat tempat kedudukan instansi pemerintah yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
      3) perubahan Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
      4) terdapat kesalahan tulis data pemerintah pada administrasi DJP; atau
      5) terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk instansi pemerintah pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk instansi pemerintah yang sebenarnya dalam basis dan yang seharusnya tercatat data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak.
  2.21 Apabila perubahan data terkait perubahan wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak warisan belum terbagi, dokumen pendukung yang harus dilampirkan meliputi:
    a. fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis;
    b. dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagi, sebagai berikut:
      1) fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris;
      2) fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
      3) fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan, dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan; 
      dan
    c.
surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP, apabila permohonan perubahan data dilaksanakan oleh seorang kuasa.
         
B.3 Prosedur
  2.22 Permohonan perubahan data dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. 
  2.23 Permohonan perubahan data secara elektronik dapat diajukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak berupa:
    a. aplikasi registrasi yang tersedia pada laman DJP yang dilakukan dengan:
      1)
mengisi dan menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan
 
 
 
2)
mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung, termasuk dokumen elektronik yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak;
      atau
    b.
contact center dan/atau saluran tertentu lainnya yang dilakukan dengan memanfaatkan layanan yang ditentukan oleh DJP.
  2.24
Dalam rangka proses pengajuan permohonan perubahan data wajib pajak melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, wajib pajak harus memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa wajib pajak sendiri yang mengajukan permohonan dimaksud.
  2.25
Formulir Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, permohonan perubahan data wajib pajak secara elektronik melalui contact center dan/atau saluran tertentu lainnya dinyatakan telah diterima oleh DJP apabila wajib pajak telah menyatakan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan perubahan data tersebut melalui layanan yang ditentukan oleh DJP.
  2.26
Apabila permohonan perubahan data yang diajukan oleh wajib pajak secara elektronik memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.23, kepada wajib pajak diberikan BPE. Sebaliknya, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.23, permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP akan memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP. Kemudian, apabila permohonan yang disampaikan melalui contact center atau saluran tertentu lainnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.24 dan 2.25, permohonan dianggap tidak diajukan dan pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak tidak memproses lebih lanjut permohonan wajib pajak.
  2.27
Permohonan perubahan data wajib pajak secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan melampirkan dokumen pendukung. Kemudian, permohonan tersebut disampaikan:
    a. secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP; atau
    b. melalui:
      1) pos dengan bukti pengiriman surat; atau
      2) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
      ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
    Dalam hal permohonan perubahan data wajib pajak disampaikan pada KP2KP, Kepala KP2KP meneruskan permohonan tersebut ke KPP pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima.
  2.28 Apabila permohonan perubahan data yang diajukan oleh wajib pajak secara tertulis memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.27, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada wajib pajak. Namun, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.27, Kepala KPP atau KP2KP:
    a. mengembalikan permohonan kepada wajib pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
    b. mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  2.29 Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak melakukan perubahan data wajib pajak paling lama 1 hari kerja setelah BPE diterbitkan atau BPS disampaikan dan memberitahukan kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data. Apabila perubahan data wajib pajak ternyata menyebabkan perubahan informasi dalam kartu NPWP, SKT, dan/atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP. Selanjutnya, Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data dan/atau kartu NPWP, SKT, dan/atau kepada wajib pajak melalui:
    a.
alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP;
 
 
b.
secara langsung;
 
 
c.
pos dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
 
 
d.
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  2.30 Kepala KPP dapat melakukan perubahan data wajib pajak secara jabatan apabila terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak dan memberitahukan perubahan tersebut kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data.
  2.31 Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Dirjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak dapat melakukan perubahan data wajib pajak dan/atau PKP secara jabatan, apabila data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data.

C. Tata Cara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar

C.1
Dasar Hukum
 
2.32
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur tata cara pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, yaitu.
 
 
a.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
 
 
b.
PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/PJ/2020)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021)
 
 
f.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SE-27/PJ/2020)
 
 
 
 
 
C.2
Prosedur
 
2.33
Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar karena tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain. Pemindahan tempat wajib pajak terdaftar ini juga dapat dilakukan secara jabatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemindahan tempat wajib pajak terdaftar hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dengan NPWP pusat. Dengan kata lain, wajib pajak cabang yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, tetapi harus:
 
 
a.
mengajukan permohonan penghapusan NPWP cabang ke KPP Lama; dan
 
 
b.
mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha baru.
 
 
Pendaftaran wajib pajak cabang dilakukan tanpa menunggu penghapusan NPWP cabang.
 
2.34
Permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen pendukung. Adapun yang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain.
 
2.35
Permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar secara elektronik dilakukan dengan:
 
 
a.
mengisi dan menyampaikan Formulir Pemindahan Wajib Pajak; dan
 
 
b.
mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung,
 
 
pada aplikasi registrasi yang tersedia pada laman DJP. Formulir Pemindahan Wajib Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
 
2.36
Berdasarkan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang diajukan oleh wajib pajak secara elektronik, kepada wajib pajak diberikan BPE apabila permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.35. Namun, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dalam paragraf 2.35, permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP.
 
2.37
Permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar secara tertulis dilakukan dengan:
 
 
a.
mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak; dan
 
 
b.
melampirkan dokumen pendukung.
 
 
Selanjutnya, permohonan ini disampaikan:
 
 
a.
secara langsung ke KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru; atau
 
 
b.
melalui:
 
 
 
1)
pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 
 
 
2)
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
 
 
 
ke KPP Lama atau KPP Baru.
 
 
Dalam hal permohonan diterima oleh KPP Baru atau KP2KP Baru, Kepala KPP Baru atau KP2KP Baru meneruskan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar ke KPP Lama pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima di KPP Baru atau KP2KP Baru.
 
2.38
Berdasarkan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang diajukan oleh wajib pajak secara tertulis, Kepala KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru menerbitkan dan menyampaikan BPS kepada wajib pajak apabila permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.37. Namun, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.37, Kepala KPP Lama, KPP Baru, atau KP2KP Baru:
 
 
a.
mengembalikan permohonan kepada wajib pajak secara langsung, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
 
 
b.
mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 
2.39
Berdasarkan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang telah diberikan BPE atau BPS, Kepala KPP Lama melakukan penelitian bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya tidak berada lagi di wilayah kerja KPP Lama. Dari hasil penelitian, Kepala KPP Lama memberikan keputusan berupa:
 
 
a.
mengabulkan permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pindah; atau
 
 
b.
menolak permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat dipindah.
 
 
Keputusan ini diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah penerbitan BPE atau penerbitan BPS.
 
2.40
Apabila jangka waktu 5 hari kerja sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.39 telah terlampaui dan Kepala KPP Lama tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP Lama harus menerbitkan surat pindah paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.39 terlampaui. Kepala KPP Lama menyampaikan surat pindah kepada wajib pajak dan ditembuskan ke KPP Baru:
 
 
a.
secara elektronik melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP;
 
 
b.
secara langsung;
 
 
c.
melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 
 
d.
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 
2.41
Kepala KPP Lama dapat melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar secara jabatan dengan menerbitkan surat pindah berdasarkan penelitian KPP Lama atau KPP Baru bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya tidak berada lagi di wilayah kerja KPP Lama. Surat pindah tersebut diberikan kepada wajib pajak serta ditembuskan ke KPP Baru:
 
 
a.
secara elektronik melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP;
 
 
b.
secara langsung;
 
 
c.
melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 
 
d.
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 
2.42
Berdasarkan tembusan surat pindah dari KPP Lama, berikut langkah selanjutnya yang dilakukan Kepala KPP Baru.
 
 
a.
 
Menerbitkan kartu NPWP paling lama 1 hari kerja setelah surat pindah diterima KPP Baru dan mengirimkan kartu NPWP tersebut secara elektronik melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di DJP, secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan/atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 
 
b.
Apabila wajib pajak tersebut telah berstatus PKP dan memiliki akun PKP aktif, melakukan penelitian lapangan dalam rangka menguji kebenaran tempat kegiatan usaha paling lama 10 hari kerja setelah surat pindah diterima oleh KPP Baru. Atas pemindahan wajib pajak yang juga berstatus sebagai PKP ini, tidak dilakukan pencabutan pengukuhan PKP di KPP Lama. Tanggal pengukuhan PKP di KPP Baru sesuai dengan tanggal pengukuhan PKP di KPP Lama. Namun, apabila berdasarkan penelitian lapangan diketahui bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP Baru melakukan pencabutan pengukuhan PKP.
 
2.43
Apabila wajib pajak mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, tetapi terdapat pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih dalam proses penyelesaian di KPP Lama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
 
a.
wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP Lama, yang pemeriksaannya dimulai sebelum tanggal terdaftar di KPP Baru:
 
 
 
1)
KPP Lama menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan nota penghitungan; dan
 
 
 
2)
KPP Baru menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan nota penghitungan dari KPP Lama;
 
 
b.
wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil Lama atau Direktorat Penegakan Hukum, yang pemeriksaan bukti permulaannya dimulai sebelum tanggal terdaftar di KPP Baru, Kanwil Lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan tersebut;
 
 
c.
wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yang proses penyidikannya dimulai sebelum tanggal terdaftar di KPP Baru:
 
 
 
1)
Kanwil Lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan penyidikan; atau
 
 
 
2)
apabila wajib pajak sedang dalam proses penghentian penyidikan, Kanwil Lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan penghentian penyidikan;
 
 
d.
wajib pajak yang memiliki utang pajak pada tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, KPP Baru melakukan tindakan penagihan;
 
 
e.
wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan pembetulan dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, KPP Lama atau Kanwil Lama belum menerbitkan keputusan:
 
 
 
1)
KPP Lama atau Kanwil Lama membuat laporan penelitian dan konsep surat keputusan; dan
 
 
 
2)
KPP Baru atau Kanwil Baru menerbitkan surat keputusan pembetulan, sesuai kewenangannya;
 
 
f.
wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan keberatan dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, Kanwil Lama belum menerbitkan keputusan:
 
 
 
1)
Kanwil Lama membuat laporan penelitian dan konsep keputusan keberatan; dan
 
 
 
2)
Kanwil Baru menerbitkan keputusan keberatan;
 
 
g.
wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, Kanwil Lama belum menerbitkan keputusan:
 
 
 
1)
Kanwil Lama membuat laporan penelitian dan konsep keputusan; dan
 
 
 
2)
Kanwil Baru menerbitkan keputusan;
 
 
h.
KPP Lama belum melaksanakan:
 
 
 
1)
surat keputusan berdasarkan Pasal 16, Pasal 26, dan/atau Pasal 36 UU KUP;
 
 
 
2)
putusan Pengadilan Pajak atas banding atau gugatan yang diterima KPP Lama; atau
 
 
 
3)
putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang diterima KPP Lama,
 
 
 
sampai dengan saat tanggal terdaftar di KPP Baru, KPP Baru melaksanakan surat keputusan dimaksud;
 
 
i.
wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, KPP Lama belum menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak:
 
 
 
1)
KPP Lama membuat laporan hasil penelitian dan nota penghitungan; dan
 
 
 
2)
KPP Baru menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 
 
j.
wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, KPP Lama belum menerbitkan keputusan:
 
 
 
1)
KPP Lama membuat laporan hasil penelitian dan/atau nota penghitungan; dan
 
 
 
2)
KPP Baru menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa tidak terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB);
 
 
k.
wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17B UU KUP dan pada saat tanggal terdaftar pada KPP Baru, KPP Lama belum menerbitkan ketetapan pajak:
 
 
 
1)
untuk permohonan pengembalian yang jatuh temponya paling lama 6 bulan setelah tanggal terdaftar di KPP Baru:
 
 
 
 
KPP Lama melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian; dan
 
 
 
 
KPP Baru menerbitkan nota penghitungan dan ketetapan pajak;
 
 
 
 
atau
 
 
 
2)
untuk permohonan pengembalian yang saat jatuh temponya lebih dari 6 bulan setelah tanggal terdaftar di KPP Baru:
 
 
 
 
KPP Lama belum mulai melakukan pemeriksaan, KPP Baru melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP; atau
 
 
 
 
KPP Lama sudah mulai melakukan pemeriksaan, KPP Lama melanjutkan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dan nota penghitungan, serta KPP Baru menerbitkan ketetapan pajak.
 
 
l.
wajib pajak yang telah diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau SKPLB oleh KPP Lama dan KPP Lama belum menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, KPP Baru menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 
 
m.
wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga dan KPP Lama belum menerbitkan surat keputusan pembayaran imbalan bunga pada saat tanggal terdaftar di KPP Baru, KPP Baru menerbitkan surat keputusan perhitungan pemberian imbalan bunga;
 
 
n.
wajib pajak yang telah mengajukan permohonan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m dan KPP Lama atau Kanwil Lama belum menerbitkan keputusan pada saat tanggal terdaftar di KPP Baru karena belum jatuh tempo:
 
 
 
1)
KPP Lama atau Kanwil Lama menyelesaikan laporan penelitian dan konsep keputusan; dan
 
 
 
2)
KPP Baru atau Kanwil Baru menerbitkan keputusan.

D. Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

D.1
Dasar Hukum
 
2.44
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur tata cara pengukuhan PKP di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
 
 
b.
PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/2017)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER-04/PJ/2020)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021)
 
 
f.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SE-27/PJ/2020)
 
 
 
 
 
D.2
Prosedur
 
2.45
Layanan pengukuhan PKP diberikan kepada pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai dengan UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan kata lain, selain pengusaha kecil, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Adapun pengusaha kecil dapat memilih untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP.
 
2.46
Pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
 
2.47
Permohonan pengukuhan PKP secara elektronik dengan:
 
 
a.
mengisi dan menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 
 
b.
mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan,
 
 
pada aplikasi registrasi yang tersedia pada laman DJP. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan permohonan pengukuhan PKP yang diajukan oleh wajib pajak secara elektronik, kepada wajib pajak diterbitkan BPE apabila permohonan memenuhi ketentuan.
 
2.48
Permohonan pengukuhan PKP secara tertulis dilakukan oleh pengusaha dengan:
 
 
a.
mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 
 
b.
melampirkan dokumen yang disyaratkan.
 
 
Permohonan ini kemudian disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha pengusaha, baik secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, maupun melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Berdasarkan permohonan pengukuhan PKP yang diajukan oleh wajib pajak secara tertulis, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan dan memberikan BPS kepada pengusaha apabila permohonan memenuhi ketentuan.
 
2.49
Berikut ini adalah rincian dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan pengukuhan PKP yang disusun berdasarkan jenis wajib pajak.
     
 
 
Tabel 2.2 Dokumen yang Dipersyaratkan dalam Pengajuan Permohonan Pengukuhan PKP
   
     
 
2.50
Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan pengusaha dapat diberikan sepanjang pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 
 
a.
Pengusaha orang pribadi atau warisan belum terbagi:
 
 
 
1)
telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 
 
 
2)
tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 
 
b.
Pengusaha badan dengan status pusat:
 
 
 
1)
telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 
 
 
2)
tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 
 
 
3)
seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
 
 
c.
Pengusaha badan dengan status cabang:
 
 
 
1)
telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 
 
 
2)
tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 
 
 
3)
pimpinan cabang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
 
 
d.
Pengusaha badan dengan bentuk kerja sama operasi (joint operation):
 
 
 
1)
seluruh anggota kerja sama operasi (joint operation) telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 
 
 
2)
seluruh anggota kerja sama operasi (joint operation) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 
 
 
3)
seluruh pengurus atau penanggung jawab kerja sama operasi (joint operation) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
 
 
e.
Instansi pemerintah, yaitu tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 
2.51
Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan BPE atau BPS:
 
 
a.
kepala KPP atau KP2KP melakukan penelitian administrasi atas pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan/atau pemenuhan ketentuan pengukuhan PKP;
 
 
b.
berdasarkan penelitian administrasi, Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan berupa:
 
 
 
1)
menerima permohonan dengan menerbitkan SPPKP apabila permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud paragraf 2.49 dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud paragraf 2.50; atau
 
 
 
2)
menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan pengukuhan pengusaha kena pajak apabila permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud paragraf 2.49 dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud paragraf 2.50,
 
 
 
 
paling lama 1 hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan.
 
2.52
Apabila Kepala KPP atau KP2KP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf 2.51, permohonan pengusaha dianggap dikabulkan dan Kepala KPP atau KP2KP harus menerbitkan SPPKP paling lama 1 hari kerja setelah tanggal jangka waktu pemberian keputusan berakhir. Tanggal pengukuhan yang tercantum dalam SPPKP, yaitu sesuai dengan tanggal seharusnya diterbitkan SPPKP sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.51.
 
2.53
Selain berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, pengukuhan PKP juga dapat dilakukan secara jabatan. Kepala KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 
2.54
Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi, Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan SPPKP terhadap PKP yang dikukuhkan secara jabatan. Tanggal pengukuhan PKP sesuai dengan tanggal penerbitan SPPKP.
 
 
 
 
 
D.3
Ketentuan atas Tempat Pendaftaran atau Pelaporan Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang Usahanya di Bidang Pengalihan Tanah/Bangunan
 
2.55
Wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
 
a.
apabila kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan Lampiran B PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas kegiatan pengalihan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan pada KPP BKM;
 
 
b.
apabila kegiatan usaha tersebut berada di luar wilayah sebagaimana ditetapkan Lampiran B PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas kegiatan pengalihan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada;
 
 
c.
apabila kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan Lampiran B PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021, pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan pada KPP BKM;
 
 
d.
apabila kegiatan usaha tersebut berada di luar wilayah sebagaimana ditetapkan Lampiran B PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021, pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan tersebut dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada.

Bab 3 : Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan

A. Tata Cara Pembukuan

A.1 Dasar Hukum
  3.1 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur pembukuan di Indonesia, yaitu.
    a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b. PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
    c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)
    d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (PMK 213/2016)
    e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.313/1991 tentang Petunjuk Penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dari Wajib Pajak (SE-14/PJ.313/1991)
    f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ.42/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-208/PJ./1998 (SE-40/PJ.42/1998)
       
A.2 Pengertian dan Pihak yang Wajib Melakukan Pembukuan
  3.2 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
  3.3 Terdapat dua pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu.
    a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
    b. Wajib pajak badan di Indonesia.
    Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan, terhadap wajib pajak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU KUP.
     
A.3 Prinsip Pembukuan
  3.4 Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari:
    a. catatan mengenai harta;
    b. kewajiban;
    c. modal;
    d. penghasilan dan biaya; serta
    e. penjualan dan pembelian
    sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
  3.5 Selain itu, pembukuan juga harus diselenggarakan dengan:
    a. memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
    b. menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, dan diselenggarakan di Indonesia; serta
    c. mematuhi prinsip taat asas, yaitu prinsip yang menghendaki penggunaan metode pembukuan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:
      1) stelsel pengakuan penghasilan;
      2) tahun buku;
      3) metode penilaian persediaan; atau
      4) metode penyusutan dan amortisasi.
  3.6 Terdapat dua stelsel pengakuan penghasilan yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam pembukuan, yaitu.
    a. Stelsel akrual
      Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.
      Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu, seperti build operate and transfer (BOT) dan real estate.
    b. Stelsel kas
      Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Berdasarkan stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.
      Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.
      Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan PPh dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal berikut.
      1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
      2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
      3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
      Dengan demikian, penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.
A.4 Dokumen Pendukung Pembukuan
  3.7 Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Penyimpanan dokumen ini dimaksudkan agar apabila Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.
  3.8 Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
  3.9 Berikut dokumen penentuan harga transfer atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (transaksi afiliasi).
    a. Dokumen induk yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi;
      2) harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak;
      3) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen penentuan harga transfer;
      4) wajib dibuat ikhtisar yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan;
      5) harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:
        struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
        kegiatan usaha yang dilakukan;
        harta tidak berwujud yang dimiliki;
        aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
        laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.
    b. Dokumen lokal yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi;
      2) harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak;
      3) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen penentuan harga transfer;
      4) wajib dibuat ikhtisar yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan;
      5) harus memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit sebagai berikut:
        identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
        informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
        penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
        informasi keuangan; dan
        peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
    c. Laporan per negara dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak;
      2) harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak;
      3) wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak berikutnya;
      4) harus memuat informasi sebagai berikut:
        alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, PPh yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, PPh terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
        daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

 

B. Tata Cara Pencatatan

B.1
Dasar Hukum
 
3.10
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur pencatatan di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
 
 
b.
PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PMK 197/2007)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PER-4/PJ/2009)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto (PER-17/PJ/2015)
 
 
B.2
Pihak yang Wajib Melakukan Pencatatan
 
3.11
Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan, yaitu.
 
 
a.
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
 
 
b.
Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
 
 
c.
Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.
 
 
Penentuan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit mempertimbangkan modal usaha, peredaran bruto, dan tahun pendirian kegiatan usaha wajib pajak.
 
3.12
Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada Dirjen Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan penggunaan norma tersebut kepada Dirjen Pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
 
 
 
B.3
Prinsip dan Bentuk Pencatatan
 
3.13
Berikut ketentuan mengenai penyelenggaraan pencatatan.
 
 
a.
Pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
 
 
b.
Pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto oleh wajib pajak orang pribadi meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai.
 
 
c.
Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur.
 
 
d.
Pencatatan harus diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
 
 
e.
Pencatatan harus diselenggarakan dalam suatu tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 
 
f.
Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 
 
g.
Pencatatan harus diselenggarakan serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan.
 
 
h.
Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun terhitung sejak berakhirnya tahun pajak.
 
3.14
Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang:
 
 
a.
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;
 
 
b.
gambaran secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha; dan
 
 
c.
pencatatan atas harta dan kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
 
3.15
Pencatatan penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER-4/PJ/2009. Sementara itu, pencatatan penghasilan bruto yang diterima:
 
 
a.
dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-4/PJ/2009;
 
 
b.
oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III PER-4/PJ/2009.
 
 
Selanjutnya, pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV PER-4/PJ/2009.
 
 
B.4
Dokumen Pendukung Pencatatan
 
3.16
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.
 
3.17
Apabila wajib pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
 
3.18
Berikut dokumen penentuan harga transfer atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (transaksi afiliasi).
 
 
a.
Dokumen induk yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi;
      2) harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak;
      3) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen penentuan harga transfer;
      4) wajib dibuat ikhtisar yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan;
      5) harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:
        struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
        kegiatan usaha yang dilakukan;
        harta tidak berwujud yang dimiliki;
        aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
        laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.
    b. Dokumen lokal yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi;
      2) harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak;
      3) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen penentuan harga transfer;
      4) wajib dibuat ikhtisar yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan;
      5) harus memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit sebagai berikut:
        identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
        informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
        penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
        informasi keuangan; dan
        peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
    c. Laporan per negara dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak;
      2) harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak;
      3) wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak berikutnya;
      4) harus memuat informasi sebagai berikut:
        alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, PPh yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, PPh terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
        daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

C. Tata Cara Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

C.1
Dasar Hukum
 
3.19
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha (PMK 52/2017 s.t.d.t.d PMK 205/2018)
 
 
c.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (PER-03/PJ/2021)
 
 
 
 
 
 
C.2
Wajib Pajak yang Berhak
 
3.20
Untuk kepentingan perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka:
 
 
a.
penggabungan usaha;
 
 
b.
peleburan usaha;
 
 
c.
pemekaran usaha; atau
 
 
d.
pengambilalihan usaha
 
 
setelah mendapat persetujuan Dirjen Pajak.
 
 
 
 
 
 
C.3
Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha yang dapat Menggunakan Nilai Buku
 
3.21
Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku, yaitu.
 
 
a.
Penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut; atau
 
 
b.
Penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
 
3.22
Peleburan usaha yang dapat menggunakan nilai buku, yaitu.
 
 
a.
Peleburan dari dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada wajib pajak badan baru serta membubarkan wajib pajak badan yang melebur tersebut; atau
 
 
b.
Peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru serta membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dan wajib pajak badan dalam negeri yang melebur tersebut.
 
3.23
Pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku, yaitu pemisahan satu wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua wajib pajak badan dalam negeri atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi usaha yang lama. Wajib pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, yaitu.
 
 
a.
Wajib pajak yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (initial public offering);
 
 
b.
Wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (initial public offering);
 
 
c.
Wajib pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 
 
d.
Wajib pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500 miliar; atau
 
 
e.
Wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).
 
3.24
Pengambilalihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah wajib pajak hasil penggabungan dari wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT) yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban BUT kepada wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan BUT tersebut.
 
 
 
 
 
 
C.4
Prosedur, Persyaratan, Dokumen, dan Jangka Waktu Penyelesaian
 
3.25
Wajib pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 
 
a.
mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 
 
b.
memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test) dengan ketentuan:
 
 
 
1)
tujuan utama dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
 
 
 
2)
kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 
 
 
3)
kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha;
 
 
 
4)
kegiatan usaha wajib pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan
 
 
 
5)
harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh wajib pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak dipindahtangankan oleh wajib pajak yang menerima harta paling singkat 2 tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan,
 
 
c.
memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang terkait.
 
 
Adapun harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
 
3.26
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.25 huruf a harus diajukan oleh:
 
 
a.
wajib pajak yang menerima harta apabila dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; atau
 
 
b.
wajib pajak yang mengalihkan harta apabila dilakukan pemekaran usaha.
 
3.27
Permohonan yang diajukan oleh wajib pajak harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 
 
a.
surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 
 
b.
surat pernyataan yang menerangkan bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test);
 
 
c.
surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan BUT yang terkait; dan
 
 
d.
dokumen tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
1)
akta pendirian atau perubahan dari wajib pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing bagi permohonan penggunaan nilai buku yang disampaikan oleh wajib pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500 miliar; dan
 
 
 
2)
surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan BUMN bagi permohonan penggunaan nilai buku yang disampaikan wajib pajak BUMN yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding);
 
 
e.
dokumen pendukung atas surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
1)
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan fotokopi dokumen pendukung sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan persyaratan yang melekat pada dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1 nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 12, dan nomor 13.
         
 
 
 
 
Tabel 3.1 Daftar Bukti Pendukung yang Harus Dilampirkan dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
 
 
 
 
Keterangan:
*) Pada saat permohonan diajukan ke KPP, bagian yang tidak perlu harus dicoret. Misal, permohonan yang diajukan terkait dengan peleburan usaha. Dengan demikian, kata penggabungan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha harus dicoret.
         
 
 
 
2)
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 
 
 
 
penghasilan dan PPh yang terutang sebelum tanggal efektif;
 
 
 
 
proyeksi penghasilan dan PPh setelah penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha; dan
 
 
 
 
daftar isian dalam rangka business purpose test yang menginformasikan mengenai kerugian atau sisa kerugian fiskal dan komersial, bidang usaha utama, produk atau jasa yang dihasilkan, segmen pasar, jumlah cabang atau jaringan, komposisi kepemilikan, total harta, PPh badan yang terutang.
 
 
Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e di atas, Dirjen Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada wajib pajak paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Permintaan kelengkapan ini wajib dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi permintaan kelengkapan dalam jangka waktu tersebut, Dirjen Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan wajib pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
 
3.28
Terhadap permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan paling lambat 1 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan wajib pajak secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan wajib pajak dianggap disetujui. Kemudian, Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak jangka waktu 1 bulan tersebut terlampaui, harus menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Terhadap permohonan yang telah diterbitkan surat keputusan penolakan, tidak dapat diajukan permohonan lagi.
 
3.29
Wajib pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari wajib pajak badan, BUT, atau badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha. Sementara itu, wajib pajak dalam negeri yang menerima harta dalam rangka:
 
 
a.
penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham; atau
 
 
b.
peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham,
 
 
tidak dapat membebankan pajak dan/atau pungutan lain yang terutang di luar negeri dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta. Wajib pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.
 
3.30
Dalam hal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak yang menerima harta setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha. Sementara itu, dalam kasus pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh wajib pajak setelah pemekaran usaha tidak lebih kecil dari angsuran PPh Pasal 25 dari wajib pajak yang terkait sebelum pemekaran usaha.
 
3.31
Ketentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.30 berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan SPT Tahunan disampaikan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak dilakukannya penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
 
 
 
 
 
 
C.5
Pencabutan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku
 
3.32
Apabila setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, diketahui bahwa wajib pajak:
 
 
a.
tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (business purpose test);
 
 
b.
melakukan pemindahtanganan harta, tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lama dalam jangka waktu 1 bulan setelah terjadinya pemindahtanganan harta;
 
 
c.
memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Dirjen Pajak dan harta tersebut telah dipindahtangankan;
 
 
d.
tidak mengajukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering) atau pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 1 tahun terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku atau dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak jangka waktu 1 tahun ini berakhir apabila wajib pajak memperoleh persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Direktur Jenderal Pajak;
 
 
e.
memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu penawaran umum perdana (initial public offering);
 
 
f.
tidak membubarkan BUT dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal efektif pengalihan harta atau apabila terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan tambahan waktu paling lama 1 tahun; dan/atau
 
 
g.
memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran BUT,
 
 
nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
 
3.33
Terhadap wajib pajak yang diketahui melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.32, DJP selanjutnya menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dan menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan PPh yang terutang, ditanggung oleh:
 
 
a.
wajib pajak yang menerima harta apabila pengalihan harta dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; atau
 
 
b.
wajib pajak yang mengalihkan harta apabila pengalihan harta dilakukan dalam rangka pemekaran usaha.
 
 
Penghitungan kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

D. Tata Cara Menyampaikan Pemberitahuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Badan Tertentu

D.1 Dasar Hukum
  3.34 Dasar hukum yang digunakan dalam menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak badan tertentu di Indonesia, yaitu.
    a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
    c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)
    d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat (PER-24/PJ/2020)
       
D.2 Subjek Pajak
  3.35 Pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat diberikan kepada wajib pajak badan tertentu yang meliputi:
    a. wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara;
    b. wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi; dan
    c. wajib pajak yang melakukan kerja sama operasi (KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama/akta pendirian KSO dan semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
  3.36 Termasuk dalam pengertian wajib pajak dalam rangka kontrak karya sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.35 huruf a:
    a. wajib pajak dalam rangka perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara; atau
    b. wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang merupakan perubahan dari kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang dalam kontrak atau perjanjiannya telah mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
       
D.3 Prosedur, Persyaratan, Dokumen, dan Jangka Waktu Penyelesaian
  3.37 Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak badan tertentu harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan cara menyampaikan pemberitahuan.
  3.38 Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A PER-24/PJ/2020 paling lambat 3 bulan:
    a. sejak tanggal pendiriannya bagi wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.35 yang sejak pendiriannya telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat; atau
    b. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai bagi wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.35 yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
  3.39 Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat ditandatangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan:
    a. pernyataan dari pimpinan tertinggi wajib pajak badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan yang menyatakan bahwa pembukuan wajib pajak badan tertentu akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B PER-24/PJ/2020: dan
    b. memiliki surat keterangan fiskal (SKF) yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan.
    Pemenuhan kelengkapan persyaratan di atas dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam SKF yang masih berlaku pada saat menyampaikan pemberitahuan. Sementara itu, tanda tangan digital sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan menggunakan:
    a. sertifikat elektronik;
    b. kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP; atau
    c. tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan DJP.
  3.40 Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi DJP atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.38, sistem DJP menerbitkan:
    a. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak badan tertentu apabila pemberitahuan wajib pajak badan tertentu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud paragraf 3.39; atau
    b. notifikasi tidak memenuhi persyaratan dalam hal pemberitahuan wajib pajak badan tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud paragraf 3.39,
    secara otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan.
  3.41 Wajib pajak yang memperoleh notifikasi penolakan, dapat menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan data administrasi perpajakan.
  3.42 Wajib pajak yang telah melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan data administrasi perpajakan dapat kembali menyampaikan pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sepanjang memenuhi ketentuan dan jangka waktu penyampaian pemberitahuan.
     
D.4 Pembatalan Pemberitahuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
  3.43 Pembatalan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diberikan kepada wajib pajak yang telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan, tetapi diketahui bahwa wajib pajak tersebut:
    a. bukan wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.35;
    b. tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.38; dan/atau
    c. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.39.
    Atas nomor administrasi pemberitahuan tersebut dibatalkan oleh Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dengan demikian, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia sejak tahun pajak diperolehnya nomor administrasi pemberitahuan.
  3.44 Atas pembatalan tersebut, Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan pembatalan nomor administrasi pemberitahuan kepada wajib pajak sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G PER-24/PJ/2020.

E. Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Bentuk Usaha Tetap, Wajib Pajak Badan Tertentu, dan Wajib Pajak yang Terikat Perjanjian dengan Pemerintah

E.1 Dasar Hukum
  3.45 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, BUT, wajib pajak badan tertentu, dan wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah, yaitu.
    a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)
    c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat (PER-24/PJ/2020)
       
E.2 Prosedur, Persyaratan, Dokumen, dan Jangka Waktu Penyelesaian
  3.46 Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan BUT dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP.
  3.47 Permohonan diajukan oleh wajib pajak paling lambat 3 bulan:
    a. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau
    b. sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru.
  3.48 Permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan ditandatangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
    a. pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan BUT akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    b. memiliki SKF yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan; dan
    c. mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam SKF yang masih berlaku pada saat mengajukan permohonan.
    Pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam SKF yang masih berlaku pada saat mengajukan permohonan. Sementara itu, tanda tangan digital sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan menggunakan:
    a. sertifikat elektronik;
    b. kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP; atau
    c. tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan DJP.
  3.49 Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi DJP, sistem DJP menerbitkan:
    a. keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat apabila memenuhi ketentuan; atau
    b. pemberitahuan penolakan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat apabila tidak memenuhi ketentuan,
    secara otomatis segera setelah permohonan diajukan.
  3.50 Wajib pajak yang telah memperoleh penolakan dapat menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan perbaikan administrasi data perpajakan dan/atau klarifikasi persyaratan. Wajib pajak yang telah melakukan perbaikan administrasi data perpajakan dapat kembali mengajukan permohonan sepanjang memenuhi ketentuan.
  3.51 Wajib pajak badan tertentu dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP. Adapun wajib pajak badan tertentu meliputi:
    a. wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf ‘a’ dan huruf ‘b’ UU PPh;
    b. wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
    c. kontrak investasi kolektif (KIK) yang menerbitkan reksa dana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal;
    d. wajib pajak yang melakukan kerja sama operasi (KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama/akta pendirian KSO, tetapi tidak semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat; atau
    e. wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
  3.52 Permohonan diajukan paling lambat 3 bulan:
    a. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau
    b. sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak badan tertentu baru.
  3.53 Permohonan ditandatangani secara digital dan disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
    a. pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.51 akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    b. memiliki SKF yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan; dan
    c. dokumen berupa:
      1) surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham wajib pajak pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut, bagi wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
      2) surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal atas penerbitan reksadana oleh KIK yang bersangkutan, bagi wajib pajak KIK;
      3) prospektus penawaran atas reksa dana yang diterbitkan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat, bagi wajib pajak KIK;
      4) surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk (parent company) di luar negeri, bagi wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri atau perjanjian kerja sama yang mensyaratkan pembukuan KSO diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, bagi wajib pajak yang melakukan KSO, tetapi tidak semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
      5) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa mata uang fungsional yang digunakan wajib pajak sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang dolar Amerika Serikat, bagi wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
    Pemenuhan kelengkapan persyaratan SKF sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam SKF yang masih berlaku pada saat mengajukan permohonan. Sementara itu, pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk portable document format (pdf) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan. Adapun terkait dengan tanda tangan digital, dapat dilakukan dengan menggunakan:
    a. sertifikat elektronik;
    b. kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP; atau
    c. tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan DJP.
  3.54 Apabila terdapat wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah, yang dalam perjanjian tersebut mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dan perjanjian tersebut telah berakhir, sampai dengan tahun pajak berakhirnya perjanjian tersebut dapat melanjutkan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sepanjang wajib pajak dimaksud termasuk cakupan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.35, paragraf 3.46, atau paragraf 3.51.
  3.55 Untuk dapat melanjutkan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.54, wajib mengajukan permohonan izin dimaksud kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP.
  3.56 Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berakhirnya perjanjian dimaksud. Kemudian, permohonan ini ditandatangani secara digital dan disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
    a. pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak badan tertentu akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    b. memiliki SKF yang masih berlaku pada saat diajukan permohonan;
    c. bagi wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.51, permohonan juga dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud disebutkan pada paragraf 3.53 huruf c;
    d. dokumen perjanjian pemerintah sebagaimana dimaksud paragraf 3.54.
    Pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam SKF yang masih berlaku pada saat mengajukan permohonan. Sementara itu, pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk portable document format (pdf) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan.
  3.57 Atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.51 dan paragraf 3.55, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik (BPE). Selanjutnya, Kepala Kanwil DJP atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak melakukan penelitian atas permohonan beserta kelengkapan persyaratan. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan wajib pajak terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, Kepala Kanwil DJP atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan kepada wajib pajak paling lama 15 hari kerja sejak permohonan tersebut diterima. Permintaan kelengkapan wajib dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan dari Kepala Kanwil DJP atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
  3.58 Kepala Kanwil DJP atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan kemudian menerbitkan:
    a. keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PER-24/PJ/2020 apabila menyetujui permohonan yang diajukan oleh wajib pajak; atau
    b. pemberitahuan penolakan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PER-24/PJ/2020 apabila menolak permohonan yang diajukan oleh wajib pajak,
    dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kanwil DJP atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan harus menerbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
E.3 Pembatalan Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
  3.59 Wajib pajak yang telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, tetapi diketahui:
    a. bukan wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan BUT;
    b. tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.47; dan/atau
    c. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.48,
    atas keputusan tersebut dibatalkan oleh Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak yang keputusannya dibatalkan, harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia sejak tahun pajak diperolehnya izin sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.49 huruf a.
  3.60 Atas pembatalan tersebut, Kepala Kanwil menyampaikan keputusan pembatalan izin kepada wajib pajak sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E PER-24/PJ/2020.

F. Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Periode Tahun Buku/Tahun Pajak

F.1 Dasar Hukum
  3.61 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur perubahan metode pembukuan di Indonesia, yaitu.
    a. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
    b. PP No. 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.94/2010 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
    c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-146/PJ/2018)
    d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.313/1991 tentang Petunjuk Penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dari Wajib Pajak (SE-14/PJ.313/1991)
    e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ.42/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-208/PJ/1998 (SE-40/PJ.42/1998)
       
F.2 Perubahan Metode Pembukuan
  3.62 Perubahan metode pembukuan diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan perubahan metode pembukuan. Permohonan perubahan metode pembukuan ini dapat disampaikan oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan menyebutkan:
    a. identitas wajib pajak;
    b. perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa;
    c. alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.
  3.63 Atas permohonan yang disampaikan wajib pajak, KPP:
    a. memberikan tanda terima;
    b. meneliti surat permohonan;
    c. meneruskan ke Kepala Kanwil DJP apabila permohonan tersebut untuk perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku yang kedua dan seterusnya selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya permohonan.
  3.64 Kanwil DJP selanjutnya:
    a. meneliti surat permohonan;
    b. selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya surat permohonan dari KPP, Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.
    Surat keputusan dibuat sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu.
    a. Lembar 1: untuk wajib pajak
    b. Lembar 2: untuk KPP
    c. Lembar 3: untuk arsip
       
F.3 Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama
  3.65 Perubahan tahun buku/tahun pajak pertama diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak pertama dan menyampaikan permohonan tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
  3.66 Wajib pajak menyampaikan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak pertama harus memenuhi persyaratan:
    a. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan;
    b. apabila ada utang pajak, utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh wajib pajak;
    c. surat permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak dengan menyebutkan:
      1) identitas wajib pajak;
      2) perubahan tahun buku/tahun pajak untuk yang ke berapa;
      3) alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
        perubahan tahun buku/tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yaitu apabila tahun buku/tahun pajak tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan;
        permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang;
        tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak.
  3.67 Keputusan atas perubahan tahun buku/tahun pajak pertama diterbitkan paling lama 2 bulan terhitung setelah permohonan beserta dokumen lain untuk memenuhi persyaratan telah dipenuhi oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan walaupun sudah diberikan pemberitahuan oleh kepala KPP, segera Kepala KPP menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak.
     
F.4 Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Kedua dan Seterusnya
  3.68 Perubahan tahun buku/tahun pajak kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan penggunaan tahun buku/tahun pajak untuk yang kedua dan seterusnya sesuai dengan keperluan wajib pajak. Wajib pajak menyampaikan permintaan perubahan tahun buku/tahun pajak kedua dan seterusnya ke Kanwil DJP melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar
  3.69 Wajib pajak yang menyampaikan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak kedua dan seterusnya harus memenuhi persyaratan berupa:
    a. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan;
    b. apabila ada utang pajak, utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh wajib pajak;
    c. surat permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak dengan menyebutkan:
      1) identitas wajib pajak;
      2) perubahan tahun buku/tahun pajak untuk yang ke berapa;
      3) alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan.
      Apabila diketahui bahwa pengajuan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak tersebut merupakan permohonan kedua dan seterusnya, Kepala KPP meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kanwil DJP selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya permohonan. Selanjutnya, Kanwil DJP:
      a. meneliti surat permohonan;
      b. selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya surat permohonan dari KPP, Kepala Kanwil DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

G. Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

G.1 Dasar Hukum
  3.70 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah di Indonesia, yaitu.
    a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
    c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)
    d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
       
G.2 Prosedur, Persyaratan, Dokumen, dan Jangka Waktu Penyelesaian
  3.71 Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah diberikan kepada:
    a. wajib pajak yang telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah;
    b. wajib pajak badan tertentu, yaitu wajib pajak dalam rangka kontrak karya, wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama, atau wajib pajak kerja sama operasi yang telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    c. wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan BUT yang telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    d. wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.51 yang telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    e. wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah yang dalam perjanjian tersebut mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. yang telah memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
  3.72 Wajib pajak menyampaikan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah kepada Kepala Kanwil melalui KPP terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik melalui laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A PER-24/PJ/2020.
  3.73 Permohonan diajukan dengan syarat:
    a. telah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun pajak sejak nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud diterbitkan;
    b. mengemukakan alasan permohonan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
    c. diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku atau pencatatan yang diselenggarakan menggunakan bahasa Inggris atau tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika berakhir; dan
    d. ditandatangani secara digital yang dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik, kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP, atau tanda tangan elektronik lainnya yang ditentukan DJP.
    Atas pengajuan permohonan ini diberikan BPE. Namun, bagi wajib pajak yang tidak memperoleh BPE, diberikan notifikasi tidak memenuhi persyaratan. Kemudian, wajib pajak yang menerima notifikasi ini dapat menghubungi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan perbaikan administrasi data perpajakan dan/atau klarifikasi persyaratan.
  3.74 Atas permohonan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah, Kepala Kanwil atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak melakukan penelitian pemenuhan persyaratan permohonan. Selanjutnya, keputusan menolak atau mengabulkan permohonan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah ini diterbitkan paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan keputusan mengabulkan harus diterbitkan.
  3.75 Bagi wajib pajak yang permohonannya telah dikabulkan, wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah pada awal tahun buku berikutnya. Selain itu, wajib pajak ini juga tidak diperbolehkan melakukan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.72 dikabulkan.

H. Tata Cara Pencabutan Pemberitahuan atau Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

H.1 Dasar Hukum
  3.76 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur pencabutan pemberitahuan atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat di Indonesia, yaitu.
    a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)
    c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat (PER-24/PJ/2020)
   
H.2 Prosedur, Persyaratan, Dokumen, dan Jangka Waktu Penyelesaian
  3.77 Wajib pajak yang telah memperoleh:
    a. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    b. keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat,
    tetapi merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya, wajib menyampaikan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin dalam hal tahun pajak yang tercantum dalam nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud belum dimulai.
  3.78 Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik pada laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP sebelum tahun pajak yang tercantum dalam nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan izin dimulai. Pemberitahuan tersebut ditandatangani secara digital.
  3.79 Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.77, sistem DJP menerbitkan:
    a. pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    b. keputusan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat,
    secara otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan.
     
H.3 Pencabutan Izin secara Jabatan
  3.80 Wajib pajak yang telah mendapatkan:
    a. nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat;
    b. keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat,
    wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun pajak sejak nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud diterbitkan.
  3.81 Apabila wajib pajak tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah, terhadap wajib pajak tersebut dicabut nomor administrasi pemberitahuan atau izinnya secara jabatan oleh Kepala Kanwil DJP. Selanjutnya, atas pencabutan secara jabatan ini, Kepala Kanwil DJP:
    a. menyampaikan pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan kepada wajib pajak sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G PER-24/PJ/2020; atau
    b. menerbitkan keputusan pencabutan izin sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf E PER-24/PJ/2020.
  3.82 Wajib pajak yang dicabut nomor administrasi pemberitahuan atau izinnya, tidak dapat menyelenggarakan:
    a. pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris; atau
    b. pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.

I. Tata Cara Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat

I.1 Dasar Hukum
  3.83 Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat di Indonesia, yaitu.
    a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)
    b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)
    c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat (PER-24/PJ/2020)
       
I.2 Prosedur, Persyaratan, Dokumen, dan Jangka Waktu Penyelesaian
  3.84 Apabila wajib pajak badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.51 memperoleh keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, tetapi keputusan dimaksud diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak dapat ditemukan lagi dan wajib pajak tersebut bermaksud tetap menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan tujuan pemberitahuan atau izin tersebut, Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan kembali atas keputusan dimaksud.
  3.85 Permohonan penerbitan kembali diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak secara elektronik pada laman DJP atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem DJP sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A PER-24/PJ/2020.
  3.86 Permohonan ditandatangani secara digital dan disertai kelengkapan persyaratan:
    a. surat pernyataan yang menyatakan atas keputusan izin dimaksud:
      1) rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi;
      2) tidak pernah diterbitkan keputusan pencabutan;
      sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B PER-24/PJ/2020.
    b. asli keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat apabila keputusan dimaksud rusak atau tidak terbaca atau surat keterangan hilang dari kepolisian apabila keputusan izin dimaksud hilang atau tidak dapat ditemukan lagi; dan
    c. dokumen ketetapan, keputusan dan/atau dokumen perpajakan lainnya yang menunjukkan bahwa atas wajib pajak dimaksud telah diterbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
      Pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk portable document format (pdf) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan.
  3.87 Atas permohonan penerbitan kembali yang diajukan, sistem DJP menerbitkan bukti penerimaan elektronik (BPE). Selanjutnya, Kepala Kanwil atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak melakukan penelitian atas permohonan tersebut beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3.86, dengan memperhatikan:
    a. keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat telah tercatat atau teradministrasikan di DJP; atau
    b. terdapat ketetapan, keputusan atau dokumen perpajakan lainnya yang menunjukkan bahwa atas wajib pajak dimaksud telah diterbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
  3.88 Atas permohonan wajib pajak dan berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kanwil atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan:
    a. menerbitkan keputusan penerbitan kembali izin sesuai permohonan wajib pajak sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D PER-24/PJ/2020 apabila permohonan diterima; atau
    b. menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada wajib pajak sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf F PER-24/PJ/2020,
    paling lama 1 bulan sejak permohonan penerbitan kembali diterima secara lengkap. Keputusan yang diterbitkan kembali ini mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bab 4 : Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pajak Masa atau Bulanan dan Tahunan

A. Kewajiban Pajak Masa atau Bulanan

A.1
PPh Pasal 15
A.1.1
PPh Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri
 
4.1
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (KMK 416/1996)
 
 
c.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (SE-29/PJ.4/1996)
 
 
d.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.43/1998 tentang PPh Pasal 22 atas Impor Barang untuk Kegiatan/Jasa yang atas Imbalannya Semata-Mata Dikenakan PPh Final (SE-28/PJ.43/1998)
 
 
e.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.43/1998 tentang Penegasan atas SE-28/PJ.43/1998 (SE-32/PJ.43/1998)
 
4.2
Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (SPDN) yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau dengan kapal pihak lain.
 
4.3
Objek PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:
 
 
a.
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
 
 
b.
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
 
 
c.
pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia;
 
 
d.
pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
 
4.4
Tarif PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
 
 
a.
PPh terutang = 30 % x norma penghitungan penghasilan neto;
 
 
b.
norma penghitungan penghasilan neto = 4% x peredaran bruto;
 
 
c.
tarif efektif PPh terutang = 1,2% x peredaran bruto dan bersifat final.
 
 
Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia dan/atau sebaliknya, dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
 
4.5
Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri.
 
 
a.
Apabila penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, menyetorkan PPh yang terutang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP), dan melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.
 
 
b.
Apabila penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
 
c.
Apabila pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
 
4.6
Berikut adalah contoh soal untuk menghitung PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri.
 
 
PT AL-NUSA men-charter kapal PAN DAENG AIRLINES, sebuah maskapai pelayaran nasional untuk mengangkut barang. Ongkos charter sebesar Rp100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya?
 
 
Jawaban:
 
 
PT AL-NUSA sebagai pemotong pajak, memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,2% x Rp100 juta = Rp1.200.000,00 pada saat membayar ongkos charter. PT AL-NUSA kemudian membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap tiga dengan rincian berikut:
 
 
a.
lembar ke-1 untuk pihak yang menyewakan (PAN DAENG AIRLINES);
 
 
b.
lembar ke-2 untuk KPP (dilampirkan pada surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15);
 
 
c.
lembar ke-3 untuk pihak penyewa (arsip PT AL-NUSA).
 
 
Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
 
Dalam kasus customer dari PAN DAENG AIRLINES bukan pemotong pajak, PAN DAENG AIRLINES wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan penyetoran tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
 
 
 
A.1.2
PPh Pasal 15 atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
 
4.7
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
PP No. 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri (PP No.28/2009)
 
 
c.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (KMK 417/1996)
 
 
d.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (SE-32/PJ.4/1996)
 
4.8
Wajib pajak pelayaran/penerbangan luar negeri adalah wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Jika wajib pajak tersebut tidak mempunyai BUT, penghasilan yang diterima tidak dikenakan PPh Pasal 15, tetapi memperhatikan ketentuan PPh Pasal 26.
 
4.9
Objek PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia
 
4.10
Tarif PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
 
 
a.
norma penghitungan penghasilan neto = 6% x peredaran bruto;
 
 
b.
PPh terutang = 2,64% x peredaran bruto dan bersifat final.
 
4.11
Atas penghasilan yang diperoleh berdasarkan perjanjian charter, PPh Pasal 15 terutang dan wajib dipotong pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti. Namun, apabila penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian charter, PPh Pasal 15 terutang pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan.
 
4.12
Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri.
 
 
a.
Atas penghasilan yang diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter, pihak yang membayar/men-charter wajib melakukan pemotongan PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan, menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dan melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.
 
 
b.
Atas penghasilan selain berdasarkan perjanjian persewaan atau charter, wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
 
 
c.
Dalam hal wajib pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, atas penghasilan lainnya tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 
4.13
Berikut adalah contoh soal untuk menghitung PPh Pasal 15 atas pelayaran/penerbangan luar negeri.
 
 
PT AL-NUSA men-charter pesawat PAN ASIA AIRLINES, sebuah maskapai penerbangan internasional untuk mengangkut barang dan mempunyai BUT di Indonesia. Ongkos charter sebesar Rp100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya?
 
 
Jawaban:
 
 
PT AL-NUSA memotong PPh Pasal 15 sebesar 2,64% x Rp100 juta = Rp2.640.000,00 pada saat membayar ongkos charter. Selanjutnya, PT AL-NUSA membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap tiga dengan rincian sebagai berikut:
 
 
a.
lembar ke-1 untuk pihak yang menyewakan (PAN ASIA AIRLINES);
 
 
b.
lembar ke-2 untuk KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 15);
 
 
c.
lembar ke-3 untuk pihak penyewa (arsip PT AL-NUSA).
 
 
Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
 
Dalam kasus customer dari PAN DAENG AIRLINES bukan pemotong pajak, PAN DAENG AIRLINES wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan penyetoran tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
4.14
Terkait PPN, atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri, dapat diberikan pembebasan PPN yang ketentuannya diatur secara khusus dalam PP No. 28/2009.
 
 
 
 
A.1.3
PPh Pasal 15 atas Penerbangan Dalam Negeri
 
4.15
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (KMK 475/1996)
 
 
c.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (SE-35/PJ.4/1996)
 
4.16
Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian persewaan atau charter meliputi semua bentuk sewa atau charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang maupun untuk barang (space charter).
 
4.17
Objek PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
 
4.18
Tarif PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
 
 
a.
PPh terutang = 30% x norma penghitungan penghasilan neto;
 
 
b.
norma penghitungan penghasilan neto = 6% x peredaran bruto;
 
 
c.
tarif efektif PPh terutang = 1,8% x peredaran bruto dan bersifat tidak final.
 
 
Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh.
 
4.19
Pemotongan PPh Pasal 15 atas penghasilan berdasarkan perjanjian charter dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Berikut adalah tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 penerbangan dalam negeri.
 
 
a.
Pembayaran PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri ini dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pen-charter sepanjang pen-charter tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 
 
b.
Atas pemotongan PPh tersebut pen-charter wajib:
 
 
 
1)
memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
 
 
 
2)
menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, dengan menggunakan SSP;
 
 
 
3)
melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
 
4.20
Berikut adalah contoh soal untuk menghitung PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri
 
 
PT AL-NUSA men-charter pesawat PAN RAJAWALI LINES, sebuah maskapai penerbangan nasional untuk mengangkut barang. Ongkos charter sebesar Rp100 juta. Bagaimana pemotongan pajaknya?
 
 
Jawaban:
 
 
PT AL-NUSA memotong PPh Pasal 15 sebesar 1,8% x Rp100 juta = Rp1.800.000,00 pada saat membayar ongkos charter. Selanjutnya, PT AL-NUSA membuat bukti potong PPh Pasal 15 rangkap tiga:
 
 
a.
Lembar ke-1 untuk pihak yang menyewakan (PAN RAJAWALI LINES);
 
 
b.
Lembar ke-2 untuk KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 15);
 
 
c.
Lembar ke-3 untuk pihak penyewa (arsip PT AL-NUSA).
 
 
Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
 
Penghasilan selain dari perjanjian charter yang diterima oleh PAN RAJAWALI LINES tidak dipotong PPh Pasal 15, melainkan akan diperhitungkan dalam PPh badan.
 
 
 
 
 
A.1.4
PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia
 
4.21
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing (representative office/liaison office) di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KMK 634/1994)
 
 
c.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KEP-667/PJ./2001)
 
 
d.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2008 tentang Penegasan atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) di Indonesia (SE-02/PJ.03/2008)
 
 
e.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.431/1992 tentang PPh Pasal 21/26 atas Penggantian atau Imbalan yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan oleh Perwakilan Dagang Asing yang Bukan BUT (SE-18/PJ.431/1992)
 
4.22
Perwakilan dagang asing di Indonesia pada dasarnya ada dua macam, yaitu perwakilan dagang asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan perwakilan dagang asing yang tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Kantor perwakilan dagang (KPD) asing yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Indonesia adalah BUT yang dikenakan PPh sesuai UU PPh. KPD asing yang bukan BUT adalah kantor perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia, yang berdasarkan P3B tersebut tidak dianggap sebagai BUT.
 
4.23
Subjek pajak dari pemotongan PPh Pasal 15 ini adalah wajib pajak luar negeri (WPLN) yang mempunyai kantor perwakilan dagang (representative office/liaison office) di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia. Sementara itu, yang menjadi objek pajaknya adalah nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 
4.24
Tarif PPh Pasal 15 atas KPD asing yang berlaku memiliki rincian sebagai berikut:
 
 
a.
penghasilan neto = 1% x nilai ekspor bruto;
 
 
b.
PPh terutang = 0,44% x nilai ekspor bruto dan bersifat final.
 
 
Khusus untuk KPD yang berasal dari negara mitra P3B, besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif branch profit tax (BPT) dari suatu BUT tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait.
 
4.25
Berikut adalah tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas KPD asing.
 
 
a.
WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia wajib membayar PPh yang terutang dalam suatu masa pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu SSP final.
 
 
b.
WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia wajib melaporkan pembayaran PPh yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.
 
 
c.
Lembar ke-3 SSP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas pada KPP diadministrasikan pada seksi PPh badan.
 
 
 
 
 
A.1.5
PPh Pasal 15 atas Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak
 
4.26
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002 tentang Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak (KMK 543/2002)
 
 
c.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.31/2003 tentang Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 543/KMK.03/2002 tentang Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak (SE-02/PJ.31/2003)
 
4.27
Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak.
 
4.28
Objek PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak adalah jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). Adapun pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak.
 
4.29
Tarif PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak memiliki rincian sebagai berikut:
 
 
a.
PPh terutang = 30% x norma penghitungan khusus penghasilan neto;
 
 
b.
norma penghitungan khusus penghasilan neto = 7% x jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials);
 
 
c.
atas penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional dikenakan PPh dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf ‘b’ UU PPh dan bersifat final.
 
4.30
Perlu diperhatikan bahwa terdapat ketentuan khusus untuk menerapkan penghitungan PPh sebagaimana dijelaskan di atas. Pertama, penghitungan ini hanya dapat diberlakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer (advance pricing agreement) dengan DJP mengenai imbalan jasa maklon internasional. Kedua, penghitungan ini hanya berlaku atas penghasilan berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak di bidang produksi mainan anak-anak.
 
4.31
Atas pajak penghasilan yang terutang dilunasi oleh wajib pajak sendiri atau self-assessment system dengan cara pembayaran setiap bulan. Adapun besarnya pembayaran PPh setiap bulan tersebut dihitung berdasarkan jumlah realisasi biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. PPh yang terutang disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 
4.32
Atas penghasilan lain selain imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.27 dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Dalam pengertian penghasilan lain termasuk pula keuntungan/kerugian selisih kurs atas utang/piutang dan uang kas/bank dalam valuta asing.
 
 
 
 
 
A.1.6
Pembuatan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15
 
4.33
Dasar hukum terkait pembuatan SPT Masa PPh Pasal 15 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya (PER-53/PJ/2009). Bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 15 dan bukti pemotongan PPh Pasal 15 serta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-53/PJ/2009. Formulir mulai berlaku untuk masa pajak November 2009 dan sampai saat ini masih berlaku.
 
4.34
Terkait pengisian e-SPT PPh Pasal 15, versi 1.1 merupakan versi terbaru dan ter-update dari aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 15 versi 1.0 yang sebelumnya dibuat oleh DJP untuk penghitungan PPh Pasal 15. Berikut ini tata cara pengisian e-SPT PPh Pasal 15 secara rinci.
 
 
a.
Jalankan aplikasi e-SPT PPh Pasal 15.
 
 
b.
Sebelum menggunakan aplikasi, terlebih dahulu menyalin database yang ada di dalam file DJP ke dalam folder baru. Database dapat diubah nama sesuai nama wajib pajak.
 
 
c.
Setelah itu, mengatur ODBC pada control panel dan pilih database yang sudah disalin sebelumnya.
 
 
d.
Klik “connect to DB” lalu pilih “database” yang telah dibuat.
 
 
e.
Apabila wajib pajak belum pernah membuat SPT PPh Pasal 15, sebelumnya wajib pajak perlu mengisi profil wajib pajak terlebih dahulu. Pastikan semua yang berbintang merah telah diisi, lalu klik “simpan”.
 
 
f.
Masukkan username dengan administrator dan password dengan 123.
 
 
g.
Setelah itu, pilih menu “program” lalu “Buat SPT baru”. Sesuaikan masa pajak dan tahun pajak untuk e-SPT yang akan dibuat.
 
 
h.
Sebelum mulai mengisi, pilih “menu utility” dan sesuaikan setting tarif PPh Pasal 15. Klik “ubah”, “simpan”, dan “tutup”.
 
 
i.
Untuk membuat bukti potong, wajib pajak dapat memilih menu “SPT PPh”, klik “bukti pemotongan PPh Pasal 15,” dan klik bukti potong sesuai jenis transaksinya. Sesuaikan tanggal transaksi, NPWP, dan nama wajib pajak yang dipotong. Isikan jumlah bruto imbalan. PPh yang dipotong akan terhitung secara otomatis. Setelah itu, klik “simpan” dan “tutup”.
 
 
j.
Untuk mengecek kembali, pilih menu “SPT” lalu “daftar bukti potong”.
 
 
k.
Langkah berikutnya adalah mengisi SSP. SSP diisi berdasarkan kode jenis setoran. Klik “Baru”, sesuaikan kode jenis setorannya lalu input NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor.
 
 
l.
Langkah berikutnya adalah mengisi SPT. Bagian B sudah terisi secara otomatis. Pada bagian C, tanggal dapat diubah menjadi tanggal pada saat pelaporan. Setelah itu klik “simpan” lalu “tutup”.
 
 
m.
Langkah selanjutnya pilih menu “SPT Tools” lalu “Lapor Data SPT ke KPP”. Pilih tampilkan data, pilih masa dan tahun pajaknya, kemudian create file. File berbentuk csv telah berhasil diekspor dan file inilah yang akan dibawa untuk dilaporkan ke KPP.
 
 
n.
Jika ingin mencetak, pilih menu “SPT” dan menu “cetakan”. Klik centang pada berkas SPT yang ingin dicetak lalu klik “cetak”, klik “print” dan save di folder yang diinginkan.
 
 
 
 
A.2
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
A.2.1
Pengertian PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
 
4.35
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur kewajiban administrasi PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PMK 252/2008)
 
 
c.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/PJ/2016)
 
4.36
PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPDN. Sementara itu, pada pembahasan bagian ini, yang dimaksud dengan PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri (SPLN) berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPLN.
 
4.37
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh:
 
 
a.
pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 
 
b.
bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, antara lain:
 
 
 
1)
institusi TNI/POLRI;
 
 
 
2)
pemerintah daerah;
 
 
 
3)
instansi atau lembaga pemerintah;
 
 
 
4)
lembaga-lembaga negara lainnya;
 
 
 
5)
Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri,
 
 
 
yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 
 
c.
dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
 
 
d.
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 
 
 
1)
honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPDN, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 
 
 
2)
honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPLN;
 
 
 
3)
honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang;
 
 
e.
penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
 
4.38
Pemberi kerja yang tidak berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
 
 
a.
Kantor perwakilan organisasi;
 
 
b.
Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh;
 
 
c.
Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan PPh-nya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 
 
d.
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 
 
Apabila organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.
 
4.39
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
 
 
a.
pegawai;
 
 
b.
penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 
 
c.
bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 
 
 
1)
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 
 
 
2)
pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 
 
 
3)
olahragawan;
 
 
 
4)
penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 
 
 
5)
pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 
 
 
6)
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 
 
 
7)
agen iklan;
 
 
 
8)
pengawas atau pengelola proyek;
 
 
 
9)
pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 
 
 
10)
petugas penjaja barang dagangan;
 
 
 
11)
petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 
 
 
12)
distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
 
 
d.
anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 
 
e.
mantan pegawai; dan/atau
 
 
f.
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 
 
 
1)
peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 
 
 
2)
peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 
 
 
3)
peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 
 
 
4)
peserta pendidikan dan pelatihan;
 
 
 
5)
peserta kegiatan lainnya.
 
4.40
Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
 
 
a.
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 
 
 
1)
bukan Warga Negara Indonesia (WNI);
 
 
 
2)
tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia; serta
 
 
 
3)
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 
 
b.
Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ‘c’ UU PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat:
 
 
 
1)
bukan WNI; dan
 
 
 
2)
tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
 
4.41
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdiri dari:
 
 
a.
penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 
 
b.
penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 
 
c.
penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
 
 
d.
penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 
 
e.
imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
 
 
f.
imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
 
 
g.
penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 
 
h.
penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 
 
i.
penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 
 
j.
penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan kepada:
 
 
 
1)
wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 
 
 
2)
wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
 
 
Cara membedakan bagian mana yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah jika penerima penghasilan adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21. Sementara itu, jika penerima penghasilan adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri, penghasilan-penghasilan ini dipotong PPh Pasal 26.
 
4.42
Berikut ini adalah jenis penghasilan yang tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21.
 
 
a.
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 
 
b.
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan kepada wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit). PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah termasuk dalam penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
 
 
c.
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
 
 
d.
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 
 
e.
Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘l’ UU PPh.
 
 
 
 
 
A.2.2
Saat Terutang
 
4.43
Saat terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Sementara itu, bagi pemotong adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
 
 
 
 
 
A.2.3
Tarif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak
 
4.44
Dasar hukum yang mengatur tarif PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus (PP No.68/2009)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK 03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun (PMK 250/2008)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER–25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PER–25/PJ/2018)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/PJ/2016)
 
4.45
Tarif yang dikenakan dalam perhitungan PPh Pasal 26 adalah 20% dan bersifat final. Jika SPLN memenuhi persyaratan untuk menggunakan P3B, dapat menggunakan tarif yang ada dalam P3B. Persyaratannya adalah sebagai berikut:
 
 
a.
penerima penghasilan bukan SPDN Indonesia;
 
 
b.
penerima penghasilan merupakan orang pribadi yang merupakan SPDN dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 
 
c.
tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 
 
d.
penerima penghasilan merupakan beneficial owner apabila dipersyaratkan dalam P3B.
 
4.46
Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 nonfinal adalah tarif Pasal 17 UU PPh sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah.
     
 
 
Tabel 4.1 Tarif Pasal 17 UU PPh
   
     
 
 
Sementara itu, tarif PPh Pasal 21 final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PP No.68/2009 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:
     
 
 
Tabel 4.2 Tarif PPh Pasal 21 Final
 
 
     
 
4.47
Berikut ini adalah informasi terkait penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
 
 
a.
Jatuh tempo penentuan besarnya PTKP
 
 
 
1)
Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun kalender. Adapun yang dimaksud dengan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 
 
 
2)
Dikecualikan dari ketentuan ini besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender. Oleh karenanya, PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
 
 
b.
Penentuan PTKP istri
 
 
 
1)
PTKP istri gabung NPWP dengan suami (1 pemberi kerja). NPWP istri gabung dengan suami, istri sumber penghasilannya 1 pemberi kerja. Sifat penghasilan istri adalah final sehingga PTKP yang digunakan suami adalah kawin/tanggungannya ada berapa (tanggungan akan dihitung dalam PTKP istri jika suami tidak bekerja).
 
 
 
2)
PTKP istri gabung NPWP dengan suami (lebih dari 1 pemberi kerja). NPWP istri gabung dengan suami, istri sumber penghasilannya lebih dari 1 pemberi kerja. Sifat penghasilan istri tidak final sehingga ada PTKP tersendiri atas penghasilan istri.
 
 
 
3)
PTKP istri pisah NPWP dengan suami. Penghasilan suami-istri dikenai secara terpisah apabila:
 
 
 
 
suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 
 
 
 
dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
 
 
 
 
dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri.
 
 
 
 
Jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi di atas, suami-istri harus memisahkan NPWP-nya dan melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri dengan beberapa ketentuan. Untuk kondisi pada poin pertama, suami-istri hidup berpisah diperlakukan seperti wajib pajak tidak kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan yang diperkenankan. Sementara itu, pada poin kedua dan ketiga cara perhitungannya menggunakan perbandingan penghasilan neto suami-istri.
 
 
c.
Besarnya PTKP bagi karyawati kawin berlaku ketentuan sebagai berikut:
 
 
 
1)
bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 
 
 
2)
bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 
 
 
Apabila karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 
 
d.
Penentuan tanggungan sedarah dan semenda satu garis keturunan lurus:
 
 
 
1)
Sedarah
 
 
 
 
lurus satu derajat : ayah, ibu, anak kandung
 
 
 
 
ke samping satu derajat : saudara kandung
 
 
 
2)
Semenda
 
 
 
 
lurus satu derajat : mertua, anak tiri
 
 
 
 
ke samping satu derajat  : saudara ipar
 
 
 
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Tanggungan sedarah dan semenda satu garis keturunan lurus (tidak ada batasan derajatnya) yang dapat ditanggung:
 
 
 
1)
orang tua kandung;
 
 
 
2)
kakek dan nenek;
 
 
 
3)
mertua;
 
 
 
4)
anak kandung;
 
 
 
5)
anak angkat;
 
 
 
6)
anak tiri;
 
 
 
7)
cucu.
 
 
 
Tanggungan di atas dapat ditanggung dengan catatan tidak memiliki penghasilan.
 
 
e.
PTKP dibagi berdasarkan masanya
 
 
 
1)
PTKP per tahun
 
 
 
 
PTKP setahun jumlahnya sama dengan yang tertera pada Tabel 4.3 di bawah;
 
 
 
 
PTKP setahun ini digunakan untuk wajib pajak yang tidak menggunakan PTKP per bulan dan harian
 
 
 
2)
PTKP per bulan
 
 
 
 
PTKP sebulan adalah PTKP setahun yang dibagi 12;
 
 
 
 
Pengguna PTKP per bulan digunakan oleh bukan pegawai yang memenuhi beberapa syarat, yaitu penerima penghasilan merupakan bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan, mempunyai NPWP, dan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.
 
 
 
 
Syarat memperoleh pengurangan PTKP ini, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP dan untuk wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.
 
 
 
3)
PTKP sehari
 
 
 
 
PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 hari.
 
 
f.
Perbandingan PTKP berdasarkan masa berlakunya dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah.
       
 
 
 
Tabel 4.3 Perbandingan PTKP Berdasarkan Masa Berlakunya
      (dalam rupiah)     
 
 
 
     
 
4.48
Berikut ini adalah komponen yang menambah dan mengurangi penghasilan dalam penghitungan PPh Pasal 21.
     
 
 
Tabel 4.4 Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan dalam Perhitungan PPh Pasal 21
 
 
     
 
4.49
Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing jenis penerima penghasilan.
     
 
 
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21
 
 
     
 
4.50
Tabel 4.6 memperlihatkan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai tetap yang menerima THR atau bonus dengan yang tidak menerima THR atau bonus.
     
 
 
Tabel 4.6 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan atau Tanpa THR atau Bonus
    (dalam rupiah)        
 
 
     
 
4.51
Bulan Desember adalah bulan terakhir dalam perhitungan PPh Pasal 21. Pada bulan ini, pegawai tetap juga wajib membuat Formulir 1721-A1/1721-A2. Pegawai tetap setiap bulan dalam setahun bisa mendapatkan berbagai macam bentuk penghasilan yang tidak sama jumlahnya sehingga bulan Desember adalah bulan penyesuaian dalam menghitung PPh Pasal 21 dalam 1 tahun. Cara perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Desember adalah jumlahkan PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai November. Hitung PPh Pasal 21 dalam 1 tahun dengan penghasilan nyata yang diterima karyawan sampai bulan Desember. Kemudian, jumlah PPh Pasal 21 dalam 1 tahun dengan penghasilan nyata dikurangi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan sampai bulan November. Hasil pengurangan tersebut adalah PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember. Berikut contoh perhitungannya dengan asumsi total PPh terutang selama satu tahun sebesar Rp3.502.083,00.
     
 
 
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 pada Bulan Desember (Akhir Tahun)
    (dalam rupiah)         
 
 
     
 
4.52
Lebih lanjut, perhitungan PPh Pasal 21 dalam 1 tahun (Januari sampai Desember) dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah.
     
 
 
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 dalam 1 Tahun (Januari sampai Desember)
    (dalam rupiah)         
 
 
     
 
4.53
Metode pemotongan PPh Pasal 21 ada tiga cara, yaitu.
 
 
a.
Gross: karyawan menanggung beban pajaknya sendiri sehingga penghasilan yang diterima karyawan sudah dipotong pajak oleh perusahaan.
 
 
b.
Net: perusahaan menanggung beban pajak karyawan dalam bentuk benefit in kind sehingga pada akhir tahun, perusahaan tidak dapat membiayakan beban pajak PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan.
 
 
c.
Gross Up: perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan sehingga jumlah PPh Pasal 21 terutang lebih besar dari pada normalnya. Namun, tunjangan PPh Pasal 21 ini dapat dibiayakan pada akhir tahun oleh perusahaan.
 
 
Sebagai contoh, terdapat data bahwa pada bulan Maret Tuan A mencatat sebagai berikut:
   
 
 
 
(dalam rupiah)         
     
 
 
Berdasarkan contoh di atas, berikut perhitungan PPh Pasal 21 dan jurnal dengan menggunakan metode pemotongan nett, gross, dan gross up.
     
 
 
Tabel 4.9 Contoh Perhitungan dan Jurnal dengan Menggunakan Metode Pemotongan Gross, Net, dan Gross Up
    (dalam rupiah)         
 
 
   
A.2.4
Pembayaran
 
4.54
Dasar hukum terkait pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PMK 252/2008)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021)
 
 
d.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik (PER-05/PJ/2017)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (PER-09/PJ/2020)
 
4.55
Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 2 angka 6 PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 26 diatur dalam Pasal 2 angka 7 PMK 242/2014 s.t.d.d PMK 18/2021, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, untuk masa pajak bulan Agustus, pembayaran pajak terakhir adalah pada tanggal 10 September. Jika tanggal 10 September ini adalah hari libur (hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional), pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 
4.56
Berikut merupakan tata cara pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
 
 
a.
Membuat ID billing untuk mendapatkan kode billing yang dapat diperoleh wajib pajak melalui:
 
 
 
1)
layanan mandiri (self-service);
 
 
 
2)
penerbitan secara jabatan (official-service) oleh DJP dalam hal terbit surat ketetapan pajak, STP, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
 
 
b.
Pembuatan kode billing melalui layanan mandiri dapat diakses dengan cara sebagai berikut:
 
 
 
1)
aplikasi billing DJP;
 
 
 
2)
layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode billing yang terhubung dengan sistem billing DJP, meliputi perusahaan application service provider dan perusahaan telekomunikasi.
 
 
 
Dalam pembuatan kode billing untuk dapat membedakan dalam menyetor jenis pajak menggunakan kode akun pajak dan kode jenis setoran. Kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dilihat pada Lampiran PER-09/PJ/2020. Berikut adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk jenis pajak PPh Pasal 21.
       
 
 
 
Tabel 4.10 Kode Akun Pajak 411121 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21
 
 
 
       
 
 
 
Sementara itu, berikut kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk PPh Pasal 26.
       
 
 
 
Tabel 4.11 Kode Akun Pajak 411127 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26
 
 
 
       
 
 
c.
Membawa kode billing ke tempat penyetoran pajak yang dapat dilakukan melalui:
 
 
 
1)
teller bank/pos;
 
 
 
2)
ATM;
 
 
 
3)
internet banking;
 
 
 
4)
mobile banking;
 
 
 
5)
EDC;
 
 
 
6)
Sarana lainnya.
 
4.57
Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan, wajib pajak menerima bukti penerimaan negara (BPN) sebagai bukti setoran. Wajib pajak dapat menerima BPN dalam bentuk sebagai berikut:
 
 
a.
dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan bank/pos persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan kode billing;
 
 
b.
struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM atau EDC;
 
 
c.
dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking atau mobile banking;
 
 
d.
teraan elemen data BPN pada SSP untuk pembayaran melalui teller bank/pos persepsi dengan menggunakan SSP.
 
 
Bukti penyetoran pajak berupa BPN, sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:
 
 
a.
NTPN;
 
 
b.
NTB atau NTP;
 
 
c.
kode billing;
 
 
d.
NPWP;
 
 
e.
nama wajib pajak;
 
 
f.
alamat wajib pajak (kecuali BPN yang diterbitkan dari ATM dan EDC);
 
 
g.
nomor objek pajak (NOP);
 
 
h.
kode akun pajak;
 
 
i.
kode jenis setoran;
 
 
j.
masa pajak;
 
 
k.
tahun pajak;
 
 
l.
nomor ketetapan pajak;
 
 
m.
uraian pembayaran;
 
 
n.
NPWP penyetor;
 
 
o.
nama penyetor;
 
 
p.
tanggal bayar;
 
 
q.
jumlah nominal pembayaran.
 
 
 
 
 
 
A.2.5
Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
 
4.58
Dasar hukum pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 (PER-14/PJ/2013).
 
4.59
SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdiri dari:
 
 
a.
Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721);
 
 
b.
Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Formulir 1721-I);
 
 
c.
Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II);
 
 
d.
Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III);
 
 
e.
Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-IV);
 
 
f.
Daftar Biaya - (Formulir 1721-V).
 
4.60
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdiri dari:
 
 
a.
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI);
 
 
b.
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-VII);
 
 
c.
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1);
 
 
d.
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya (Formulir 1721-A2).
 
4.61
SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau e-SPT.
 
4.62
Berikut adalah contoh dari induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 1.
     
 
 
     
 
4.63
Tata cara pengisian induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 1 dirinci pada Tabel 4.12 berikut.
     
 
 
Tabel 4.12 Formulir 1721 (Halaman 1) Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
 
 
     
 
4.64
Berikut adalah contoh dari induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 2.
     
 
 
     
 
4.65
Tata cara pengisian induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) halaman 2 dirinci pada Tabel 4.13 berikut.
     
 
 
Tabel 4.13 Formulir 1721 (Halaman 2) Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
 
 
     
 
4.66
Berikut adalah contoh dari Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Formulir 1721-I).
     
 
 
     
 
4.67
Tata cara pengisian Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya (Formulir 1721-I) dirinci pada Tabel 4.14 berikut.
     
 
 
Tabel 4.14 Formulir 1721 – I Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua serta Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya
 
 
     
 
4.68
Berikut adalah contoh dari Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II).
     
 
 
     
 
4.69
Tata cara pengisian Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-II) dirinci pada Tabel 4.15 berikut.
     
 
 
Tabel 4.15 Formulir 1721–II Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26
 
 
     
 
4.70
Berikut adalah contoh dari Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-III).
     
 
 
     
 
4.71
Tata cara pengisian Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-III) dirinci pada Tabel 4.16 berikut.
     
 
 
Tabel 4.16 Formulir 1721 – III Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)
 
 
     
 
4.72
Berikut adalah contoh dari Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV).
     
 
 
     
 
4.73
Tata cara pengisian Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721-IV) dirinci pada Tabel 4.17 berikut.
     
 
 
Tabel 4.17 Formulir 1721–IV Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
 
 
     
 
4.74
Berikut adalah contoh dari Daftar Biaya (Formulir 1721-V).
     
 
 
     
 
4.75
Tata cara pengisian Daftar Biaya (Formulir 1721-V) dirinci pada Tabel 4.18 berikut.
     
 
 
Tabel 4.18 Formulir 1721–V Daftar Biaya
 
 
     
 
4.76
Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI).
     
 
 
     
 
4.77
Tata cara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 (Formulir 1721-VI) dirinci pada Tabel 4.19 berikut.
     
 
 
Tabel 4.19 Formulir 1721–VI Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26
 
 
     
 
4.78
Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-VII).
     
 
 
     
 
4.79
Tatacara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) (Formulir 1721-VII) dirinci pada Tabel 4.20 berikut.
     
 
 
Tabel 4.20 Formulir 1721 – VII Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)
 
 
     
 
4.80
Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1).
     
 
 
     
 
4.81
Tata cara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala (Formulir 1721-A1) dirinci pada Tabel 4.21 berikut.
     
 
 
Tabel 4.21 Formulir 1721–A1 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala
 
 
   
A.2.6
Tata Cara Pelaporan
 
4.82
Dasar hukum terkait pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan (PER-02/PJ/2019)
 
4.83
SPT Masa PPh Pasal 21 dapat berbentuk dokumen elektronik dan/atau formulir kertas (hard copy). SPT Masa wajib disampaikan secara elektronik jika wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
 
a.
terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
 
 
b.
sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik;
 
 
c.
melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 masa pajak;
 
 
d.
melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atau PPh Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
 
 
e.
melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak; dan/atau
 
 
f.
melakukan penyetoran pajak dengan SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak.
 
4.84
Berikut prosedur input e-SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
 
 
a.
Membuka aplikasi eSPT PPh Pasal 21-26 dan pilih database yang ingin dipakai. Lalu, lakukan login username: administrator dan password: 123.
       
 
 
 
       
 
 
b.
Jika menggunakan database baru, wajib pajak perlu mengisi identitas diri terlebih dahulu.
       
 
 
 
       
 
 
c.
Pilih menu “SPT”, kemudian pilih “Buat SPT”.
       
 
 
 
       
 
 
d.
Pilih “Isi SPT”. Untuk pegawai tetap, klik “Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)” kemudian pilih “Satu Masa Pajak”. Apabila yang diinput adalah data transaksi, pengguna bisa memilih “Tambah”. Tampilannya adalah sebagai berikut:
       
 
 
 
       
 
 
e.
Isi data berupa NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh dipotong (wajib pajak harus menghitung pajak untuk mendapatkan angka ini), kemudian klik “Simpan”.
       
 
 
 
       
 
 
f.
Jika ingin menginput transaksi pembayaran kepada bukan pegawai tetap, caranya pilih “Isi SPT”, kemudian pilih “Daftar Bukti Potong” dan pilih “Tidak Final (1721-II)”. Isi data berupa NPWP, nama, NIK, alamat, lalu pilih “Kode Objek Pajak”.
       
 
 
 
       
 
 
g.
Untuk konsultan yang pembayarannya lebih dari satu kali dalam satu tahun fiskal, Kode Akun Pajak (KAP) yang digunakan adalah 21-100-08. Selanjutnya, secara otomatis akan keluar menu detail perhitungan. Isi detail perhitungan yang tertera pada tampilan. Kemudian, isi jumlah penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, PPh terutang akan terisi secara otomatis.
       
 
 
 
       
 
 
h.
Setelah pengisian SPT selesai, selanjutnya pengguna memilih menu “Isi SPT Induk (1721)”. Kemudian, muncul tampilan yang memuat jumlah pajak terutang.
       
 
 
 
       
 
 
i.
Pajak terutang ini harus dibayarkan terlebih dahulu supaya bisa mendapat nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Setelah NTPN didapatkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam SSP. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah.
       
 
 
 
       
 
 
j.
Jika semua sudah terisi dengan benar, langkah selanjutnya adalah kembali ke menu “Isi SPT” dan pilih “SPT Induk”. Kemudian, klik “B.1 Daftar Pemotongan”, “B.2. Penghitungan PPh sudah sesuai” dan klik ”C Objek Pajak Final”. Kemudian, lanjut ke bagian “D. Lampiran”, yaitu daftar check list yang akan dilampirkan, lalu pilih bagian “E. Pernyataan dan Tandatangan Pemotong” dan klik “Simpan”.
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
k.
Langkah terakhir, pilih menu “CSV” dan pilih “Pelaporan SPT”. Pilih masa yang akan dilaporkan lalu klik “Buat File CSV”. File csv tersebut akan secara otomatis tersimpan di folder yang telah dipilih oleh pengguna dan pengisian e-SPT sudah selesai dilakukan.
       
 
 
 
     
 
4.85
Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut.
 
 
a.
e-Filling. Saluran e-Filling dapat melalui:
 
 
 
1)
laman DJP;
 
 
 
2)
laman penyalur SPT Elektronik;
 
 
 
3)
saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk wajib pajak tertentu;
 
 
 
4)
jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan wajib pajak; dan
 
 
 
5)
saluran lain yang ditetapkan oleh DJP.
 
 
 
Setelah melaporkan menggunakan e-Filling, simpanlah bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai bukti pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
 
 
b.
Secara langsung. Penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 secara langsung harus dilakukan di TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, akan menerima print out bukti penerimaan surat (BPS) dari TPT. BPS ini sebagai bukti pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
 
 
c.
Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Penyampaian SPT dengan menggunakan jasa pos atau perusahaan jasa ekspedisi dengan alamat tujuan KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dengan syarat:
 
 
 
1)
harus menyampaikan satu SPT dalam satu amplop tertutup dengan satu tanda bukti pengiriman surat;
 
 
 
2)
membubuhi informasi pada amplop tertutup yang berisikan SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berikut:
 
 
 
 
NPWP;
 
 
 
 
jenis SPT;
 
 
 
 
masa/tahun pajak;
 
 
 
 
status SPT;
 
 
 
3)
harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sekurang-kurangnya memuat:
 
 
 
 
nama dan NPWP;
 
 
 
 
jenis SPT;
 
 
 
 
masa/tahun pajak;
 
 
d.
Apabila SPT dengan status lebih bayar disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, wajib pajak harus menggunakan layanan pengiriman khusus sehingga SPT diterima KPP selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal pada tanda bukti pengiriman surat.
 
 
e.
Simpanlah bukti pengiriman surat, setelah itu dapat ditukarkan ke KPP untuk dicetak BPS sebagai bukti pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
 
 
 
 
 
 
A.3
PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26
A.3.1
Dasar Hukum
 
4.86
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
PP No. 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.94/2010 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
 
 
c.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PMK 251/2008)
 
 
d.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (PMK 141/2015)
 
 
e.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (PER-04/PJ/2017)
 
 
f.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya (PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021)
 
 
g.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (KEP-50/PJ./1994)
 
 
h.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 (KEP-599/PJ/2019)
 
 
i.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan PER-04/PJ/2017 (KEP-269/PJ/2020)
 
 
j.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.4/1996 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 (SE-12/PJ.4/1996)
 
 
k.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (SE-53/PJ/2009)
 
 
l.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (SE-35/PJ/2010)
 
 
 
 
A.3.2
Pengertian
 
4.87
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang diterima oleh WPDN atau BUT. Hal ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
 
4.88
Pemotong PPh Pasal 23, yaitu.
 
 
a.
Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 
 
b.
Wajib pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 dengan syarat harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP, yaitu.
 
 
 
1)
Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 
 
 
2)
Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan.
 
4.89
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 sama-sama merupakan PPh yang dikenakan untuk jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen hingga keuntungan yang diperoleh karena pembebasan utang. Namun, perbedaan dari PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 ini terletak pada subjek atau pihak yang dikenakan jenis pajak ini. Oleh karena itu, untuk pembahasan selanjutnya istilah yang digunakan adalah PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.
 
 
A.3.3
Saat Terutang
 
4.90
PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 terutang pada:
 
 
a.
saat pembayaran;
 
 
b.
saat disediakan untuk dibayarkan, seperti dividen;
 
 
c.
jatuh tempo, seperti bunga dan sewa;
 
 
d.
saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen, atau jasa lainnya.
 
4.91
Maksud “saat disediakan untuk dibayarkan” untuk perusahaan yang tidak go public adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
 
 
Maksud “saat disediakan untuk dibayarkan” untuk perusahaan yang go public adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Jadi pemotongan PPh atas dividen baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
 
 
Maksud “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Berdasarkan pengaturan tersebut, jelas bahwa saat terutang PPh Pasal 23 ditentukan oleh keadaan yang terlebih dahulu terjadi antara saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, atau saat jatuh tempo pembayaran.
 
4.92
Berdasarkan SE-12/PJ.4/1996, pada prinsipnya pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Sesuai dengan prinsip di atas maka:
 
 
a.
transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat;
 
 
b.
transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.
 
 
 
 
A.3.4
Tarif
 
4.93
Tarif PPh Pasal 23 diberlakukan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ataupun perwakilan perusahaan luar negeri. Berikut adalah tarif PPh Pasal 23 yang berlaku.
 
 
a.
Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen (kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final), bunga dengan jaminan pengembalian utang, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
 
 
b.
Tarif 2% dari jumlah bruto atas:
 
 
 
1)
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2);
 
 
 
2)
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
 
 
Berbeda dengan PPh Pasal 23, tarif PPh Pasal 26 yang berlaku atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau keuntungan karena pembebasan utang adalah sebesar 20% dari jumlah bruto.
 
4.94
Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya.
 
4.95
Jumlah bruto dalam penghitungan PPh Pasal 23 tidak berlaku atas beberapa hal, yaitu.
 
 
a.
Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
 
 
b.
Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan pajak yang bersifat final;
 
 
c.
Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
 
 
d.
Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
 
 
e.
Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
 
 
f.
Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.
 
4.96
Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan atas penghasilan berikut, yaitu.
 
 
a.
Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
 
 
b.
Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional;
 
 
c.
Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘f’ UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
 
 
d.
Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ‘i’ UU PPh;
 
 
e.
Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 
 
f.
Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
 
 
 
 
A.3.5
Pembayaran
 
4.97
Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu lalu membayarnya melalui bank persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pembayaran dapat dilakukan ketika ID-Billing sudah dibuat terlebih dahulu.
 
 
Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.
 
 
A.3.6
Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (e-Bupot)
 
4.98
Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 adalah formulir atas dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan pemotong pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dilakukan. Jika mengacu pada Pasal 3 ayat (3) PER-04/PJ/2017, bentuk bukti potong dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formulir kertas (hardcopy) dan dokumen elektronik. Saat ini, DJP telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi e-Bupot.
 
4.99 
Pengertian aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Kehadiran aplikasi e-Bupot menjadi sarana untuk wajib pajak dalam membuat bukti pemotongan elektronik (tanpa perlu tanda tangan basah), menjamin keamanan data (karena tersimpan dalam server DJP), dan memudahkan proses pelaporan SPT Masa secara online dan real time (terintegrasi dalam satu aplikasi). Setiap menggunakan aplikasi e-Bupot, PKP harus memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku. Sertifikat elektronik e-Bupot sama dengan sertifikat elektronik e-Faktur.
 
4.100
Mulai 1 Agustus 2020, semua PKP yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dan terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 melalui e-Bupot. Syarat bagi PKP, antara lain:
 
 
a.
menerbitkan lebih dari 20 bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam satu masa pajak;
 
 
b.
jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu bukti potong;
 
 
c.
sudah pernah menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik;
 
 
d.
terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau wajib pajak yang namanya tercantum dalam surat keputusan DJP yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT elektronik.
 
4.101
Manfaat e-Bupot adalah memiliki tampilan user friendly, memiliki fitur tanda tangan elektronik, berbasis web sehingga tidak perlu proses instalasi, meringankan beban administrasi, keamanan data terjamin karena data disimpan di server DJP dan penomoran bukti potong degenerate oleh sistem dan unik per pemotong.
 
4.102
Bukti potong yang telah dibuat dalam sistem e-Bupot, diposting setiap masa pajak dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot. Cara menjalankan aplikasi e-Bupot dengan membuka aplikasi DJP Online, login dengan memasukkan NPWP dan kata sandi, setelah itu pilih menu “Lapor” lalu pilih “Pra-Pelaporan”. Kemudian, klik “e-Bupot”. Bukti potong dapat diinput secara manual atau menggunakan file impor yang dapat diunduh pada DJP Online. Berikut adalah tampilan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23.
     
 
 
     
 
 
Sementara itu, tampilan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 26 dapat dilihat sebagai berikut:
     
 
 
     
 
4.103
Berdasarkan gambar pada paragraf 4.102, menu bukti pemotongan terkait PPh Pasal 23 terdiri dari beberapa sub-menu, yaitu.
 
 
a.
Pencarian, berfungsi untuk mencari data bukti potong yang telah diinput dengan menggunakan kategori tertentu;
 
 
b.
Buat Baru, berfungsi untuk membuat bukti potong baru terkait input manual bukti pemotongan PPh Pasal 23;
 
 
c.
Periode, menunjukkan periode pelaporan bukti potong yang dibuat pengguna;
 
 
d.
Nomor Bukti Pemotongan, menunjukkan nomor bukti potong secara otomatis oleh sistem;
 
 
e.
Identitas, identitas lawan transaksi yang dipotong (NPWP atau NIK);
 
 
f.
Penghasilan Bruto, jumlah penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23;
 
 
g.
Status, menunjukkan status dari bukti pemotongan apakah normal, ganti, hapus, hapus atau batal serta status dari SPT meliputi belum dibuat, Pembetulan dan terkirim;
 
 
h.
Aksi, terdapat pilihan fungsi ikon untuk lihat, ubah betulkan, hapus, batalkan dan kirim.
 
 
Sementara itu, menu bukti pemotongan terkait PPh Pasal 26 terdiri dari beberapa sub-menu, yaitu.
 
 
a.
Pencarian, berfungsi menemukan bukti potong dengan kategori tertentu terkait PPh Pasal 26;
 
 
b.
Buat Baru, input Bukti Potong PPh Pasal 26 secara manual;
 
 
c.
Periode, periode pelaporan bukti potong yang dibuat pengguna;
 
 
d.
Nomor Bukti Pemotongan, nomor bukti pemotongan yang diperoleh oleh sistem;
 
 
e.
Penghasilan Bruto, jumlah penghasilan bruto;
 
 
f.
Status, status dari bukti potong;
 
 
g.
Tombol Aksi, terdiri dari beberapa bagian berikut:
 
 
 
1)
tombol “Lihat”, melihat detail bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya serta untuk mengunduh atau mencetaknya;
 
 
 
2)
tombol “Ubah”, mengubah data bukti pemotongan yang telah direkam, status akan berubah menjadi pembetulan, jika mengubah bukti potong tersebut setelah melakukan pelaporan dan mengirimkan kepada DJP;
 
 
 
3)
tombol “Betulkan”, digunakan untuk membetulkan data pada bukti pemotongan yang telah dibuat. Menu “Betulkan” berbeda dengan ubah, menu ini muncul jika bukti potong telah diposting dan SPT telah dikirim ke DJP;
 
 
 
4)
tombol “Batalkan”, digunakan untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat dan SPT yang telah dikirim;
 
 
 
5)
tombol “Hapus”, menghapus data bukti pemotongan sebelumnya sudah direkam. Jika bukti potong telah dilaporkan dalam SPT dan disampaikan ke DJP, proses penghapusan menjadikan status bukti pemotongan tersebut adalah batal;
 
 
 
6)
tombol “Kirim”, digunakan untuk mengirimkan bukti potong (pdf) kepada wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong melalui e-mail dengan cara memasukkan alamat email penerima bukti potong.
 
4.104
File impor e-Bupot berfungsi untuk memindahkan data dari excel ke aplikasi web base e-Bupot sehingga mempermudah untuk memindahkan data yang relatif banyak terkait dengan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Adapun excel untuk impor data bukti pemotongan yang telah ditentukan formatnya oleh DJP yang dapat diunduh di aplikasi DJP Online. Tanggal pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 sifatnya adalah real time yang berarti perusahaan tidak dapat membuat bukti potong dengan tanggal mundur. Menu impor excel ini menjadi salah satu solusi agar tanggal bukti potong dapat disesuaikan mengikuti kebutuhan. Selain itu, juga terdapat kolom status yang akan mempermudah memperoleh informasi jika terjadi kesalahan dalam penginputan data di excel yang tidak sesuai ketentuan. Setelah itu terdapat menu penyiapan SPT Masa untuk dilengkapi sehingga dapat melakukan posting dan merekam penandatangan SPT PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 tersebut.
 
 
 
A.3.7
Tata Cara Pelaporan
 
4.105
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dilaporkan setiap bulan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Melalui KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020, semua wajib pajak yang berstatus PKP yang melakukan transaksi diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 menggunakan aplikasi e-Bupot. Sebelum pelaporan, posting ke SPT perlu dilakukan untuk menunjukkan bukti pemotongan yang telah direkam menuju ke SPT PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Setelah itu, lakukan pelaporan e-Bupot dengan pengisian form penandatangan dan bukti pemotongan (wakil wajib pajak/pengurus atau kuasa). Kemudian, lakukan posting bukti potong yang telah direkam dengan memilih tahun pajak dan masa pajak. Bukti potong yang dimaksud secara otomatis akan muncul pada SPT. Data yang sudah lengkap akan di-submit dan dilaporkan dengan memasukkan sertifikat elektronik dan password passphrase. File yang sudah terlapor dapat dilihat dan diunduh pada kolom dashboard. Berikut adalah tampilan dashboard SPT.
     
 
 
 
 
 
A.4
PPh Pasal 4 ayat (2)
A.4.1
Dasar Hukum
 
4.106
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur PPh Pasal 4 ayat (2) di Indonesia, yaitu.
 
 
a.
UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh)
 
 
b.
PP No. 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (PP No.41/1994 s.t.d.t.d PP No.14/1997)
 
 
c.
PP No. 131 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PP No.131/2000 s.t.d.t.d PP No.123/2015)
 
 
d.
PP No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (PP No.132/2000)
 
 
e.
PP No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PP No.51/2008 s.t.d.t.d PP No.40/2009)
 
 
f.
PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (PP No.15/2009)
 
 
g.
PP No. 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (PP No.16/2009 s.t.d.t.d PP No.55/2019)
 
 
h.
PP No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PP No.19/2009)
 
 
i.
PP No. 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No.94/2010 s.t.d.t.d PP No.9/2021)
 
 
j.
PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP No.34/2016)
 
 
k.
PP No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP No.34/2017)
 
 
l.
PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No.23/2018)
 
 
m.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PMK 187/2008 s.t.d.t.d PMK 153/2009)
 
 
n.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (PMK 112/2010)
 
 
o.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.11/2012 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (PMK 85/2011 s.t.d.t.d PMK 07/2012)
 
 
p.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (PMK 18/2012)
 
 
q.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PMK 99/2018)
 
 
r.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (PMK 212/2018)
 
 
s.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (PMK 9/2021)
 
 
t.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (KMK 394/1996 s.t.d.t.d KMK 120/2002)
 
 
u.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (KMK 282/1997)
 
 
v.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu melalui Anjungan Tunai Mandiri (PER-37/PJ/2013)
 
 
w.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan (PER-11/PJ/2015)
 
 
x.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (SE-46/PJ/2020)
 
 
 
 
A.4.2
Pengertian
 
4.107
PPh Pasal 4 ayat (2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Artinya, atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pajak.
 
4.108
Dalam buku yang berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan tarif tertentu sesuai dengan jenis objek pajaknya. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Sementara, terkait dengan omzet atas transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), tidak dimasukkan dalam omzet usaha. Namun, dimasukkan dalam omzet penghasilan yang telah dipotong PPh final.
 
4.109
Berdasarkan UU PPh, PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:
 
 
a.
penghasilan berupa bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi;
 
 
b.
penghasilan berupa hadiah undian;
 
 
c.
penghasilan dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura;
 
 
d.
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan juga penyewaan tanah dan/atau bangunan; atau
 
 
e.
penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.
 
 
Penjelasan lebih lanjut dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas masing-masing penghasilan di atas akan dijelaskan pada poin-poin berikutnya.
 
4.110
Penghasilan dari bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SBI merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Berikut adalah peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto SBI.
 
 
a.
Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
 
 
b.
 
 
c.
 
 
Sesuai dengan dasar hukum di atas, deposito yang dimaksud adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan “deposit on call”, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Sementara itu, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apa pun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
 
 
Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
 
 
Lebih lanjut, diskonto SBI adalah selisih lebih antara:
 
 
a.
nilai nominal SBI pada saat jatuh tempo dengan nilai tunai perolehan SBI; atau
 
 
b.
nilai tunai penjualan SBI dengan nilai tunai perolehan SBI.
 
 
Ketentuan pengenaan PPh final ini tidak tidak dilakukan terhadap:
 
 
a.
bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 
 
b.
bunga dan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 
 
c.
bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 
 
d.
bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
 
4.111
Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau yang telah mendapatkan izin dari OJK dan bank yang menjual kembali SBI kepada lembaga bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas diskonto SBI tersebut, yaitu atas selisih antara nilai nominal SBI dengan harga jualnya. Selanjutnya, jika pihak lain tersebut menjual kembali SBI, selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong PPh, tetapi wajib dilaporkan pada SPT Tahunan dari wajib pajak yang menerima atau memperoleh keuntungan tersebut.
 
4.112
Bunga obligasi juga merupakan salah satu objek PPh Pasal 4 ayat (2). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan oleh Pasal 4 ayat (2) untuk mengatur pemotongan PPh atas penghasilan ini adalah PP No.16/2009 s.t.d.t.d PP No.55/2019. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, obligasi adalah surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto. Bunga obligasi dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) apabila diterima oleh wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam